Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Geliat Kebutuhan Kelistrikan, PLN Kebut Pembangunan Infrastruktur Listrik

Bali Tribune / KERJASAMA - PLN dan Kementrian ATR/BPN melakukan kerjasama untuk peningkatan keandalan kelistrikan di 4 provinsi.
balitribune.co.id | Jakarta - PT PLN (Persero) mempercepat Pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali dan Nusa Tenggara untuk pemerataan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) mutlak dilaksanakan guna peningkatan keandalan kelistrikan, untuk itu PLN melakukan sinkronisasi rencana pembangunan Infrastruktur ketenagalistrikan dengan Kementerian ATR/BPN. Koordinasi dilakukan untuk percepatan Penerbitan 8 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Rekomendasi ini sangat dibutuhkan dalam proses pengurusan ijin terkait proses pembangunan 8 PSN yang lokasinya tersebar di 4 Provinsi yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur.
 
8 PSN yang dimaksud yakni, Proyek Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Bangil beserta transmisi terkait, GITET 500 kV Kalipuro beserta transmisi terkait, Pembangkit Listrik Tenaga Surya) PLTS Jawa Timur 50 MW, Gardu Induk (GI) 150 kV Ampel, GIS 150 kV Pecatu, SUTT 150 kV Kubu-Amlapura, PLTP Atadei FTP-2 (2x5MW) serta GI 150 kV Kubu. Rekomendasi KKPR ini nantinya akan dibutuhkan untuk pengurusan perizinan lainnya yang pastinya akan mempengaruhi proses pembangunan infrastruktur kelistrikan ini, dimana pembangunannya akan dilaksanakan PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) dan PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra).
 
Executive Vice President Konstruksi Jawa Madura Bali Maluku Papua dan Nusa Tenggara (EVP MKJ), Ratnasari Sjamsuddin mengapresiasi kerjasama yang terjalin baik antara PLN dan Kementrian ATR/BPN. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Pembangunan PSN ini sangat diperlukan untuk peningkatan keandalan kelistrikan di 4 Provinsi, yang pasti akan berdampak secara luas terhadap kelistrikan Nasional. 
 
"Sangat dibutuhkan langkah strategis untuk pembangunan ke 8 infrastruktur kelistrikan ini sehingga dapat selesai tepat waktu, langkah yang saat ini untuk penerbitan persetujuan KKPR sangat dibutuhkan agar PLN dapat melaksanakan proses selanjutnya sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar," Ucap Ratnasari Sjamsuddin, Jumat (10/6) di Jakarta.
 
Ditemui dalam kesempatan yang sama, General Manager PT PLN (Persero) UIP JBTB, Muhammad Ramadhansyah turut menyampaikan terima kasihnya kepada Kementrian ATR/BPN dalam mendukung PLN, dimana pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ini nantinya sangat diperlukan dalam meningkatkan keandalan sistem ketenagalistrikan yang pastinya akan berimbas positif untuk masyarakat luas. Ramadhansyah juga menyampaikan bahwa PLN akan terus berupaya dalam percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional.
 
“Kami sangat mengapresiasi kesungguhan Kementrian ATR/BPN dalam bersinergi untuk mendukung pembangunan kelistrikan yang akan berdampak pada keandalan kelistrikan. Peningkatan keandalan kelistrikan nantinya akan sangat berimbas untuk peningkatan ekonomi, karena itu kami sangat mengusahakan sinergitas dengan semua stakeholder agar PSN dapat beroperasi tepat waktu. Pembangunan Infrastruktur kelistrikan akan selalu PLN upayakan, sesuai yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030” ucap Muhammad Ramadhansyah.
wartawan
ARW
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.