Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

KB Tidak Sekadar Jumlah Anak, Terpenting Perencanaan

Bali Tribune/ PATUNG KB - Sejumlah patung Keluarga Bali Lestari sudah dibangun di Desa Baluk, Kec. Negara jauh sebelum dikeluarkan Ingub Bali 1545 Tahun 2019.
balitribune.co.id | Negara - Kabupaten Jembrana selama ini telah sukses dalam mengimplementasikan program Keluarga Berencana (KB). Terbukti berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan di tingkat Nasional, bahkan sejumlah desa menjadi Kampung KB. 
 
Pasca dikeluarkannya Instruksi Gubernur (Ingub) Bali Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali, Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan KB tidak sekadar soal jumlah anak saja. Berdasarkan data yang diperoleh, sejumlah penghargaan di tingkat nasional di bidangan KB telah berhadsil diraih kabupaten di ujung barat pulau dewata ini.
 
 Teranyar, Bupati Jembrana I Putu Artha menerima penghargaan  Satya Lancana Pembangunan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari Pemerintah Pusat, bertepatan dengan  Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-26 yang dipusatkan di Banjarmasin, Kalsel, Sabtu ( 6/7). Bahkan tahun ini  hanya Jembrana menjadi satu-satunya kabupaten di Bali yang diberi penghargaan tertinggi di bidang KKBPK ini. Sebelumnya, pada tahun 2016, Pemkab Jembrana juga  menerima penghargaan dalam bidang KB, Manggala Karya Kencana yang diterima  Bupati Jembrana I Putu Artha, di Kupang, NTT. Salah satu sumber kesuksesan program KKBPK di Kabupaten Jembrana  yakni kampung KB. 
 
Kadis Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk dan KB Jembrana Ni Kade Ari Sugianti menuturkan, Kampung KB merupakan Program Prioritas Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk meningkatakan kualitas hidup individu, keluarga dan masyarakat yang  terintegrasi dengan pembangunan sektor lain nya.Sejak 2016 sudah terbentuk 10 kampung KB tersebara di lima kecamatan. Program itu juga didukung adanya Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB dan para Tenaga Penggerak Kelurahan. Bahkan beberapa kali kampung KB yang ada di Jembrana menjadi studi rujukan bagi daerah-daerah lainnya. 
 
Menurutnya, berbagai kegiatan  juga dilaksanakan guna mendekatkan program KKBPK itu dengan masyarakat seperti melaksanakan pelayanan KB Keliling guna mendekatkan  pelayanan masyarakat, melaksanakan Mobil Unit Penerangan ( Mupen ) sebagai sarana KIE melalui pemutaran film, memberikan pengayoman terhadap peserta KB MOP serta dengan memberikan biaya operasional terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita. “Selain itu kami juga mendekati berbagai kelompok masyarakat dengan membentuk Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja ( PIK-R ) di sekolah-sekolah serta  jalur masyarakat lainnya,” ujar istri Bupati Artha ini. 
 
Bupati Jembrana I Putu Artha mengatakan, KB tidak hanya sebatas jumlah anak, melainkan jauh lebih penting upaya dalam merencanakan terwujudnya keluarga sejahtera."Keluarga berencana itu keluarga yang harus direncanakan. Hidup itu harus direncanakan mulai dari awal pernikahan, sampai memiliki anak supaya mereka sejahtera dan mengatur jarak kelahiran anak. Pemahaman seperti itu yang sering kami sampaikan dalam program kampung KB," ujarnya.
 
Ia menyebut, keberhasilan KB tidak hanya terkait dua anak saja, namun Jembrana berhasil meraih penghargaan diri Pemerintah Pusat dibidang keluarga berencana karena program yang mensejahterakan masyarakat. Bahkan menurutnya untuk PNS sekarang sudah ditanggung sampai anak ketiga. “Tidak ada masalah sebenarnya itu, ada yang ngelarang punya anak dua? Tidak. Mau empat juga boleh. Terkait Ingub Bali itu menurutnya implementasinya tergantung masyarakat itu sendiri, sah-sah saja diintruksikan seperti itu, sekarang tergantung masyarakat kita. Ini masalah kesejahteraan, bagaimana merencanakan kehidupan, usia pernikahan, usia melahirkan,” tandasnya. (u)
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Pemkot Denpasar Komitmen Kelola Pengaduan Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Baik

balitribune.co.id | Denpasar - Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya membuka secara resmi Rapat Konsultasi Teknis Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang  dilaksanakan di Gedung Graha Swaka Dharma Denpasar pada Selasa, (9/12) siang.  Kegiatan inu merupakan wujud komitmen Pemkot Denpasar dalam mengelola pengaduan sebagai masukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.