Denpasar, Bali Tribune
Menyikapi perjuangan 17 pedagang di Pantai Blanjong, Sanur Denpasar, anggota Komite III DPD RI, Arya Weda Karna langsung turun menemui para pedagang, Sabtu (16/7). Kesempatan itu, Weda Karna mendukung jika para pedagang tersebut diberikan waktu memanfaatkan lahan, sampai investor benar-benar membangun di lahan tersebut.
“Sebagai komite III Bagian Kesra, saya mendukung agar diberikan waktu para pedagang ini. Mereka pada intinya bukan menggugat tanah, bukan menggugat tempat untuk mereka miliki. Namun, mereka meminta waktu untuk dapat dimanfaatkan sampai proyek oleh investor mulai dibangun,” ujarnya di sela-sela kunjungan tersebut.
Pantauan Bali Tribune, Weda Karna diterima staf Camat Denpasar Selatan (Densel), Kades Sanur Kauh dan Kadus Blanjong Kauh, serta 17 pedagang di Pantai Blanjong yang tergabung dalam kelompok Nedauh Mercure.
Kesempatan tersebut, Weda Karna mengecam tindakan para pihak yang belum menyediakan jalan keluar dalam menyelesaikan kasus ini. “Yang pasti saya mengecam, pertama karena ini adalah asset rakyat, jadi ini berhubungan dengan Kesra (kesejahtreaan rakyat). DPD RI sangat menghargai kontrak-kontrak yang dilakukan pemerintah. Silahkan saja asalkan untuk kesejahtraan rakyat. Akan tetapi dalam pembebasan dan dalam penataan, itu harus ada proses yang manusiawi,” tegasnya.
Weda Karna menilai argumen yang disampaikan para pedagang sangat masuk akal dan tidak mengada-ada. “Argumen yang dapat mendukung dan menjadi kekuatan dari 17 pedagang ini, misalkan bagaimana proyek ini belum berjalan, jadi beri kesempatan kepada masyarakat Bali yang berjualan bertahun-tahun berjualan sembari mereka memikirkan alternatif-alternatif ke depan,” ungkapnya.
Untuk itu, Weda Karna mengatakan akan membahas dalam dengar pendapat baik dengan provinsi, kota, desa dan semua unsur, termasuk investor akan diundang. Pertemuan akan mencari jalan keluar yang terbaik. “Secara logika cara berpikir. Tanah ini kan belum ada proyek, belum ada satu pembangunan. Kami mengganggap masyarakat pedagang sangat gentleman, jika proyek sudah dimulai mereka akan siap angkat kaki dari lahan milik Provinsi Bali ini. Dengan demikian, mereka sebenarnya tidak ngotot, namun mau jalan keluar,” paparnya.
Weda Karna memberikan solusi untuk memastikan para pedagang tunduk dan mengakui ada di tanah milik Pemprov Bali yang kini dikelola investor, diusulkan ada plang di depan lokasi para pedagang bahwa tanah milik Pemprov Bali dikelola oleh PT milik investor. Atas usul ini, para pedagang menyatakan siap dan tunduk pada aturan hukum.
Sementara itu, Ketua Kelompok Pedagang Nedauh Mercure, Wayan Candra, mengatakan jika investor mau jujur bahwa tidak segera membangun di lokasi itu, banyak teman-teman kami terbantu ekonomi keluarganya. “Inilah yang ingin kami perjuangkan. Izinkan kami krama Bali berjualan di lahan milik pemerintah, sampai benar-benar ada pembangunan,” tandasnya.
