Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wabup Wayan Artha Dipa Dampingi Menteri PPPA Kunjungi Korban Gempa di Desa Ban Kubu

Bali Tribune / KUNJUNGI - Menteri PPPA AA Bintang Puspayoga didampingi Wabup Wayan Artha Dipa saat mengunjungi korban gempa di Desa Ban, Kecamatan Kubu.

balitribune.co.id | Amlapura - Meteri Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) AA Bintang Puspayoga, usai melakulan lawatan ke Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem, Senin (25/10/2021) melanjutkan kunjungan kunjungan kerjanya mengunjungi warga korban gempa di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem. Dalam kunjungan kerjanya tersebut Bintang Puspayoga didampingi Wabup Karangasem, I Wayan Artha Dipa, Bussnies Unit Head Bali PT Unilever Indonesia Tbk, Dewa Agus Suryantara, Camat Kubu, Perbekel Desa Ban, Gede Tamu Sugiantara, dan Kadisos Provinsi Bali, Dewa Mahendra.

Dalam kesempatan tersebut Bintang Puspayoga menyampaikan belasungkawa yang mendalam terhadap korban gempa yang meninggal dunia. Dikatakannya gempa dengan magnitudo 4,8 SR yang terjadi pada Sabtu 16 Oktober pagi tersebut telah mengakibatkan kerugian Materiil berupa bangunan rumah dan fasilitas umum, terputusnya akses jalan penunjang ekonomi, rusaknya sarana prasarana air bersih. 

Wakil Bupati Karangasem dalam kesempatan itu melaporkan, dampak gempa dirasakan di 15 Banjar Dinas, sementara 9 dusun diantaranya memgalami dampak kerusakan terparah. Sedikitnya sebanyak 1460 KK yang terkena dampak gempa, dimana gempa tersebut mengakibatkan delapan orang warga mengalami luka berat, satu orang balita meninggal dunia.

BPBD juga mencatat ada sebanyak 1083 bangunan yang rusak ringan dan sedang, sementara yang mengalami rusak berat sebanyak 377 unit. Bangunan fasilitas umum sebanyak 9 unit, dan tempat ibadah yakni Pura dan Pelinggih sebanyak 132 unit.

"Langkah yang telah dilaksanakan, menjalin sinergi dan koordinasi dengan BPBD, dinas sosial, jajaran relawan baik dari PMI,TNI, polisi, kesehatan, puskesmas dan lainnya. Sedangkan penyaluran logistik bantuan untuk korban gempa dilaksanakan di satu pintu yakni di Posko Tanggap Darurat di Kantor Desa Ban," papar Wabup Artha Dipa. Ditambahkannya, dari awal tanggp darurat, pelaksanaan berjalan lancar. Korban luka berat dan meninggal sudah di usulkan untuk mendapatkan santunan.

Dalam kunjungan Menteri PPPA ke lokasi bencana gempa, sebanyak 68 orang perempuan, dan 64 anak-anak terdampak gempa diusulkan untuk mendapatkan bantuan.

Sementara itu, Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengaku sangat mengapresiasi sinergitas dan kolaborasi yg dilakukan pihak desa. Karena sudah dekat musim penghujan, pihaknya di kementerian akan mengatur strategi dalam melakukan pendampingan kepada korban, termasuk melakukan pelatihan mitigasi bencana bagi perempuan dan anak. 

Pihaknya juga akan membantu pemenuhan kebutuhan bagi perempuan dan anak korban gempa. Pemenuhan yang diberikan bentuknya lebih spesifik, minimal kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi. "Kami siap memfasilitasi untuk pendampingan kepada perempuan dan anak di Desa Ban, bukan hanya fokus pada perempuan penyintas kekerasan tapi juga penyintas bencana," sebut Bintang Puspayoga.

Kementerian siap memberikan pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan penyintas bencana dibidang kewirausahaan untuk yang kehilangan pekerjaan pasca gempa. Saat ini Kementrian tinggal menunggu data dari dinas terkait di kabupaten dan provinsi, mengenai  jumlah yang ingin dilatih dan membutuhkan jenis pelatihan apa. 

"Harus disesuaikan dengan potensi lokal. Seluruh pihak diharapkan ikut berkolaborasi mendukung pemberdayaan bagi perempuan penyintas bencana," tandasnya. 

Dalam dialog bersama menteri, Kadus Jatituhu, I Nyoman Sumera, menjelaskan jika Dusun Jatituhu yang paling parah terkena dampak gempa dimana ada sebanyak 69 rumah ambruk, cubang 62 pecah. "Sementara ini warga kami sudah mendapatkan bantuan tandon air. Yang dibutuhkan warga kami saat ini tempat mandi," lontarnya. 

Akses jalan di Jatituhu kata Sumera masih buntu dan terjal serta belum diaspal alias masih jalan tanah. "Begitu terjadi gempa kemarin, sebagian akses jalan tertimbun longsor. Seketika itu pula roda perekonomian warga kami lumpuh. Kami bahkan harus jalan kaki memantau kondisi masyarakat kami dan ada yang meninggal dunia," bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Bintang Puspayoga mengaku sangat prihatin, namun dijelaskannya jika Kementerian PPPA dalam hal ini sifatnya koordinatif, namun demikian pihaknya tidak akan lepas tangan dan akan saling berkolaborasi bersinergi dengan yg lain untuk menemukan solusi masalah yg terungkap.

Pihaknya meminta masyarakat agar menjadikan kesehatan dan pendidikan menjadi prioritas. "Sebagai Orang Bali saya merasa punya tanggung jawab moral. Meski Bukan kementerian teknis namun saya siap berkoordinasi dengan kementerian lembaga dengan dunia usaha," tanggap Bintang Puspayoga.

Pengakuan warga juga dibenarkan oleh Wabup Artha Dipa. Dulu Pemkab Karangasem pernah membuka jalan poros dari pempatan ke Desa Ban dan itu memang sangat sulit. Banyak infrastruktur di Karangasem yang belum dibangun, khususnya di desa Ban Kubu. Ini karena kemampuan kabupaten terbatas untuk memenuhi listrik air dan jalan.

wartawan
AGS
Category

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Perkuat Sinergi Desa dan Kelurahan Percepat Penanganan Sampah

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sinergi dengan desa dan kelurahan dalam upaya percepatan penanganan sampah. Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat memimpin rapat bersama para perbekel dan lurah se-Kota Denpasar di Gedung Graha Sewakadarma (GSD) Kota Denpasar, Senin (15/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.