Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPJS Kesehatan Bayar Pelayanan Rp 1,57 T

BPJS
Army Adrian Lubis

BALI TRIBUNE - Hingga 1 Nopember 2017 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) atau Nusra mencatat jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 10.513.004 jiwa dari jumlah total penduduk di wilayah itu 15.163.007 jiwa. Sedangkan yang belum tercover jaminan sosial kesehatan sebanyak 4,650.003 jiwa atau 30,67 persen dari jumlah total penduduk Bali Nusra.

Army Adrian Lubis, Deputi Direksi Wilayah Bali Nusra BPJS Kesehatan disela-sela Media Gathering BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali, Nusra “Sinergi Bersama menuju Indonesia sehat dengan JKN-KIS” di Gianyar, Selasa (21/11), mengatakan jumlah peserta seluruh Indonesia hingga Oktober 2017 sebanyak 183.579.086 jiwa.

Triwidhi Hastuti Puspitasari, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Bali Nusra menyebutkan periode Januari-Oktober 2017 khusus untuk wilayah Bali dari jumlah total 4.484.801 orang penduduk, hanya 3.088.984 atau 68,88 persen yang terdaftar JKN-KIS. Jumlah iuran (premi) yang telah dibayarkan peserta sebanyak Rp 776 miliar.

“Hingga Oktober 2017 pelayanan yang dibayarkan untuk wilayah Bali sebesar Rp 1,57 triliun. Nilai tersebut untuk membayar total 604 fasilitas kesehatan (faskes) tingkat primer dan 46 faskes rujukan,” sebutnya. Pihaknya mengungkapkan jumlah kepesertaan tertinggi di Bali yaitu Kabupaten Badung hingga 100 persen penduduknya sudah memiliki jaminan kesehatan (JKN-KIS). Sedangkan kabupaten dengan kepesertaan terkecil yaitu Jembrana hanya 43 persen dan Karangasem 51 persen dari jumlah penduduknya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dr Kiki Christmar Marbun, menjelaskan peserta JKN-KIS area kerja Cabang Denpasar yaitu Badung, Tabanan dan Denpasar sebanyak 1.463.731 atau 87 persen dari jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dari jumlah itu penerima bantuan iuran (PBI) APBN dan APBD sebanyak 566.627 jiwa sedangkan non penerima bantuan 897.104 jiwa.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.