Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Hanura Target Empat Besar Pemilu 2019

RAPIMNAS
RAPIMNAS - Panitia Pelaksana Rapimnas Partai Hanura saat menggelar jumpa pers di Hotel The Stones Kuta, Kamis (3/8).

BALI TRIBUNE - Partai Hanura menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), 4-6 Agustus 2017. Ini merupakan Rapimnas perdana sejak Partai Hanura dinahkodai Oesman Sapta Odang (OSO).

Salah satu agenda besar Rapimnas ini adalah membahas dukungan Partai Hanura terhadap Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Selain itu, Partai Hanura juga akan membahas strategi untuk memenuhi target 4 besar di Pileg 2019.

"Kami sudah mencanangkan target partai papan tengah, yaitu 4 besar. Agenda politik yang dikerjakan akan berkembang sesuai dinamika yang kita akan ikut besok," tutur Sekretaris Organizing Commitee (OC) Rapimnas Partai Hanura, Benny Ramdhani, dalam keterangan pers di Hotel The Stones Kuta, Badung, Kamis (3/8).

Benny menyebut, 4 besar merupakan target realistis Partai Hanura. Sebab dengan kepemimpinan OSO, diyakininya suara Partai Hanura akan terdongkrak.  "Hari ini hanya dalam waktu 4 bulan, kepengurusan kecamatan sudah terbentuk 83 persen. Artinya 100 persen mengalami kenaikan. Juga ada kegairahan orang-orang masuk di Hanura, bahkan mewakafkan ke pengurus," tegasnya.

Dengan kondisi seperti ini, ia yakin soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Hanura ke depan. "Kita memiliki komitmen, partai ini juga partai yang tidak akan menjadi beban sejarah di masa depan. Bagaimana partai ini terbebas, tentu kita akan menyodorkan kader-kader yang mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh, yang tidak sekedar memiliki popularitas, elektabilitas tapi juga integritas," ucapnya.

Peralihan Kepemimpinan

Sementara Steering Committee Rapimnas, Inas Nasrullan Zubir mengatakan, dalam rapimnas yang paling utama dibahas adalah terkait peralihan kepemimpinan dari Wiranto ke Oesman Sapta Odang.

Ia menambahkan, ‎agenda Partai Hanura ini juga merupakan langkah untuk konsolidasi dan penguatan kelembagaan partai, yang dijadikan sebagai momentum, baik pengurus di pusat dan daerah. "Kami juga akan ‎membahas agenda politik eksternal dan nasional. Misalnya soal, Pilkada 2018 dan 2019 mendatang," ucapnya.

Selain agenda peralihan kepemimpinan, agenda lainnya ialah menyikapi mengenai kondisi berbangsa dan bernegara saat ini. Hanura, menurut dia, tidak akan berdiam diri melihat kondisi bangsa, dan soal kerakyatan saat ini.

"Jadi kami bukan hanya menagendakan soal kepartaian saja. Tapi agenda kebangsaan dan kerakyatan," tandas Inas Zubir, yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

wartawan
San Edison
Category

Belanja Badung Tembus Rp13,09 Triliun, PDIP Soroti Infrastruktur dan Wajah Pariwisata

balitribune.co.id | Mangupura - Belanja daerah Kabupaten Badung dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dirancang mencapai Rp13,09 triliun. Angka tersebut meningkat Rp1,56 triliun atau 13,56 persen dibandingkan APBD induk yang sebesar Rp11,52 triliun. Sementara pendapatan daerah dirancang Rp10,50 triliun, naik Rp170,11 miliar atau 1,65 persen dari APBD induk Rp10,33 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Upah Pekerja di Bali Dinilai Terlalu Imut, Nyoman Parta Sebut Kebutuhan Hidup Layak Harus Jadi Acuan Pengupahan

balitribune.co.id | Gianyar - Upah pekerja di Bali dinilai belum sebanding dengan tingginya biaya hidup. Upah pekerja di Bali dinilai terlalu kecil alias Imut jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup pekerja di Bali.  

Baca Selengkapnya icon click

Gerindra Setujui Perubahan APBD Badung 2026, Soroti Infrastruktur Kuta dan Banjir

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung menyatakan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Badung, Jumat (11/9/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sertifikat Elektronik Pertanahan Disorot, Masyarakat Diingatkan Waspadai Data hingga Proses Peralihan Hak

balitribune.co.id | Singaraja – Munculnya sejumlah masalah pada digitalisasi layanan pertahanan memantik kekhawatiran sejumlah pihak. Terutama potensi kesalahan data, pemetaan bidang hingga lambannya proses administrasi berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih teliti saat mengurus sertifikat berbasis digital.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.