Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Wakil Bupati Bangli Sampaikan LKPJ Tahun 2023

Bali Tribune / KIKA - Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar dan Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika

balitribune.co.id | Bangli - Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar hadiri Rapat Paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah Tahun anggaran 2023 yang dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangli I Ketut Suastika pada kamis, (22/2) bertempat di Ruang Rapat DPRD Bangli.

Berbagai hasil yang telah dicapai bersama oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dan masyarakat Bangli selama tahun 2023 merupakan hasil dalam menjalankan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di Tahun 2023 yang merujuk pada dokumen perencanaan berupa Kebijakan Umum Anggaran dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan secara sinergis, koordinatif, integratif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatannya, Wayan Diar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang merupakan agenda tahunan. Sebagaimana diketahui, penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan diarahkan pada upaya pencapaian / perwujudan visi pembangunan yang telah disepakati bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bangli pada Tahun 2021-2026, tertuang Visi yang ingin dicapai, yakni “Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Kabupaten Bangli” melalui pola pembangunan semesta berencana kita wujudkan Bangli Era Baru. Yang mengandung makna ; “Menjaga Kesucian Dan Keharmonisan Alam Bangli Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bangli Yang Sejahtera Dan Bahagia, Sekala Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bangli Sesuai dengan Prinsip Tri Sakti Bung Karno : Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi”.

"Ada 3 (tiga) unsur utama yang harus dipahami secara komprehensif tentang Bangli yaitu, Krama Bangli/SDM (Pawongan); Alam Bangli (Palemahan); dan Kebudayaan Bangli yang mencakup agama, tradisi, seni dan adat istiadat (Parahyangan). Ketiga hal inilah yang disebut Prakerti (unsur utama) dalam membangun Bangli," ujarnyanya

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan Bangli ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bangli yaitu bisa menjaga/ memelihara keseimbangan alam, Krama (Manusia) dan Kebudayaan Bali (Budaya dan Adat Istiadat Bangli), bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bangli dalam berbagai aspek kehidupan dan memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Pendapatan Daerah Meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar Kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun. Anggaran Belanja daerah dikelompokkan ke dalam 4 (empat) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Sedangkan Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Dalam acara tersebut di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bangli beserta Anggota DPRD Bangli, Pimpinan Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli, Tim Ahli Bupati serta undangan lainnya.

wartawan
KSM
Category

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click

BPJamsostek Gianyar Apresiasi Bangli Luncurkan Program Perlindungan Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

balitribune.co.id | Gianyar - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek Bali-Gianyar menyambut baik komitmen Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendaftarkan 1.473 pekerja rentan menjadi peserta BPJamsostek.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.