Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

4 Tahun Baru Indonesia, Perpaduan Harmonis Tradisi Budaya dan Agama

Bali Tribune/Putu Suasta, Alumnus Fisipol UGM dan Cornell University
balitribune.co.id | Negara-negara lain mungkin sedikit cemburu dengan Indonesia yang bisa merayakan tahun baru minimal 4 kali setahun. Beberapa minggu setelah tahun baru Masehi, kini kita menyambut semarak tahun baru Imlek yang dirayakan saudara-saudara etnis Tionghoa. Tak lama lagi, tahun baru Saka dan hari raya Nyepi umat Hindu akan menyusul. Kemudian pertengahan tahun akan dimeriahkan perayaan tahun baru Hijriyah oleh saudara-saudara Muslim.
Selain ditandai dengan hari libur nasional, benang merah dari empat tahun baru tersebut adalah terbukanya pintu lebih lebar untuk saling bersilaturahmi antar keluarga, antar tetangga dan antar sesama warga negara. Dengan kata lain, 4 tahun baru tersebut memberi ruang bagi penduduk Indonesia untuk saling berinteraksi secara lebih intens, di luar interaksi sehari-hari. Hal itu dimungkinkan karena keempat tahun baru tersebut memadukan secara harmonis ragam tradisi budaya dan agama.
Saudara-saudara dari Sumatra Utara, terutama yang beragama Kristen atau Katolik, memiliki ikatan afeksi kultural sangat kuat dengan tradisi perayaan tahun baru yang berdekatan dengan perayaan Natal. Demikian juga dengan masyarakat Bali di tahun baru Saka dan hari raya Nyepi. Tahun baru Hijriah yang merupakan puncak rangkaian kemeriahan lebaran juga dirayakan saudara-saudara Muslim dengan tradisi budaya yang beragam. Aceh memiliki keunikan dalam merayakannya, demikian juga dengan masyarakat Betawi, Jawa dan sebagainya.
Etnis Tionghoa di Indonesia merayakan tahun baru Imlek dengan ciri khas tersendiri, yang tidak sepenuhnya sama dengan tradisi di negara-negara lain. Kekhasan tersebut telah menjadi bagian dari kekayaan kultural Indonesia dan menjadi salah satu pintu untuk saling bersilaturami di antara sesama warga di tengah suka cita perayaan. Kesadaran inilah yang mendorong Presiden Abdurahman Wahid kurang lebih 20 tahun lalu berjuang untuk menghapuskan aneka diskriminasi di Indonesia termasuk diskriminasi terhadap Tionghoa selama bertahun-tahun sebelumnya. Presiden Megawati kemudian melengkapi perjuangan tersebut dengan mengeluarkan Perpres yang menetapkan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional.
 
Kurang lebih 20 tahun kita menyaksikan dengan bebas pernak-pernik Imlek dan aneka perayaan khas Indonesia. Sebagai contoh, di Bali yang mayoritas beragama Hindu, perayaan tahun baru Imlek dimeriahkan dengan pertunjukan barongsai dan tarian-tarian yang berpadu dengan seni budaya Bali. Pertunjukan besar itu diselenggarakan oleh pemerintah kota dan didukung oleh banjar-banjar di sekitarnya. Pengalihan lalu lintas untuk mendukung perayaan itu menjadi fenomena tahunan yang diterima semua warga.
Daerah-daerah lain juga memiliki kekhasan masing-masing untuk merayakan tahun baru Imlek dan mempertegas bahwa tradisi tersebut merupakan bagian utuh dari kekayaan budaya Indonesia. Bersamaan dengan itu kita semakin menyadari bahwa semua warga yang hidup di negeri ini dibentuk oleh budaya dengan kekhasan masing-masing. Budaya tersebut kemudian berjalin harmonis dengan tradisi agama dan diperkaya budaya-budaya lain di sekitarnya.
Sama seperti budaya yang saling memperkaya, manusia sebagai pemilik dari budaya itu mesti juga saling memperkaya satu sama lain. Karena itu Indonesia adalah negara yang beruntung karena memiliki lebih banyak tahun baru sehingga warganya memiliki kesempatan lebih banyak untuk saling memperkaya dan saling memepererat tali silaturahmi satu sama lain.
GONG XI FAT CAI!
wartawan
Putu Suasta
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.