Debat Publik Terbuka : Program Massker Jelas Pro 21 Untuk Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Karangasem | Bali Tribune
Diposting : 29 November 2020 20:19
Husaen SS. - Bali Tribune
Bali Tribune / DEBAT - Paslon Bupati-Wakil Bupati karangasem dalam debat publik terbika yang diselenggarakan oleh KPU Karangasem di BICC Nusa Dua

balitribune.co.id | Amlapura - KPU Karangasem, telah melaksanakan debat publik terbuka, Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Karangasem yang akan bertarung pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang, dan dalam debat yang dipandu oleh moderator Dr. Ni Made Ras Amanda di BICC Nusa Dua, Sabtu (28/11/2020) petang, Paslon Nomor Urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri-I Made Sukerana, tampil lebih santai dengan paparan program kerja dan visi-misi Massker dalam lima tahun kedepan.

Cabup Nomor Urut 2, I Gusti Ayu Mas Sumatri yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Karangasem, mengenalkan sejumlah program yang menjadi target utamanya di periode kedua bersama wakilnya I Made Sukerana, yakni Pro masker 21 yang merupakan program 21 program pro rakyat Massker. “Pro 21 ini merupakan 21 program implementasi visi-misi Massker yakni Sehat Cerdas dan Sejahtera,” ujarnya.

Beberapa diantaranya peningkatan angka kelulusan, peningkatan SDM dengan pendirian Universitas negeri di Kabupaten Karangasem, peningkatan layanan seluruh Puskesmas di Karangasem menjadi Puskesmas rawat inap yang buka 24 jam, pembangungan rumah sakit, dan yang utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan dari desa adat, dengan pengembangan potensi wisata dan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing desa di Karangasem.

“Kami akan terus meningkatkan dan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Karangasem. bagi ibu-ibu yang melahirkan, tidak perlu lagi harus jauh-jauh dan ribet lagi dalam mengurus akte kelahiran bagi putra-putrinya yang baru lahir. Karena nantinya bisa langsung diurus dan dikeluarkan di rumah sakit,” ulasnya. Masih Pro 21, untuk sektor ekonomi menurutnya penciptaan lapangan kerja cukup penting.

“Kami sudah merancang digitalisasi pajak untuk meningkatkan PAD dengan menekan kebocoran pajak semaksimal mungkin, serta digitalisasi layanan masyarakat lainya. Tentunya kami juga akan melakukan penyelarasan program pembangunan pusat, provinsi dengan daerah,” bebernya.

Sementara itu, soal proyek pipanisasi air Telagawaja dan rencana pembangunan pelabuhan di Amed, Kecamatan Abang yang sempat disinggung oleh Dana-Dipa, Cawabup I Made Sukerana menegaskan jika proyek pipanisasi air telagawaja yang digagas oleh Bupati sebelumnya yakni I Wayan Geredeg, masih berlanjut hingga saat ini dan samasekali tidak mangkrak seperti yang disebutkan.

“Itu proyek multy years dari pemerintah pusat. Masih berlanjut hingga saat ini, dan sekarang airnya sudah mengalir sampai di Desa Tianyar Barat. Tinggal mengoptimalkan saja agar semua daerah di Kecamatan Kubu bisa dialiri air,” ungkap Made Sukerana, sembari menambahkan untuk pengaliran air secara merata ke Kecamatan Kubu, dibutuhkan dua bidang lahan untuk pembangunan bak pelepas tekat.

Pun demikian dengan rencana pembangunan pelabuhan penyebrangan di Amed. Itu juga digagas dan diajukan oleh Bupati I Wayan Geredeg ke pusat dimasa itu. Informasi terakhir beberapa waktu lalu, DED nya sudah proses lelang. Cuman dari hasil kajian menurutnya titik lokasinya di geser dari Amed ke Peselatan.

Sedangkan terkait pertanyaan panelis tentang upaya untuk peningkatan kwalitas infrastruktur, Mas Sumatri menjelaskan karena konsep peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan pariwisata spiritual berbasis desa adat, maka pihaknya akan fokus pada pembenahan, penataan dan penyediaan fasilitas penunjang priwisata di desa. “Kami berusa untuk menghindari investasi bersekala besar di sektor priwisata seperti pembangunan hotel berbintang lima,” tandasnya.

Sebelumnya baik dimasa Bupati I Wayan Geredeg saat itu maupun dirinya juga telah beberapa kali mengusulkan agar pembangunan perpanjangan jalan by Pass Ida Bagus Mantra dari Klungkung hingga ke Singaraja bisa segera direalisasikan oleh pemerintah pusat melalui Balai Jalan. Namun hingga saat ini belum direalisasikan oleh pusat.