Denpasar, Bali Tribune Hendaknya, pelaksanaan upacara Panca Walikrama di Pura Ulun danu Batur Kintamani pada Oktober mendatang dilakukan secara sederhana, tanpa mengurangi makna dan disesuaikan dengan kemampuan krama pengempon serta petunjuk kesusastraan suci Hindu. Demikian disampaikan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika saat menerima Bupati Bangli I Made Gianyar di ruang kerjanya, Rabu (1/6) kemarin. Dia mengatakan, hendaknya para prajuru adat baik itu kepala desa maupun bendesa adat agar dalam membuat kebijakan pelaksanaan yadnya baik itu dari segi penganggaran maupun aturan disesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya sehingga tidak membebani masyarakat dan bahkan jangan sampai berhutang karena hal tersebut akan membawa pemasalahan baru . “Lakukan yadnya sesuai dengan sastra, jangan berlebihan apalagi berhutang, mari kita belajar secara pelan-pelan agar jangan sampai yadnya yang kita lakukan menyusahkan masyarakat,“tegasnya. Menanggapi harapan Gubernur itu, Bupati Made Gianyar menyampaikan bahwasannya pelaksanaan Upacara Panca Walikrama di Pura Ulun Danu Batur Songan yang bertujuan untuk menjaga alam Bali secara niskala ini akan disesuaikan sebagaimana arahan dari Gubernur.”Terlebih dalam ajaran Agama Hindu, tingkatan Yadnya ada yang nista, madya dan mandala, kesemuanya disesuaikan dengan kemampuan umat,”ucapnya. Lebih jauh Bupati Made Gianyar menerangkan, ritual Panca Walikrama itu akan dilangsungkan pada Oktober nanti dengan kisaran biaya mencapai sekitar Rp300 juta. Adapun biaya tersebut bersumber dari APBD Provinsi Bali dan APBD Kabupaten Bangli. Pada kesempatan yang sama pula, Bupati Made Gianyar melaporkan pentingnya penataan kawasan wisata Kintamani. Ia mengatakan, saat ini upaya yang dilakukan pemkab setempat berupa, merelokasi pedagang di sepanjang kawasan tersebut secara bertahap. Upaya lainnya ungkap Bupati Made Gianyar adalah, penataan areal parkir serta pengalihan arus truk pengangkut pasir sehingga nantinya kawasan ini akan menjadi tertib dan membuat para wisatawan merasa nyaman ketika berwisata ke kawasan tersebut. Selain bupati sejumlah pejabat yang ikut dalam audiensi tersebut menyampaikan beberapa hal kehadapan Gubernur. Diantaranya, penyampaian oleh Kepala Desa Trunyan serta prajuru Desa Pakraman Songan yang berharap adanya penertiban bagi pemandu wisata (guide) liar yang selama ini beroperasi di kawasan wisata Desa Trunyan. Adapun upaya yang mereka inginkan adalah, dilakukannya sertifikasi bagi para guide dimaksud. “Jadi, nanti guide tidak lagi mengejar-ngejar tamu dan mereka tersertifikasi, dengan demikian Trunyan akan semakin diminati wisatawan,” imbuhnya. Selain penertiban guide liar di Desa Trunyan, disampaikan pula persoalan yang kini sedang dihadapi Banjar Bunut dan Banjar Madya Desa Trunyan. Mereka menyebutkan, untuk menuju Desa Trunyan, warga di dua banjar tersebut mesti menempuh jalur yang cukup panjang yakni melewati wilayah Kabupaten Buleleng atau Kabupaten Karangasem. Melihat kondisi tersebut, diharapkan segera perhatian pihak Pemprov bali mapun Pemkab Bangli akan ketersediaannya jalan baru melalui hutan.Menyikapi hal tersebut, Gubernur Pastika yang dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, I GN Wiranatha, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Biro Aset I Ketut Adiarsa serta Kepala Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Bali I Wayan Sugiada menyatakan untuk segera menindaklanjuti persoalan dimaksud.
Adapun langkah awal yang diupayakan Pemrov Bali ungkap Gubernur Pastika, mempercepat proses perijinan atas pembukaan lahan hutan lindung untuk dipergunakan sebagai akses jalan. Meski demikian,Pastika berharap semua pihak bersabar mengingat ijin dimaksud memerlukan kajian terlebih dahulu.“Makin cepat makin baik, tapi cepatnya harus benar, hutan harus tetap lestari dan rakyat juga harus sejahtera, untuk itu mari kita tunggu hasil kajian, “pintanya
