Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur, Polisi Jembrana Bertindak

Bali Tribune/Kasatreskrim Polres Jembrana AKP Adroyuan Elim



balitribune.co.id | Negara -Kasus pencabulan anak dibawah umur di Jembrana kini sudah ditindaklajuti oleh Polres Jembrana.

 
Kasatreskrim Polres Jembrana, AKP Adroyuan Elim dikonfirmasi melalui ponselnya  Senin malam menyatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait kasus pencabulan anak dibawah umur tersebut diterima Kamis (12/1) malam. Karena itu, katanya, pihaknya memastikan kasus tersebut sudah ditindaklanjuti jajaranya,
 
“Setelah kami terima laporan, kami sudah lakukan pemanggilan saksi-saksi maupun terlapor. Saat ini masih berproses dan untuk penangkapan setelah alat bukti dan keterangan saksi-saksi lengkap,” tandasnya.
 
Sebelumnya, remaja asal Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana berinisial NLP (16) mengalami tindakan asusila oleh dua terduga pelaku yang sudah berusia uzur. Kedua terduga pelaku tersebut yaitu berinisial Putu N (60) dan Gede P (55).
 
Informasi yang dihimpun, tindakan asusila tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda. Tindakan asusila tersebut dilakukan di salah satu lahan kebun, bahkan tindakan itu dilakukan hingga beberapa kali.
 
Kasus tersebut kini telah ditindaklanjuti pihak kepolisian di Jembrana. Pihak keluarga korban pun mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap kedua terduga pelaku tersebut. Bibi korban Luh P, Senin sore mengaku pihaknya kini meminta keadilan.
 

"Kenapa kedua pelaku belum juga ditangkap kami khawatir. Takutnya jika tidak diberikan efek jera mereka terus melakukan pelecehan terhadap anak dan jadi predator anak," ujarnya.  

Terlebih menurutnya salah seorang pelaku Gede P merupakan seorang residivis kasus serupa.
 
Menurutnya korban yang anak yatim dan tinggal bersama neneknya yang tidak mampu ini diketahui dicabuli berawal ketika korban mengaku belum haid dan minta dibelikan sprite.
 
Bahkan korban mengaku sempat disuruh beli kondom oleh pelaku. Setelah diusut ternyata korban dicabuli oleh Gede P dua kali di lading rumput dekat kandang sapi. Selain oleh Gede P, korban juga diketahui sempat dicabuli dua kali juga oleh Putu N di lokasi yang sama. "Kami khawatir jika mereka tidak ditangkap akan ada korban baru," jelasnya.
 
Paman korban, IKED (42) juga mengungkapkan salah satu terduga pelaku inisial Putu N (60) beberapa kali sempat melakukan dugaan intimidasi kepada keluarga serta korban. Selain mengakui perbuatannya, Putu N juga sempat mendatangi pihak keluarga korban untuk mencabut tuntutan serta menawarkan sejumlah uang untuk berdamai. 
 
"Salah satu pelaku Putu N  ini sudah mengakui perbuatannya dan benerapa kali sempat datang kerumah untuk memaksa berdamai dan mencabut tuntutan,” ungkap paman korban.
 
Pihak keluarga tegas mengatakan akan melanjutkannya ke ranah hukum.
 
"Sejumlah uang memang ditawarkan, ini masalah harga diri. Kami tetap bersikeras untuk melanjutkan kasus ini," tegasnya.
 
Paman korban juga membenarkan bahwa korban sempat di iming-imingi upah sebesar Rp. 25 ribu untuk membeli minuman serta terduga pelaku mendesak agar korban jangan sampai menceritakan tindakan asusila yang dilakukan tersebut.
 
"Katanya sempat diberikan uang Rp25 ribu oleh pelaku PN ini untuk beli minum," paparnya.
 
Ia menyebut dari pihak keluarga sudah beberapa orang yang dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Menurutnya ada empat saksi yang dipanggil, diantaranya paman korban, bibi korban serta korban.
 

"Kalau yang saya tahu itu saja yang dipanggil, dan langsung dilakukan visum kepada korban, dan sampai saat ini ketika dikonfirmasi, katanya masih menunggu hasil visum," jelasnya. Selain sangat mempengaruhi aktifitas keluarga, menurutnya korban juga saat ini masih trauma dan cenderung mengurung diri di kamarnya.

wartawan
PAM
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.