Denpasar, Bali Tribune
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali memandang perlu adanya suatu badan yang mengawasi penyaluran tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Menurut Ketua Kadin Bali, AAN Alit Wiraputra, pengawasan penyaluran CSR ini diperlukan terutama untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Memang yang kita canangkan saat ini perlu adanya pengawasan penyaluran CSR. Kadin memandang bahwa Pemda perlu membentuk sebuah badan yang akan berfungsi sebagai pengawasan dan pemantau CSR yang disalurkan oleh badan usaha terutama BUMN yang ada di Bali,” ucapnya ketika dikonfirmasi Rabu (20/7).
Dia menyatakan jika arah penyaluran CSR BUMN sangat sulit dipantau. Semestinya, CSR BUMN-BUMN yang ada di Bali dikatakan Wiraputra disalurkan kepada masyarakat Bali. “Misalkan perbankan, kredit yang disalurkan sampai Rp 68 triliun kalau keuntungan mereka 5 persen itu kan sudah begitu besarnya CSR yang harus disalurkan. Tapi kenyataannya perbankan nasional minim sekali CSR yang disalurkan,” sebut Wiraputra.
Pemerintah, kata dia, seharusnya mulai berpikir bahwa keuntungan BUMN harus disalurkan untuk masyarakat Bali jangan dibawa ke daerah lain. “Itu tidak benar, karena sudah merupakan kewajiban mereka (BUMN) untuk menyalurkan CSR di Bali,” tegasnya. Pihaknya berharap sebagian besar penyaluran CSR BUMN ini ditujukan untuk pelestarian adat dan budaya Bali serta pertanian dalam arti luas.
Lebih lanjut, Wiraputra mengatakan, andaikan BUMN yang ada di Bali dengan rela dan benar menyalurkan CSR-nya tentu Bali ini akan semakin ajeg. “Saya akan menyampaikan kepada pak gubernur untuk membentuk sebuah badan yang akan mengawasi dan memantau penyaluran-penyaluran CSR dari BUMN itu,” ungkapnya.
Dia menuturkan pada tahun 2013-2014 di Kabupaten Badung pihaknya yang ketika itu masih menjabat sebagai Ketua Kadin Badung bersama Bupati Badung membentuk Badan Pengawasan dan Pemantauan Penyaluran CSR namun bukan menyasar BUMN melainkan hotel-hotel dan restoran yang menjalankan usahanya di Kabupaten Badung. “Saya harapkan ini bisa kita telorkan di provinsi. Saya pikir itu bisa menjadi pilot project di provinsi dan bisa diterapkan. Sehingga dengan begitu semua bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.
