Denpasar, Bali Tribune
Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, menyampaikan komitmennya untuk selalu berupaya melindungi sektor industri lokal, terutama di bidang pariwisata. Karena bagaimanapun industri lokal merupakan penggerak ekonomi kerakyatan khususnya di Bali.
Demikian disampaikan Pastika saat menerima audiensi Ketua Umum Perusahaan Perjalanan Indonesia/Association of The Indonesian Tours and Travels Agencies (ASITA) di ruang kerjanya, Rabu (20/7). Pada kesempatan itu ketua DPP ASITA, Asnawi Bahar, mengeluhkan banyaknya tenaga liar dari Tiongkok yang menjadi pemandu wisata merangkap agen perjalanan di Bali. Bahkan lebih parahnya, cara bisnis mereka yang cukup merugikan pengusaha lokal dengan membanting harga.
“Sangat disayangkan mereka menjual paket perjalanan sangat murah, dan memaksa para turis untuk belanja di toko mereka. Hal itu bertujuan untuk menutup biaya perjalanan mereka yang murah,” jelasnya. Untuk itu dia berharap pemerintah khususnya Pemprov Bali bisa menindak tegas mereka serta membuat regulasi yang jelas tentang permasalahan tersebut.
“Di luar negeri jika kita tidak menggunakan layanan guide lokal bisa dikenakan sanksi, kenapa di sini tidak bisa?” ungkapnya. Dia berpandangan regulasi mengenai hal ini perlu dibuat karena Bali sebagai barometer industri pariwisata nasional. Asnawi Bahar juga mengaku pihaknya tidak berdiam diri mengenai permasalahan tersebut.
Beberapa langkah yang telah ditempuh antara lain telah membuat komite dan kelompok kerja menangani permasalahan itu dengan Prof Pitana dari Kementerian Pariwisata RI serta mengadakan pertemuan dengan asosiasi perjalanan di Tiongkok dan juga audiensi dengan Konsulat Jendral Tiongkok di Bali. Akan tetapi, dia tetap menekankan dukungan pemerintah setempat berupa dasar hukum yang jelas jauh lebih penting.
Menanggapi hal itu, Pastika berjanji akan segera menindaklanjuti, terutama masalah regulasi yang mengatur tentang pemandu dan industri Pariwisata. Untuk selanjutnya, dia menyarankan agar ASITA bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali tentang pendataan guide liar, sementara Pemprov akan bekerja keras mencari dan menetapkan regulasi. Sementara mengenai masalah di imigrasi, Pastika mengakui bahwa keluhan itu tidak hanya diutarakan oleh wisatawan dari Tiongkok, namun wisatawan dari negara lain juga.
Dia berjanji akan bersurat sekali lagi ke Kementrian Hukum dan Ham cq Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera menanggulangi masalah tersebut. “Jika tidak ditemukan saya janji akan membuatkan regulasi yang mengatur itu, bentuk komitmen saya sebagai gubernur,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut Asnawi Bahar juga menyampaikan beberapa rekomendasi, seperti banyaknya keluhan dari wisatawan terutama wisatawan Tiongkok akan kinerja imigrasi di Bandara Ngurah Rai. Hal lain adalah kurangnya informasi objek wisata menggunakan bahasa mandarin yang benar, memang ada yang sudah mencantumkan bahasa itu, namun menurut konjen penggunaan tulisan dan kosa kata kurang tepat.
Masalah keamanan wisatawan juga menjadi sorotan di pulau ini, dan yang terakhir adalah maraknya aliran Faloon Dafa di Bali yang cukup meresahkan pemerintah China, karena secara tidak langsung aliran itu telah menjatuhkan citra nya. Pertemuan pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Biro Humas Setda Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra, dan Kepala Dinas Pariwisata Pemprov Bali, AA Gede Yuniartha Putra.
