Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bendesa Adat Tanggahan: Pengurus LPD Tanggahan Peken Tidak Kena Saksi Adat

warisan
I Wayan Sutisna dan I Wayan Sudarma

BALI TRIBUNE - Di balik persoalan yang membelit Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Bangli, beredar informasi kalau tiga orang pengurus LPD  Tanggahan Peken telah dikenakan sanksi adat, dikucilkan. Namun isu tersebut dibantah tegas oleh Bendesa Adat Tanggahan Peken I Wayan Sutisna.

“Tidak  benar tiga orang pengurus LPD dikenakan sanksi adat,” tegasnya, Jumat (23/3). Kata Sutisna, untuk menjatuhkan sanksi adat ada mekanisme, yakni harus melalui paruman. “Memang sempat dalam rapat muncul wacana ke arah itu, namun belum dilakukan,” sebutnya sembari menambahkan, buktinya tiga orang pengurus masih mendapat arah- arahan, sembahyang ke pura seperti warga lainnya.

Terkait sanksi adat memang tertuang dalam awig-awig dan sanksi adat yang paling berat adalah warga yang melakukan kesalahan bisa diusir dari wilayah Tangahan Peken. Pihaknya masih akan kembali menggelar paruman terkait sanksi adat tersebut. “Dalam paruman sebelumnya telah dibuat surat perjanjian, poinnya pengurus LPD diberikan kesempatan satu tahun untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.

Ketua LPD Tanggahan Peken I Wayan Sudarma saat dikonfirmasi mengaku sudah menjalani saksi adat sejak bulan Februari 2018. Selain dirinya, sanksi adat juga dijatuhkan kepada Sekertaris TU LPD Tanggahan Peken I Wayan Denes, dan Kasir LPD Tanggahan Peken  I Ketut Tajem. “Kami beserta keluarga tidak lagi mendapat arah-arahan, uang peturunan  juga tidak dipungut lagi, termasuk patus kematian,” jelas I Wayan Sudarma.

Disinggung persoalan yang menyebakan nasabah tidak bisa menarik tabungan dan deposito? Kata Wayan Sudarma, berawal dari banyaknya nasabah melakukan penarikan secara bersama-sama (rush). Di salah satu sisi, banyak peminjam tidak membayar kredit, bahkan ada sampai berbulan-bulan. ”Kredit yang tersendat Rp 6,5 miliar dengan jumlah peminjam 1200 orang, dengan pinjaman paling besar Rp 250 juta,” jelasnya sembari menambahkan, untuk pinjaman besar harus disertai anggunan baik itu dalam bentuk sertifikat tanah maupun BPKB.

Terkait keuntungan,Wayan Sudarma menjelaskan dari keuntungan yang diperoleh dibagi, meliputi 60 persen untuk modal, 20 persen untuk cadangan pembangunan desa adat, 5 persen untuk dana sosial, 5 persen untuk dana pemberdayaan, dan 10 persen untuk jasa produksi. “Untuk dana cadangan pembangunan desa adat langsung kami serahkan ke adat melalui bendesa adat,” jelasnya.

Terkait kondisi LPD saat ini  pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan desa adat, dan beberapa kali telah dilakukan paruman. Dalam paruman disepakati, pengurus diberikan waktu satu tahun untuk menyelesaikan persoalan LPD Tanggahan Peken. “Kami diberikan waktu satu tahun untuk menuntaskan masalah LPD mulai 17 Desember 2017, sehingga kami masih memiliki waktu hingga Desember 2018,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitenen dan rasa tanggung jawab pengurus, Wayan Sudarma  telah memberikan sertifikat tanah warisan keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan untuk pengembalian dana nasabah. “Sertifikat tanah sudah saya serahkan ke desa adat, kalau itu dijual hasilnya bisa sedikit menutupi kekurangan dana saat ini,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menjelaskan pada para nasabah, penarikan dilakukan secara bertahap. Diakui, pihaknya menjanjikan pada bulan Juni ini dana nasabah mulai bisa dicairkan, namun dilihat pula persentase kepemilikan. ”Untuk peminjam kredit yang tidak melakukan kewajiban membayar sudah kami surati, nanti untuk peminjam kredit yang nakal akan kami sampaikan dalam paruman, ini dilakukan agar permasalahannya bisa terang benderang,” tegasnya

wartawan
Agung Samudra
Category

Langgar Zona Pertanian, Villa Milik Warga Rusia di Ubud Disegel

balitribune.co.id | Gianyar - Tidak hanya Pemprov Bali, Pemkab Gianyar juga menindak tegas para pelanggar usaha. Kini, Giliran Villa Greenflow yang berada di kawasan Desa Sayan, Ubud disegel oleh Dinas Satpol PP Gianyar. Villa milik warga Rusia tersebut sejak 23 Juni 2025 tidak ada lagi aktivitas karena adanya pelanggaran zona Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Selengkapnya icon click

Lepas Cincin, Warga Pilih ke Petugas Damkar

balitribune.co.id | Gianyar - Slogan "Patang Pulang Sebelum Api Padam" rupanya kini tak lagi jadi satu-satu motto petugas Damkar.  Karena seiring dinamika pelayanan, penanganan non Kebakaran semakin beragam.  Di Gianyar, untuk urusan lepas cincin "sesak" kini warga memilih datang ke Posko Damkar.  Pihak rumah sakit juga sering meminta ataupun merekomandasi Petugas Damkar urusan lepas cincin ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

SMAN 1 Singaraja Bantah Adanya Siswa Titipan dan Penambahan Rombel

balitribune.co.id | Singaraja - Untuk memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025/2026 berjalan sesuai mekanisme, Komisi 1 DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan ke SMAN 1 Singaraja, Kamis (24/7). Dalam kunjungan tersebut selain Ketua Komisi 1 I Nyoman Budi Utama, ikut serta anggota Komisi 1 lainnya Gede Harja Astawa dan I Ketut Rochineng. 

Baca Selengkapnya icon click

Bank Lestari (BPR) Hadirkan Lo Kheng Hong, Kupas Tuntas Investasi Bernilai

balitribune.co.id | Denpasar - Bali Tribune. Bank Lestari (BPR) Bali kembali menyapa nasabah setianya melalui gelaran "Peluang Investasi Terkini dengan tajuk "Rahasia Investasi Ala Lo Kheng Hong" di Denpasar, Jumat (25/7), sebuah forum edukasi yang membahas strategi investasi jangka panjang dan literasi keuangan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Usulkan 4 Karya Budayanya Menjadi WBTBI

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Kebudayaan, Bidang Cagar Budaya di tahun 2025 ini kembali mengusulkan sebanyak 4 Karya Budaya untuk ditetapkan secara nasional sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI). Hal tersebut dilaksanakan guna mendukung dan melindungi karya budaya serta Warisan Budaya Takbenda di Kabupaten Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.