Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Jadi Saksi Korban dalam Kasus Sudikerta, Bos Maspion Disediakan Ruangan Paling Sejuk

Bali Tribune/ SAKSI – Bos Maspion Grup Alim Markus menjadi saksi dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Wagub Bali Sudikerta di PN Denpasar.
Balitribune.co.id |  Denpasar- Bos Maspion Grup Alim Markus, akhirnya hadir sebagai saksi korban dalam sidang kasus penipuan, pengelapan, pemalsuan surat, dan TTP dengan 3 terdakwa yakni eks Wagub Bali I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung, Kamis (10/10), Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.
 
Kehadiran pengusaha ternama ini membuat sidang yang biasa digelar di ruang sidang Kartika mendadak pindah ke ruang sidang Cakra yang tersedia pendingin ruangan. Dia diperiksa sebagai saksi kurang lebih selama 2 jam terhitung sejak pukul 14.30 Wita hingga pukul 16.30 Wita.
 
Kesejukan di ruang Cakra ini seakan tidak bisa meredam emosi Alim Markus yang terlanjur geram diperdayai Sudikerta.
Dalam sidang tersebut, ketua majelis hakim Esthar Oktavi terlebih dahulu memberi kesempatan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk bertanya ke Alim Markus. 
 
Untuk menguatkan dakwaanya, Jaksa Martinus Tondu Suluh mulai mengorek keterangan Alim Markus terkait ikhwal pertemuan keduanya hingga proses kerja sama untuk membangun hotel. 
 
“Saya memang mencari tanah untuk bangun hotel. Kemudian dipertemukan Wayan Santoso dan Hendry Kaunang (pengacara Alim Markus) dengan terdakwa,” ujar Alim Markus kepada Martinus.
 
Alim Markus menuturkan, pertama kali bertemu Sudikerta tahun 2013. Pertemuan itu juga dihadiri oleh terdakwa Wayan Wakil dan terdakwa Anak Agung Ngurah Agung. 
 
Alim Markus tak ingat berapa kali pertemuan diadakan. Yang jelas, selama pertemuan di Bali dan Surabaya, Sudikerta mengaku memiliki dua bidang tanah. Tanah ini bisa dimanfaatkan untuk membangun hotel dan vila. “Dia bilang tanahnya milik dia,” kata Alim Markus.
 
Dalam pertemuan itu disepakati harga tanah sebesar Rp 6,5 juta per meter dengan total harga Rp 149 miliar. Namun pada akhirnya, Alim Markus tidak jadi membeli, tetapi diganti dengan konsep kerjasama antara Alim Markus dan Sudikerta dengan mendirikan PT Marindo Investama. Perjanjian di atas kertas hitam putih ditanda tangani kedua belah pihak. 
 
Sejak saat itu, otak bisnis Alim Markus berjalan dengan mengelontorkan dana awal untuk PT Marindo Investama sebanyak Rp 149 miliar. Alim Markus percaya kepada Sudikerta karena mengaku tanah itu milik pribadi dan sedang menjabat di pemerintahan.
 
“Karena Pak Sudikerta bilang ke saya, tanah milik dia, terus dijamin izinnya dikeluarkan, terus dia punya istri jadi komisaris,” kata Alim Markus.
 
Rupanya, dalam waktu yang tak diingat Alim Markus, dia mendapatkan laporan dari anak buahnya dan polisi, bahwa ada dua sertifikat atas tanah perjanjian. Alim Markus memanggil Sudikerta untuk bertemu dirinya di Surabaya. 
 
Dalam pertemuan itu, kata Alim Markus, Sudikerta berjanji akan mengembalikan uang dalam satu bulan. Rupanya, Sudikerta cuma bermulut manis saja.  “Kalau tidak bisa serahkan sertifikatnya ya kembalikan uangnya,” kata Alim Markus dengan nada tinggi.
 
“Masih ingat berapa kali bertanya soal pengembalian uangnya,” tanya Jaksa Martinus? “Saya lupa, lupa sekali. Banyak sekali cuma janji-janji,” imbuh Alim Markus geram.
 
Hakim Heriyanti juga ikut bertanya terkait upaya pengembalian uang yang dilakukan Sudikerta. “Kalau ditotal berapa kali saudara ketemu Sudikerta?” tanya Hakim Heriyanti
“Sudah banyak kali. Itu juga saya panggil ke Surabaya,” kata Alim Markus.
 
“Apa penyebab sehingga gagal (mengembalikan uang yang sudah ditransfer)?” tanya Hakim Heriyanti lagi. “Janji-janji mulu. Menghindar,” jawab Alim Markus.
 
Sebagiamana diketahui, dalam kasus ini, Sudikerta didakwa dengan Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 263 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang pencengahan dan pemberantansan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Sementara, terdakwa I Wayan Wakil dan Ngurah Agung dijerat dengan 5 pasal  yakni Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 263 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 4 dan Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencengahan dan pemberantansan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (u)
 
wartawan
Valdi S Ginta
Category

Astra Motor Bali Tanamkan Kesadaran Safety Riding pada 150 Siswa SMKN 2 Kuta Selatan

balitribune.co.id | Kuta – Astra Motor Bali terus berkomitmen mengedukasi generasi muda tentang pentingnya keselamatan berkendara melalui program Safety Riding Education. Kali ini, edukasi diberikan kepada 150 siswa SMKN 2 Kuta Selatan pada Selasa (16/9), dengan fokus pada kebiasaan menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor, baik untuk jarak jauh maupun dekat.

Baca Selengkapnya icon click

Kemiskinan di Badung Turun, Triwulan I 2025 Catat Tren Positif

balitribune.co.id | Mangupura - Kabupaten Badung mencatat tren positif dalam penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada Triwulan I tahun 2025 angka kemiskinan di Badung turun menjadi 1,9 persen, atau berkurang 0,4 persen dari posisi 2024 sebesar 2,3 persen. Capaian ini menempatkan Badung sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di tingkat provinsi maupun nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lindungi Biota Laut, PLTGU Pemaron Lakukan Peremajaan Jaringan Pipa Bawah Laut

balitribune.co.id | Singaraja – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) saat ini tengah mengerjakan proyek perbaikan jaringan di terminal khusus (tersus) lepas pantai kawasan perairan Lovina. Sejumlah proyek itu diantaranya pekerjaan perbaikan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Mooring Buoy dan pemasangan pipa Bahan Bakar Minyak (BBM) bawah laut. 

Baca Selengkapnya icon click

Banyak Kera Nakal, Pengelola Obyek Wisata Uluwatu dan Sangeh Minta Pemerintah Cek Rabies Secara Berkala

balitribune.co.id | Mangupura - Pengelola obyek wisata Uluwatu di Pecatu, Kuta Selatan dan obyek wisata Sangeh di Abiansemal, Badung, mendorong pemerintah daerah setempat melakukan pengecekan rabies secara berkala.

Pasalnya, kedua obyek wisata ini "menjual" hewan kera sebagai daya tarik utama. Sementara itu kera masuk hewan penular rabies (HPR) seperti anjing dan kucing. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

48 Negara Bahas Penanggulangan Narkoba dan "Social Recovery" di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) menjadi tuan rumah dan berkolaborasi dengan International Society of Substance Use Professionals (ISSUP) menggelar ISSUP Regional Conference 2025 di Discovery Kartika Plaza Hotel Kuta. Pertemuan digelar selama 5 hari mulai pada Senin (15/9/2025) hingga hingga Jumat (19/9/2025). Kegiatan bergengsi yang diikuti oleh 505 peserta dari 48 negara.

Baca Selengkapnya icon click

Kandungan Narkoba pada Vape, BNN RI: Hasil Penyelidikan Segera Diumumkan

balitribune | Kuta - Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat ditemui di Kuta Bali, Rabu (17/9) mengatakan, penyelidikan laboratorium kandungan narkoba yang ada pada rokok elektrik atau Vape hingga saat ini terus berlanjut. Hal ini dilakukan karena adanya indikasi kandungan narkoba terhadap Vape.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.