Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wagub Cok Ace Sebut Perlu Memperhatikan Tren Pariwisata PascaCovid-19

Bali Tribune / Cok Ace

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar beberapa waktu lalu menyampaikan, Bali sebagai destinasi utama memiliki jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 40% dari total seluruh kunjungan ke Indonesia. Predikat-predikat yang disematkan untuk Pulau Bali tak lepas dari daya tarik keindahan alam, keunikan masyarakat dan terpenting budaya yang masih melekat pada keseharian masyarakat Bali. 

Kata dia, sektor pariwisata merupakan lokomotif perekonomian Bali, tercatat  tahun 2019 merupakan tahun keemasan wisata Bali. Dimana peningkatan kunjungan mencapai 12% rata-rata, bahkan perbandingan Januari 2019 dengan Januari 2020 peningkatan mencapai 20%. 

Pemerintah Provinsi Bali pun menyiapkan infrastruktur penunjang wisata Bali seperti  perluasan Bandara Ngurah Rai, Shortcut menuju Bali Utara, tol Denpasar-Gilimanuk dan sebagainya guna menyongsong wisata Bali di tahun 2020. Mengingat, peningkatan kunjungan tersebut menjadi lahan yang sangat fantastis dan menjanjikan.  Jika dilihat dari fasilitas akomodasi, kamar yang tersedia di Bali sekitar 146 ribu, dengan asumsi tingkat hunian mencapai 80%.

"Bali bisa seperti rencana tahun sebelumnya mampu menampung hingga 8,2 juta wisatawan. Namun semenjak merebaknya pandemi Covid-19, Bali yang bertumpu pada pariwisata paling terdampak, catatan Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Bali saat ini minus 1,24%, yang terburuk yang pernah dialami Bali karena 70% PDRB Bali tergantung pada pariwisata," jelas mantan Bupati Gianyar ini.

Disampaikan Cok Ace, ditengah terpuruknya ekonomi Bali, pemerintah bersama masyarakat Bali berhasil mengendalikan dan menangani penyebaran Covid-19 dengan baik. Phase peningkatan penyebaran sudah terlewati, saat ini Bali sudah memasuki masa landai. Dimana tingkat kesembuhan sudah mulai lebih banyak daripada yang terjangkit.

Namun ditegaskannya, guna membangun kembali wisata Bali, perlu memperhatikan tren pariwisata pasca-Covid19. Semisal selama penyebaran wabah, masyarakat di kota-kota besar selama sekian bulan dipaksa oleh keadaan untuk melaksanakan work from home (WFH), belajar dari rumah dan pembatasan lainnya yang cenderung membuat jenuh dan perasaan tertekan karena hanya berada di lingkungan rumah. 

Hal ini pun menimbulkan keinginan baru pada masyarakat di kota-kota besar untuk dekat dengan alam, tinggal di villa-villa perdesaan, berwisata alam, yang sudah tentu menjadi harapan bagi sektor pariwisata.

"Bali saat ini sedang menyusun protokol kesehatan pasca-Covid19 guna menuju pariwisata baru yang akan dituju, menyongsong rencana yang sebelumnya dalam kondisi tidak normal menjadi normal di masa yang akan datang, guna menyambut wisatawan dan reopening pariwisata Bali," beber Cok Ace. 

Ia menjelaskan, adapun 3 hal dasar yang yang menjadi perhatian Pemprov Bali dan prioritas pasca-Covid-19 yakni perhatian terhadap kebersihan, kesehatan dan keamanan. Hal ini diharapkan dapat diikuti daerah-daerah lain yang menjadi destinasi pariwisata, karena merupakan tuntutan dasar pasar sektor wisata.

Rencana lainnya dalam upaya membangkitkan wisata Bali yakni penerapan strategi sistem pembukaan lokasi wisata secara bertahap dengan sistem cluster, per slot atau perkawasan. "Agar jangan sampai membuka Bali secara keseluruhan, menimbulkan masalah baru bagi Bali," imbuhnya. 

wartawan
Ayu Eka Agustini

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.