balitribune.co.id | Semarapura - Seiring dengan boomingnya kepariwisataan di Nusa Penida, namun realita yang ada belum tersedianya infrastruktur jalan yang memadai belakangan ini. Tentu saja Pemerintah daerah tak ingin menunggu lama harus membuat jalan terlebih dahulu, sebelum promosi pariwisata. Tetapi seyogyanya bisa berjalan berkesinambungan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menuntaskan penanganan akses jalan.
Namun keseriusan Bupati Klungkung Nyoman Suwirta menuntaskan persoalan insfrasruktur tersebut patut diapresiasi positif utamanya pihak warga Nusa Penida sendiri. Menurut Bupati asal Ceningan itu nanti tahun 2020, seluruh masalah akses jalan di Nusa Penida akan ditangani APBN guna mempercepat realisasinya agar sejalan dengan upaya pembangunan pariwisata.
Sebagai antisipasi dari rencana besar ini, Bupati Suwirta mengumpulkan OPD Klungkung, bahkan sudah meminta OPD yang terlibat untuk segera bersurat kepada seluruh desa. Isinya, agar mau merelakan tanahnya sekitar satu sampai dua meter untuk kepentingan pelebaran akses jalan nanti. Tujuannya, akses jalan menjadi lebih lebar dan nyaman bagi para wisatawan saat berkunjung. "Tahun 2020, seluruh akses jalan di Nusa Penida astungkara dapat ditangani APBN. Semua sudah kami usulkan. Termasuk ada 12 km jalan menuju objek wisata yang berstatus jalan desa, juga diusulkan ke Kementrian. Warga yang punya tanah di pinggir jalan, nanti agar mau merelakan untuk kepentingan pelebaran jalan," ujar Suwirta.
Selain berupaya merebut program pusat untuk perbaikan akses jalan, Pemkab Klungkung, kata Bupati Suwirta, juga sedang berupaya menyelesaikan status Kepulauan Nusa Penida agar berstatus aset nasional. Sebab, Kepulauan Nusa Penida dengan berbagai predikat nasional, bahkan ada keputusan bersama tiga menteri, tetapi anehnya Nusa Penida belum termasuk sebagai aset nasional.
Rusaknya akses jalan membuat dampak negatif bagi pariwisata Nusa Penida. Seperti ada sejumlah wisatawan harus mengalami kecelakaan hingga luka-luka. Ada pula dampak kemacetan yang paling terasa, hingga menimbulkan komplin banyak wisatawan. "Jangan sampai karena akses jalan jelek, wisatawan kapok datang ke Nusa Penida. Ini juga membuat upaya promosi pariwisata malah menjadi sia-sia," tambahnya.
Memang saat rapat Paripurna DPRD Klungkung politisi PDIP dapil Nusa Penida Ketut Suwerni, sempat mengkritisi masalah Mall Pelayanan Publik yang digagas Bupati Suwirta ini. Dia menegaskan, perbaikan akses jalan sebagai sesuatu yang paling urgen saat ini bagi Nusa Penida. Sebab, ketika kunjungan wisatawan kian ramai, akses jalan memberi kesan buruk bagi wisatawan. Dia meminta Pemkab Klungkung serius mengurus penuntasan akses jalan, ketimbang program lain yang menelan dana hingga puluhan miliar. "Daripada bikin Mall Pelayanan Publik, habis anggaran sampai Rp 60 miliar, lebih baik prioritaskan pembangunan akses jalan dulu," ujarnya mengkritisi kebijakan Bupati yang penuh inovasi tersebut. (u)
wartawan
Ketut Sugiana
Category
