Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bawaslu Badung Larang Paslon Gunakan Program Hibah dan Bansos untuk Kampanye

Bali Tribune / screenshoot surat resmi Bawaslu Badung terkait aturan kampanye yang wajib dipatuhi

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung secara tegas melarang para paslon Gubernur/wakil Gubernur dan Bupati/wakil Bupati yang bertarung di Pilkada Badung menggunakan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) untuk kampanye.

Lembaga pengawas pemilu ini juga turut mewarning pejabat negara dan pejabat daerah termasuk pejabat ASN agar diminta netral, tidak membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon.

Larangan Bawaslu Badung ini tertuang dalam surat resmi yang dilayangkan ke Plt Bupati Badung dan Ketua DPRD Badung. Surat nomor 1101/PM.00.02/K.BA-01/10/2024, terkait perihal imbauan pencegahan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Badung I Putu Hery Indrawan.

Dalam surat tersebut selain berisi poin larangan juga berisi dasar hukum dan sanksi apabila dilanggar. Bahkan bagi paslon petahana yang melabrak imbauan Bawaslu ini bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai paslon.

Nah, khusus berkaitan dengan dana hibah dan bansos, Bawaslu Badung menegaskan bahwa larangan ini berlaku selama masa kampanye. Yakni dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.

"Sehubungan dengan dimulainya tahapan kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Badung tahun 2024 pada tanggal  25 September sampai dengan 23 November 2024, sebagai mana diatur dalam peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan kampanye untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.," tulis dalam surat tersebut.

Selain soal hibah/ bansos, dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lainnya/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.

Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

"Hal ini termasuk larangan penggunaan dana hibah, bantuan sosial (bansos) atau sebutan lain yang menjadi program pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakan dalam kampanye pemilihan," jelasnya.

Diungkapkan juga bahwa terdapat sanksi yang akan diberikan kepada paslon Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati,  Walikota atau wakil Walikota baik selalu petahana maupun bukan.

Untuk  petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Bila bukan petahana sanksinya akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal ini, Penjabat Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mengaku akan mengikuti imbauan Bawaslu ini.

"Iya, kita ikut dan jalankan imbauan Bawaslu itu," ujarnya dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Soal hibah yang paling ditekankan dalam surat imbauan Bawaslu itu, Kadis PUPR Badung ini memastikan tidak akan ada pencairan hibah maupun bansos selama masa kampanye.

"Kita bekerja sesuai ketentuan saja. Selama masa kampanye tidak ada hibah (hibah cair,red)," kata Surya Suamba.

Pencairan hibah untuk masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan akan diproses kembali setelah perhelatan masa kampanye selesai.

"Sesuai ketentuan hibah untuk masyarakat akan diproses mungkin setelah kampanye," tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD Badung juga sempat meminta Pemkab Badung menunda pencairan hibah. Alasannya selain hibah jor-joran mengalir ke luar Badung kondisi keuangan Badung juga kini terancam defisit.

Kemudian Golkar berharap hibah yang nota bena program pemerintah tidak dipakai senjata kampanye oleh salah satu paslon. 

wartawan
ANA
Category

Kapolri Mutasi 704 Anggota, Kapolres Badung dan Sejumlah PJU Polda Bali Diganti

balitribune.co.id | Denpasar - Gerbong mutasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali bergulir. Sebanyak 704 personel dimutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto berdasarkan Surat Telegram Nomor: ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Wawali Arya Wibawa Lepas Ribuan Peserta Fun Walk, Perkuat Kebersamaan Guru dan ASN Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, melepas ribuan peserta Fun Walk dan Senam Ceria di depan Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Lumintang, Sabtu (21/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resmi Mengaspal di Bali, SUV 7-Seater BYD Titan 7 Siap Tantang Dominasi Fortuner dan Pajero

balitribune.co.id | Denpasar - Pasar Sport Utility Vehicle (SUV) tangguh di Pulau Dewata kedatangan penantang serius. BYD Harmoni Bypass Ngurah Rai resmi memperkenalkan lini kendaraan terbarunya, BYD Titan 7, dalam gelaran showroom event di Denpasar, Sabtu (21/11/2026). Hadir dengan konfigurasi tujuh penumpang (7-seater), SUV ini digadang-gadang siap menggoyang dominasi Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

Demi Keempat Anaknya, IRT di Denpasar Nekat Curi Susu di 7 Minimarket

balitribune.co.id | Denpasar - Demi memenuhi kebutuhan keempat anaknya, seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial RDP (29) nekat mencuri susu di tujuh gerai minimarket Alfamart yang tersebar di wilayah Kota Denpasar. Akibat aksi pencurian berulang tersebut, pihak toko mengalami total kerugian mencapai Rp3,7 juta.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mengenal Dirreskrimum Polda Bali Kombes Pol Stevy Frits Pattiasina

balitribune.co.id | Denpasar - Jabatan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Bali resmi berganti dari Kombes Pol Lintar Mahardhono kepada Kombes Pol Stevy Frits Pattiasina, S.I.K., S.H., M.H. Pergantian ini ditandai melalui upacara serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Pol Pasma Royce di Mapolda Bali, Jumat (20/11/2026).

Tags
Baca Selengkapnya icon click

TP PKK Bali Gelar Aksi 'Bergerak dan Berbagi' di Gianyar, Sasar 150 Warga

balitribune.co.id | Gianyar - Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Bali menggelar aksi sosial bertajuk "Bergerak dan Berbagi" di Kabupaten Gianyar, Jumat (20/11/2026). Kegiatan yang menyasar kelompok masyarakat rentan ini berlangsung di tiga lokasi, yakni Desa Ketewel, Desa Medahan, dan Kelurahan Bitera, dengan total 150 penerima manfaat.

Tags
Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.