BALI TRIBUNE - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali merilis hasil pendaftaran usaha yang terdata dalam Sensus Ekonomi (SE) 2016. Hasilnya, diketahui di Bali terdapat sebanyak 482.484 usaha non pertanian dengan penyerapan sekitar 1,34 juta tenaga kerja.
Dari jumlah tersebut, 468.658 merupakan Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) sedangkan Usaha Menengah dan Besar (UMB) sebanyak 13.826 usaha. Demikian diungkap Kepala BPS Bali, Adi Nugroho, usai peluncuran Hasil Pendafaran Usaha atau Perusahaan Sensus Ekonomi 2016 di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Rabu (24/5).
Dikatakan, dari 482.484 usaha tersebut terdiri dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil setra sepeda motor sebanyak 196.556 usaha baik UMK maupun UMB. Selanjutnya , industri pengolahan 116.533 usaha, penyediaan akomodasi dan makanan minuman (86.190), pengangkutan dan pergudangan (8.853).
Kemudian, jasa perusahaan (8.023), real estate (7.423), aktivitas keuangan dan asuransi (7.146), informasi dan komunikasi (6.569). Sedangkan sisanya pertambangan dan penggalian sebanyak 546 usaha pengadaan listrik, gas, uap 195 usaha, pengolahan air, air limbah, daur ulang sampah dan aktivitas remediasi ( 1.247).
Selanjutnya, konstruksi (5.132), pendidikan ( 6.944), aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial ( 4.405) dan jasa lainnya. Dengan peluncuran hasil SE 2016 tersebut, Adi berharap, bisa digunakan sebagai pedoman untuk membuat kebijakan bagi pemangku kepentingan.
“Dengan prestasi yang diraih Bali selama ini baik dari sisi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,24 persen di tahun 2016 bahkan lebih besar dari angka nasional 5,025 persen kami berharap tidak akan membuat Bali lengah, namun tetap melakukan beragam upaya dalam membangun masyarakatnya,” katanya.
Mengenai angka pengangguran, Adi menyebutkan, mencapai 4,15 persen pada 2016. Persentase ini merupakan terendah kedua tingkat nasional. Bidang pariwisata di Bali mampu menopang perekonomian masyarakat sejauh ini dan diharapkan menjadi pendorong untuk pengembangan sektor strategis lainnya agar dapat memajukan ekonomi lainnya.
Apabila hal tersebut dilakukan, kata dia, maka akan bermuara kepada kemakmuran masyarakat Bali. Apalagi ditengah persaingan yang sangat ketat menuntut agar Bali tidak hanya bersandar di sektor pariwisata saja, namun dapat mendiversifikasi sumber lain berbasis ekonomi kreatif.
Sehingga menciptakan sistem ekonomi terintegrasi yang memiliki daya saing tinggi. “Saya berharap, Pemerintah Provinsi Bali dapat terus menggali potensi-potensi ekonomi di mayarakat yang dapat dikembangkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga perekonomian di Bali bisa merata ke setiap kabupaten/kota,” tambahnya.
Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Bali, I Nengah Laba mengaku sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan BPS. Pasalnya, hasil SE 2016 tersebut dapat digunakan sebagai poteret daya saing bisnis dan posisi perekonomian Bali di tingkat nasional.
“SE 2016 ini akan dapat digunakan sebgai kompas , evaluasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dimana, dengan adata yang akurat maka akan menghasilkan perencanaan pembangunan yang efektif,” tutupnya.
