Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Debat Publik Terbuka : Program Massker Jelas Pro 21 Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Karangasem

Bali Tribune / DEBAT - Paslon Bupati-Wakil Bupati karangasem dalam debat publik terbika yang diselenggarakan oleh KPU Karangasem di BICC Nusa Dua

balitribune.co.id | Amlapura - KPU Karangasem, telah melaksanakan debat publik terbuka, Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Karangasem yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, dan dalam debat yang dipandu oleh moderator Dr. Ni Made Ras Amanda di BICC Nusa Dua, Sabtu (28/11/2020) petang, Paslon Nomor Urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri-I Made Sukerana, tampil lebih santai dengan paparan program kerja dan visi-misi Massker dalam lima tahun kedepan.

Cabup Nomor Urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Karangasem, mengenalkan sejumlah program yang menjadi target utamanya di periode kedua bersama wakilnya I Made Sukerana, yakni Pro masker 21 yang merupakan program 21 program pro rakyat Massker. “Pro 21 ini merupakan 21 program implementasi visi-misi Massker yakni Sehat Cerdas dan Sejahtera,” ujarnya.

Beberapa diantaranya peningkatan angka kelulusan, peningkatan SDM dengan pendirian Universitas negeri di Kabupaten Karangasem, peningkatan layanan seluruh Puskesmas di Karangasem menjadi Puskesmas rawat inap yang buka 24 jam, pembangungan rumah sakit, dan yang utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan dari desa adat, dengan pengembangan potensi wisata dan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing desa di Karangasem.

“Kami akan terus meningkatkan dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Karangasem. bagi ibu-ibu yang melahirkan, tidak perlu lagi harus jauh-jauh dan ribet lagi dalam mengurus akte kelahiran bagi putra-putrinya yang baru lahir. Karena nantinya bisa langsung diurus dan dikeluarkan di rumah sakit,” ulasnya. Masih Pro 21, untuk sektor ekonomi menurutnya penciptaan lapangan kerja cukup penting.

“Kami sudah merancang digitalisasi pajak untuk meningkatkan PAD dengan menekan kebocoran pajak semaksimal mungkin, serta digitalisasi layanan masyarakat lainya. Tentunya kami juga akan melakukan penyelarasan program pembangunan pusat, provinsi dengan daerah,” bebernya.

Sementara itu, soal proyek pipanisasi air Telagawaja dan rencana pembangunan pelabuhan di Amed, Kecamatan Abang yang sempat disinggung oleh Dana-Dipa, Cawabup I Made Sukerana menegaskan jika proyek pipanisasi air telagawaja yang digagas oleh Bupati sebelumnya yakni I Wayan Geredeg, masih berlanjut hingga saat ini dan samasekali tidak mangkrak seperti yang disebutkan.

“Itu proyek multy years dari pemerintah pusat. Masih berlanjut hingga saat ini, dan sekarang airnya sudah mengalir sampai di Desa Tianyar Barat. Tinggal mengoptimalkan saja agar semua daerah di Kecamatan Kubu bisa dialiri air,” ungkap Made Sukerana, sembari menambahkan untuk pengaliran air secara merata ke Kecamatan Kubu, dibutuhkan dua bidang lahan untuk pembangunan bak pelepas tekat.

Pun demikian dengan rencana pembangunan pelabuhan penyebrangan di Amed. Itu juga digagas dan diajukan oleh Bupati I Wayan Geredeg ke pusat dimasa itu. Informasi terakhir beberapa waktu lalu, DED nya sudah proses lelang. Cuman dari hasil kajian menurutnya titik lokasinya di geser dari Amed ke Peselatan.

Sedangkan terkait pertanyaan panelis tentang upaya untuk peningkatan kwalitas infrastruktur, Mas Sumatri menjelaskan karena konsep peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan pariwisata spiritual berbasis desa adat, maka pihaknya akan fokus pada pembenahan, penataan dan penyediaan fasilitas penunjang priwisata di desa. “Kami berusa untuk menghindari investasi bersekala besar di sektor priwisata seperti pembangunan hotel berbintang lima,” tandasnya.

Sebelumnya baik dimasa Bupati I Wayan Geredeg saat itu maupun dirinya juga telah beberapa kali mengusulkan agar pembangunan perpanjangan jalan by Pass Ida Bagus Mantra dari Klungkung hingga ke Singaraja bisa segera direalisasikan oleh pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun hingga saat ini belum direalisasikan oleh pusat.

wartawan
Husaen SS.
Category

Cuma Desa Tanpa TPS3R yang Boleh Kirim Sampah Organik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat alur pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah organik kini hanya diizinkan masuk ke TPA dua kali seminggu, khusus bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Selengkapnya icon click

Menteri LH: 60 Persen Warga Denpasar Sudah Disiplin Pilah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan tata kelola sampah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026), bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gerakan Badung Peduli Sambangi Warga Disabilitas di Desa Kutuh

balitribune.co.id I Mangupura - Kepedulian dan kebersamaan terus ditunjukkan melalui kegiatan sosial Gerakan Badung Peduli yang digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menyasar warga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai bentuk komitmen sosial pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Dorong Insentif Petugas Kebersihan di Tengah Darurat Sampah

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perbaiki 37 Titik Kerusakan Akibat Bencana 2026, Perkim Badung Siapkan Rp 11,77 Miliar

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 11,77 miliar untuk memperbaiki puluhan titik kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2026.

Sebanyak 37 titik kerusakan menjadi prioritas penanganan. Perbaikan mencakup jalan rusak, senderan jalan, hingga sistem drainase di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.