Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bawaslu Badung Larang Paslon Gunakan Program Hibah dan Bansos untuk Kampanye

Bali Tribune / screenshoot surat resmi Bawaslu Badung terkait aturan kampanye yang wajib dipatuhi

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung secara tegas melarang para paslon Gubernur/wakil Gubernur dan Bupati/wakil Bupati yang bertarung di Pilkada Badung menggunakan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) untuk kampanye.

Lembaga pengawas pemilu ini juga turut mewarning pejabat negara dan pejabat daerah termasuk pejabat ASN agar diminta netral, tidak membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon.

Larangan Bawaslu Badung ini tertuang dalam surat resmi yang dilayangkan ke Plt Bupati Badung dan Ketua DPRD Badung. Surat nomor 1101/PM.00.02/K.BA-01/10/2024, terkait perihal imbauan pencegahan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Badung I Putu Hery Indrawan.

Dalam surat tersebut selain berisi poin larangan juga berisi dasar hukum dan sanksi apabila dilanggar. Bahkan bagi paslon petahana yang melabrak imbauan Bawaslu ini bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai paslon.

Nah, khusus berkaitan dengan dana hibah dan bansos, Bawaslu Badung menegaskan bahwa larangan ini berlaku selama masa kampanye. Yakni dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.

"Sehubungan dengan dimulainya tahapan kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Badung tahun 2024 pada tanggal  25 September sampai dengan 23 November 2024, sebagai mana diatur dalam peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan kampanye untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.," tulis dalam surat tersebut.

Selain soal hibah/ bansos, dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lainnya/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.

Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

"Hal ini termasuk larangan penggunaan dana hibah, bantuan sosial (bansos) atau sebutan lain yang menjadi program pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakan dalam kampanye pemilihan," jelasnya.

Diungkapkan juga bahwa terdapat sanksi yang akan diberikan kepada paslon Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati,  Walikota atau wakil Walikota baik selalu petahana maupun bukan.

Untuk  petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Bila bukan petahana sanksinya akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal ini, Penjabat Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mengaku akan mengikuti imbauan Bawaslu ini.

"Iya, kita ikut dan jalankan imbauan Bawaslu itu," ujarnya dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Soal hibah yang paling ditekankan dalam surat imbauan Bawaslu itu, Kadis PUPR Badung ini memastikan tidak akan ada pencairan hibah maupun bansos selama masa kampanye.

"Kita bekerja sesuai ketentuan saja. Selama masa kampanye tidak ada hibah (hibah cair,red)," kata Surya Suamba.

Pencairan hibah untuk masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan akan diproses kembali setelah perhelatan masa kampanye selesai.

"Sesuai ketentuan hibah untuk masyarakat akan diproses mungkin setelah kampanye," tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD Badung juga sempat meminta Pemkab Badung menunda pencairan hibah. Alasannya selain hibah jor-joran mengalir ke luar Badung kondisi keuangan Badung juga kini terancam defisit.

Kemudian Golkar berharap hibah yang nota bena program pemerintah tidak dipakai senjata kampanye oleh salah satu paslon. 

wartawan
ANA
Category

Diguyur Hujan Seharian, Tembok Penyengker UD Kamasan Ambrol, Kerugian Nyaris Rp1 M

balitribune.co.id | Mangupura - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Klungkung secara nonstop sejak Jumat (20/11/2026) malam hingga Sabtu (21/11/2026) dini hari memicu bencana tanah longsor. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 02.00 WITA tersebut menimpa tembok penyengker Pura Dalem Pemuteran dan bangunan usaha uang kepeng, UD Kamasan, yang berlokasi di Dusun Jelantik Kuribatu, Desa Tojan, Klungkung.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Dukung Produktivitas Mitra Pengemudi, Astra Motor Teuku Umar Hadirkan Program Ojol Hemat di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Astra Motor Teuku Umar memperkenalkan program Ojol Hemat dan Pit Service Siaga Ojol kepada 100 mitra pengemudi dalam acara Kopdar Sahabat Grab Bali x Astra Motor Teuku Umar, Rabu (18/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pulihkan Ekonomi Pascakebakaran, Adira Finance Dampingi 36 Pedagang Pasar Pa’Baeng-Baeng

balitribune.co.id | Makasar - Dalam rangka mendukung pemulihan aktivitas ekonomi pedagang Pasar Pa’Baeng-Baeng pascakebakaran September 2026 lalu, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) melalui unit usaha syariahnya berkolaborasi dengan Danamon Syariah dan Zurich Syariah menggelar Festival Pasar Rakyat (FPR) 2026 pada 7–8 November 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Akta Kelahiran Dianggap Bukan Bukti Krusial, Kuasa Hukum Pelapor Bidik Laporan Baru

balitribune.co.id | Denpasar - Kasus dugaan tindak pidana penggelapan asal usul orang sesuai Pasal 401 KUHP yang menjerat ibu dan anak berinisial LJL dan KC terus bergulir. Setelah pihak kuasa hukum tersangka menyatakan telah menyerahkan bukti krusial berupa akta kelahiran anak ke Polresta Denpasar pada Selasa (11/11/2026), kubu pelapor angkat bicara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DLHK Badung Perkuat Penanganan Sampah Kiriman di Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung terus memperkuat upaya penanganan sampah di kawasan Pantai Kuta dan sekitarnya, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan sampah kiriman akibat musim hujan dan angin barat. Berbagai langkah strategis dilakukan melalui peningkatan intensitas pembersihan, penguatan koordinasi, optimalisasi armada, serta percepatan pengangkutan dan pengolahan sampah.

Baca Selengkapnya icon click

Rayakan Hari Jadi ke-2, 60 Anggota Komunitas HASCI Bali Berkendara Bersama ke Singaraja

balitribune.co.id | Singaraja - Honda Stylo Club Indonesia (HASCI) Bali merayakan hari jadinya yang kedua dengan menggelar kegiatan berkendara bersama (touring) menuju Daloha Cafe, Singaraja, Kabupaten Buleleng. Perayaan ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri atas anggota HASCI Bali serta perwakilan komunitas Honda lainnya guna mempererat tali silaturahmi antarkomunitas.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.