Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bawaslu Badung Larang Paslon Gunakan Program Hibah dan Bansos untuk Kampanye

Bali Tribune / screenshoot surat resmi Bawaslu Badung terkait aturan kampanye yang wajib dipatuhi

balitribune.co.id | Mangupura - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Badung secara tegas melarang para paslon Gubernur/wakil Gubernur dan Bupati/wakil Bupati yang bertarung di Pilkada Badung menggunakan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) untuk kampanye.

Lembaga pengawas pemilu ini juga turut mewarning pejabat negara dan pejabat daerah termasuk pejabat ASN agar diminta netral, tidak membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu paslon.

Larangan Bawaslu Badung ini tertuang dalam surat resmi yang dilayangkan ke Plt Bupati Badung dan Ketua DPRD Badung. Surat nomor 1101/PM.00.02/K.BA-01/10/2024, terkait perihal imbauan pencegahan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Bawaslu Badung I Putu Hery Indrawan.

Dalam surat tersebut selain berisi poin larangan juga berisi dasar hukum dan sanksi apabila dilanggar. Bahkan bagi paslon petahana yang melabrak imbauan Bawaslu ini bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai paslon.

Nah, khusus berkaitan dengan dana hibah dan bansos, Bawaslu Badung menegaskan bahwa larangan ini berlaku selama masa kampanye. Yakni dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024.

"Sehubungan dengan dimulainya tahapan kampanye pemilihan Bupati dan wakil Bupati Badung tahun 2024 pada tanggal  25 September sampai dengan 23 November 2024, sebagai mana diatur dalam peraturan KPU Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota tahun 2024 bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan kampanye untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.," tulis dalam surat tersebut.

Selain soal hibah/ bansos, dalam surat tersebut juga ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lainnya/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.

Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, Walikota atau wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih.

"Hal ini termasuk larangan penggunaan dana hibah, bantuan sosial (bansos) atau sebutan lain yang menjadi program pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakan dalam kampanye pemilihan," jelasnya.

Diungkapkan juga bahwa terdapat sanksi yang akan diberikan kepada paslon Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati,  Walikota atau wakil Walikota baik selalu petahana maupun bukan.

Untuk  petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Bila bukan petahana sanksinya akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyikapi hal ini, Penjabat Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba mengaku akan mengikuti imbauan Bawaslu ini.

"Iya, kita ikut dan jalankan imbauan Bawaslu itu," ujarnya dikonfirmasi, Rabu (16/10).

Soal hibah yang paling ditekankan dalam surat imbauan Bawaslu itu, Kadis PUPR Badung ini memastikan tidak akan ada pencairan hibah maupun bansos selama masa kampanye.

"Kita bekerja sesuai ketentuan saja. Selama masa kampanye tidak ada hibah (hibah cair,red)," kata Surya Suamba.

Pencairan hibah untuk masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan akan diproses kembali setelah perhelatan masa kampanye selesai.

"Sesuai ketentuan hibah untuk masyarakat akan diproses mungkin setelah kampanye," tegasnya.

Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD Badung juga sempat meminta Pemkab Badung menunda pencairan hibah. Alasannya selain hibah jor-joran mengalir ke luar Badung kondisi keuangan Badung juga kini terancam defisit.

Kemudian Golkar berharap hibah yang nota bena program pemerintah tidak dipakai senjata kampanye oleh salah satu paslon. 

wartawan
ANA
Category

Belasan Nyawa Melayang di Jalan, Operasi Lalu Lintas Terus Diintensifkan

balitribune.co.id | Negara - Dalam kurun waktu dua bulan terakhir belasan nyawa melayang akibat kecelakaan lalu lintas di Jembrana. Berbagai upaya kini terus dilakukan oleh aparat kepolisian di Jembrana untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas serta menumbuhkan kesadaran masyarakat, mulai dari edukasi hingga penertiban terhadap pelanggaran berlalu lintas.

Tags
Baca Selengkapnya icon click

QRIS Tap Merambah Transportasi Publik Bali, Tarif Shuttle Intaran Hanya Rp68

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memperluas penggunaan transaksi digital di sektor transportasi publik di Bali terus diperkuat. Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali bersama sejumlah mitra resmi meluncurkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan QRIS Tap pada layanan Shuttle Intaran, Sabtu (14/11/2026) malam.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Resmi Tutup Bali Digifest V 2026, Dorong Kreativitas Digital Bali Tembus Pasar Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster mendorong pelaku ekonomi kreatif dan generasi muda Bali untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta membawa produk kreatif lokal menembus pasar internasional. Pemerintah Provinsi Bali juga berkomitmen memperkuat dukungan terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif digital, termasuk melalui fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pantau Kesiapan TPS Pilkel Serentak, Wabup. Ajak Masyarakat Jaga Keamanan dan Kondusifitas Pilkel

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Bupati Badung, Bagus Alit Sucipta bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti melakukan pemantauan kesiapan Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak tiga Desa di Kecamatan Mengwi, Sabtu (14/11/2026). Tiga desa yang menggelar Pilkel pada Minggu 15 Nopember 2025 yakni Desa Baha, Sobangan dan Munggu.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Sampah Kiriman, Anom Gumanti Ajak Ribuan Warga Gotong Royong Bersihkan Pantai Kuta

balitribune.co.id | Mangupura - Ribuan peserta dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi bersih-bersih Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (14/11/2026). Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebersihan kawasan pesisir sekaligus mengantisipasi meningkatnya sampah kiriman menjelang musim angin barat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.