Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gugatan Disel Astawa Disidangkan

Sidang
Sidang perdana gugatan Disel Astawa terhadap PDIP di PN Denpasar, Rabu (11/5).

Denpasar, Bali Tribune

Pemecatan Wayan Disel Astawa sebagai kader PDI Perjuangan (PDIP), Rabu (11/5) bergulir di PN Denpasar. Kesempatan itu, Disel astawa sebagai penggugat didampingi tiga orang pengacaya yang dikoordinir Nyoman Karsana SH. Sementara itu, PDIP (DPP, DPD Bali dan DPC Badung) sebagai pihak tertugas didampingi lebih dari 17 pengacara yang kesempatan sidang Rabu (11/5) dikoordinir I Gede Indria.

Dalam persidangan perdana yang dipimpin ketua majelis hakim Edward Harris Sinaga bersama hakim anggota Wayan Kawisada dan Hadi Masruri tersebut langsung dihadiri Sekretaris DPD PDIP Provinsi Bali, Cok Agung. Juga tampak Wayan Disel Astawa bersama massa pendukungnya yang datang mengenakan pakaian adat ringan sehingga ruang sidang utama penuh sesak. “Anak saya berjuang di PDI sejak tahun 1971. ‎Sebelum PDI jadi PDIP,” kata I Tang, ayah kandung dari Disel Astawa, seusai persidangan. “Anak saya akan terus berjuang,” imbuh pria yang juga pesilat Bali itu.

Sementara itu, dalam persidangan yang berlangsung sekitar 20 menit itu, hakim Edward Haris Sinaga setelah memeriksa kuasa hukum tergugat dan penggugat, meminta kedua berlah pihak yang berpekara melakukan mediasi untuk mendapatkan perdamaian. “Kami majelis hakim memberi waktu 30 hari pada kedua pihak untuk mediasi,” papar Edward. Alasan mediasi kedua pihak adalah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No 1 tahun 2016.‎ “Dalam mediasi harus ada itikad baik kedua pihak. Nanti kami akan nilai itikad baik itu,” sambungnya.

Atas pernyataan untuk mediasi itu, kedua pihak setuju dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk hakim mediasi. Akhirnya, ketua majelis menunjuk hakim mediasi adalah Wayan Sukanila dan kedua pihak diminta berkoordinasi dengan hakim tersebut untuk menentukan jadwal mediasi beserta agendanya, serta hasilnya hakim mediasi akan melaporkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata ini. “Saya tidak masalah kalau harus rujuk. Karena kami satu partai. Kenapa harus saling memecat. Kenapa harus buang anak sendiri,” ungkap Disel Astawa seusai persidangan.

Menurutnya, perjuangannya saat ini dalam rangka mencari keadilan. Dia membantah jika membelot dalam Pilkada Kabupaten Badung lalu. “Buktinya, apa saya membelot. Saya mencari keadilan, sama seperti ibu (Megawati,-red) saat disingkirkan dalam KLB di Surabaya,” sebut Disel Astawa.

Ditemui terpisah, Gede Indria menyatakan bakal mengikuti proses mediasi. Namun, menurut Indria tipis kemungkinan mediasi bisa berhasil. Alasannya, dalam proses mediasi harus menghadirkan tergugat, yakni Megawati, Koster dan Giri Prasta. “Mestinya tak perlu mediasi karena yang dijadikan judul gugatan perbuatan melanggar hukum. Sekarang sudah umum lah, orang pindah partai satu ke partai lain,” ucapnya setengah menyindir.

Seusai persidangan, Sekretaris DPD PDIP provinsi Bali, Cok Agung mengatakan terkait kasus Disel Astawa ini, pihak partai telah menempuh prosedur, yakni ketika menerima laporan langsung meminta bukti-bukti. “Kami akhirnya punya bukti BBM berupa print out, juga rekaman, termasuk foto. Ya, kami telah panggil untuk memberi klarifikasi. Itu semua juga kami laporkan kepada DPP sehingga dibentuk tim, dan itu hasilnya secara lengkap kami laporkan kepada DPP, kalau akhirnya DPP mengeluarkan SK pemecatan, ya kami hanya melanjutkan saja,” jelas mantan Wakil Bupati (Wabup) Klungkung ini.

Lebih lanjut, Cok Agung yang didampingi Gede Indria menyatakan seyogyanya Disel Astawa jika tidak terima atas putusan pemecatan itu mengajukan keberatan ke Mahkamah Partai. “Karena menempuh jalur peradilan umum, ya kami mengikutinya saja, baik itu mediasi yang diberikan majelis hakim dalam rentang waktu 30 hari, kami mengikuti saja,” sebutnya. Sidang kasus ini dibuka kembali dengan agenda mediasi pada Rabu (18/5) mendatang.

wartawan
soegiarto
Category

Antisipasi Penyebaran Hantavirus, Dinas Kesehatan Karangasem Pastikan Kesiapan Rumah Sakit

balitribune.co.id I Amlapura - Terkait masuknya Hanta Virus ke beberapa wilayah di Indonesia, Kementrian Kesehatan RI telah menyebarkan surat edaran ke seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dan surat edaran tersebut juga telah diterima oleh Dinas Kesehatan Karangasem, pada 10 Mei 2026 lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Dukung Kesehatan dan Bakti Sosial, ILDI Denpasar Siap Bersinergi dengan K3S Kota Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Wilayah Ikatan Langkah Dansa Indonesia (DPW ILDI) Kota Denpasar menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mendukung berbagai program Pemerintah Kota Denpasar, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Klungkung Mulai Pasang Kuda-Kuda Hadapi Hantavirus

balitribune.co.id I Semarapura - Belakangan ini, nama Hantavirus lagi ramai dibicarakan di beberapa wilayah Indonesia. Dinas Kesehatan Klungkung langsung tancap gas memperketat penjagaan. Dinas Kesehatan Klungkung mulai meningkatkan kewaspadaan menyusul munculnya sejumlah kasus Hantavirus di beberapa daerah di Indonesia. Pengawasan diperketat, mulai dari tim surveilans di lapangan hingga fasilitas kesehatan.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkot Denpasar Mulai Tata Kawasan Wisata Pantai Sidakarya

balitrbune.co.id I Denpasar - Pemkot Denpasar mulai menata Pantai Sidakarya di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan, sebagai destinasi wisata baru. Kawasan yang mulanya merupakan tempat sandar perahu nelayan ini kini menawarkan daya tarik hamparan hutan mangrove dan ketenangan air bagi penikmat wisata air serta para pemancing.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.