Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gubernur Bali, Launching Pendataan Keluarga 2021

Bali Tribune / LAUNCHING - Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kader Pendataan Keluarga di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar pada Kamis (01/04).
balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kader Pendataan Keluarga  di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar pada Kamis (01/04). Launching Pendataan Keluarga di kediaman Gubernur Bali ditandai dengan pendataan keluarga Gubernur oleh kader pendata yang mewilayahi banjar Sadmerta, desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara.
 
Kepala Perwakilan BKKBN, Agus P Proklamasi  mengatakan bahwa pendataan ini dilakukan untuk melengkapi tiga faktor yang dibutuhkan, yaitu Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga serta indikator stunting.. 
 
“Pendataan keluarga tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena adanya penambahan indikator baru, yaitu stunting yang  merupakan program prioritas nasional” ujarnya.
 
Agus Proklamasi juga menjelaskan bahwa keempat indikator ini nantinya akan digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga) yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan data dan informasi keluarga untuk kepentingan penyusunan program dukungan/intervensi oleh pemerintah. Selain itu juga mengakodomir kebutuhan sector lain, khususnya dalam upaya mendukung pengembangan SDM Indonesia serta pengentasan keluarga dari kemiskinan/ketertinggalan. 
 
“PK 21 dilaksanakan melalui kunjungan dari rumah ke rumah oleh kader pendata dari tanggal 1 April hingga 31 Mei 2021 dan berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya PK 21 ini dapat menghasilkan potret kependudukan Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya” imbuh Agus Proklamasi. 
 
Dalam launching tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster menyambut baik kegiatan PK21 ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali siap mendukung secara penuh proses PK21 ini dengan diterbitkannya SE Gubernur Bali No. 2713 tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga tahun 2021. 
 
Terkait adanya indikator stunting pada PK 21 ini, Wayan Koster juga mengatakan bahwa hal ini merupakan salah satu upaya yang sangat baik dalam pelacakan kasus stunting di Provinsi Bali, sehingga cepat dapat ditangani dan kasusnya menurun.
 
“Perlu di-tracing betul di Bali ini hingga ke desa-desa sehingga diketahui seluruh kondisi warga secara menyeluruh. Makanan harus bersih, jika makanan dan lingkungan sudah bersih dan sehat otomatis harapan hidup masyarakat akan meningkat, jadi jarang sakit,” ujarnya. 
 
Kegiatan Launching PK 21 ini diakhiri dengan pengambilan video ucapan dukungan terhadap program tersebut oleh Gubernur Bali.
wartawan
Bernard MB.
Category

Harga Plastik Naik, Pengusaha Kurangi Ketebalan Tempe

balitribune.co.id I Tabanan - Naiknya harga plastik ternyata berdampak terhadap pelaku UMKM salah satunya yakni pelaku usaha pembuatan tempe. Pelaku usaha tempe harus memutar otak untuk menyiasati kenaikan harga plastik tersebut dengan cara mengurangi ukuran ketebalan agar harga jual ke konsumen tidak naik. Cara ini terpaksa mereka lakukan agar bisa terus berproduksi sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dinas Pertanian Buleleng Gencarkan Vaksinasi Rabies Gratis, Ribuan Dosis Vaksin Masih Tersisa

balitribune.co.id I Singaraja - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Buleleng melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) terus mengintensifkan pelayanan vaksinasi rabies sebagai upaya rutin melindungi kesehatan hewan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Badung Kekurangan 15 Ribu Lampu Penerangan Jalan

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Badung mencatat kekurangan sekitar 15.000 unit lampu penerangan jalan (LPJ) pada ruas jalan kabupaten. Kekurangan tersebut terungkap berdasarkan evaluasi terhadap data sebaran LPJ yang dibandingkan dengan kebutuhan ideal dalam masterplan.

Baca Selengkapnya icon click

WFH Jumat di Denpasar, Layanan Publik Tetap Normal

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai 10 April 2026. Meski demikian, seluruh sektor pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi normal di kantor (Work From Office/WFO) guna menjamin kebutuhan masyarakat tidak terganggu.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.