Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

10 Nama Calon Menteri Ada di Kantong Megawati Puan: Tidak Ada Bagi-bagi Jatah Menteri

Bali Tribune/ Puan Maharani

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua DPP PDIP (demisioner) Puan Maharani, mengatakan, PDIP sudah membahas secara tertutup dan terbatas nama - nama yang akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk Kabinet Kerja Jilid II. Tak tanggung - tanggung, PDIP dipastikan akan mengajukan lebih dari 10 nama calon menteri.  Para calon menteri tersebut, menurut Puan, sudah ada di kantong Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun siapa saja mereka, Puan enggan membeberkannya.  "Yang jelas sudah ada di kantong ketua umum. Kita juga sudah bahas tertutup, terbatas. Tapi nanti ya, masih Oktober, kan masih lama. Ada lebih dari 10," kata Puan, kepada wartawan di Inna Grand Bali Beach Hotel Sanur, Denpasar, Jumat (9/8).  Jumlah tersebut, menurut dia, tidak berlebihan. Pasalnya sebagai partai pemenang Pemilu, wajar jika PDIP meminta jatah lebih banyak di kursi kabinet.  "Kemarin juga Presiden bilang, Insyaallah, PDIP dapat jatah terbanyak," ujar Puan, yang juga Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, itu.   Saat ditanya siapa saja nama-nama calon menteri yang sudah dikantongi Megawati, Puan malah balik bertanya kepada wartawan. "Contoh dari kalian siapa? Bingung, kan? Ya, lihat saja nanti," ujarnya.  Sementara itu, disinggung soal sejumlah partai politik yang berada di luar barisan koalisi yang dikabarkan meminta jatah menteri, Puan mengatakan, sesungguhnya tidak ada bagi - bagi jatah kursi menteri. Sebab, penentuan menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.  "Ini bukan bagi - bagi jatah. Seperti yang kami sampaikan, sebagai kontestan Pemilu, tujuan kita mendapatkan kepercayaan rakyat, supaya mendapat suara terbanyak dan kursi. Kalau kita punya suara, kursi, sudah sewajarnya mendapatkan kursi menteri lebih banyak dari pada yang tidak mendapat suara," tegas Puan.  "Jadi bukan bagi - bagi ya. Mendapatkan suara dan kursi itu kan harus menghabiskan energi dan waktu, juga harus bersaing dengan partai politik yang lain. Jadi kalau diberi porsi menteri lebih banyak, itu kan semacam reward dari perjuangan yang ada," pungkas putri Megawati Soekarnoputri itu. (u)

wartawan
San Edison
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.