Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Soroti Kemacetan di Kawasan Pariwisata dan Krisis Air Bersih di Nusa Penida

Bali Tribune / ALAM BALI - Keindahan alam Bali yang bisa dilihat dari Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang menjadi daya tarik wisatawan berwisata ke pulau ini

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali yang telah mampu mewujudkan Dermaga Penyeberangan Sanur - Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan. Hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap percepatan pembangunan di Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan Kabupaten Klungkung, terutama sangat berdampak pada sektor pariwisata. Setiap hari ada ribuan wisatawan yang menyeberang dari Sanur Ke Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan. 

Namun, dampaknya saat wisatawan masuk maupun ke luar areal dermaga terjadi kemacetan yang parah di jalan By Pass Ngurah Rai-Sanur. Ini harus segera dicarikan solusinya dengan cara membuat jalan masuk dan ke luar yang tidak langsung memotong jalur jalan. Demikian disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Ketut Juliarta saat Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (12/6).

"Mungkin bisa dibuatkan jalan menuju dan ke luar dermaga dari Simpang Waribang ke arah Padanggalak, Denpasar. Sehingga kendaraan yang menuju ke arah dermaga maupun ke luar dermaga lebih terurai," katanya.

Dewan pun memohon kepada Gubernur Bali untuk membantu rakyat Nusa Penida, Klungkung menangani masalah krisis air bersih. "Sampai saat ini masih banyak rumah masyarakat yang belum dialiri air bersih sehingga mau tidak mau mereka membeli air bersih dari luar. Harganya bisa mencapai Rp 1 juta perbulan," ungkapnya.

Kata dia, betapa mahalnya uang yang harus dikeluarkan masyarakat hanya untuk memenuhi air bersih yang menjadi kebutuhan untuk menunjang hidup. "Lalu bagaimana peran kita sebagai pemangku kebijakan, sampai saat ini permasalahan air belum juga bisa diatasi. Untuk itu kami mengusulkan untuk pengoptimalan pengelolaan sumber mata air yang dikelola Pemprov Bali seperti sumber mata air Guyangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas," jelasnya. 

Jika air mudah didapat masyarakat tentunya tidak perlu lagi menebus air dengan harga mahal. Selain itu terkait dengan perkembangan pariwisata Nusa Penida yang begitu pesat, timbul beberapa persoalan. Utamanya terkait dengan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Nusa Penida. Jika dari lebar jalan dan juga kondisi jalan tentu masih sangat tertinggal dibandingkan jalan yang kini ada di Bali daratan. 

"Ketertinggalan infrastruktur jalan ini kami harapkan dapat diatasi agar dapat menunjang pariwisata yang berkembang di Nusa Penida. Harapan kami agar rencana Jalan Lingkar Nusa Penida yang sampai saat ini tidak terealisasi bisa mendapatkan perhatian baik dari Pemprov Bali mau pun pemerintah pusat," imbuhnya. 

Mengingat Nusa Penida menjadi pariwisata terkenal di dunia. Kondisi infrastruktur di Nusa Penida juga menjadi cerminan pembangunan di Bali dan juga Indonesia. Jangan sampai tertinggalnya infrastruktur di Nusa Penida menjadi cerminan negatif terhadap pemerintahaan saat ini.

wartawan
YUE

PHRI Denpasar: Melalui Strategi dan Penggunaan Teknologi, Pengolahan Sampah Bisa Dilakukan dengan Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Menghadapi krisis penanganan sampah di Bali membuat berbagai pihak turut andil dalam mengurangi penumpukan sampah di tempat pembungan akhir (TPA). Pengelola akomodasi wisata di Bali kini mulai berinisiatif untuk mengelola sampah yang dihasilkan di tempat usahanya.

Baca Selengkapnya icon click

Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas UMKM Agar Menjadi Mitra yang Mendukung Keberlanjutan Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan pariwisata didorong untuk memperkuat keterampilan dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas layanan, serta memperbesar peluang pendapatan. Pasalnya, keberadaan UMKM tersebut di kawasan pariwisata dapat membantu memenuhi kebutuhan para wisatawan seperti makanan, minuman, suvenir dan lainnya. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lestari For Kids, Komitmen BPR Lestari Bali Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat

balitribune.co.id | Denpasar - Konsistensi BPR Lestari Bali dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat kembali diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) “Lestari For Kids”. Tahun ini, bank yang dikenal dengan slogan #MakeAnImpact itu menyalurkan bantuan beras sebanyak 2.625 kilogram ke 31 panti asuhan yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Midea Pacu Pertumbuhan Asia-Pasifik lewat Produksi Lokal dan Inovasi Teknologi

balitribune.co.id | Denpasar - Midea, perusahaan teknologi global dan salah satu produsen peralatan rumah tangga terbesar di dunia, menggelar konferensi dealer regional pertamanya di Asia-Pasifik. Acara ini tidak hanya menjadi ajang memperkuat kemitraan dengan mitra lokal, tetapi juga memperkenalkan lima solusi unggulan yang diklaim akan mendefinisikan ulang pengalaman rumah pintar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Serahkan 106 Sertifikat Bermasalah di Tahura Ngurah Rai ke Kejati dan Polda

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tata ruang Bali kembali mencuat. Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Trap) DPRD Provinsi Bali resmi menyerahkan 106 sertifikat tanah bermasalah di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai dan hutan mangrove kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali serta Polda Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Akses Jalan Warga Ungasan, Koster dan DPRD Bali Desak GWK Buka Tembok Pembatas

balitribune.co.id | Denpasar - Polemik tembok pembatas yang menutup akses jalan warga Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung, memasuki babak baru. Hingga Senin (29/9) malam, manajemen Garuda Wisnu Kencana (GWK) belum juga memenuhi rekomendasi Komisi I DPRD Bali untuk membuka akses tersebut. Padahal, rekomendasi pembongkaran sudah dikeluarkan sejak 22 September 2025 dengan batas waktu tujuh hari.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.