Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Kembali Aksi Demo Tolak IMF - WB di Kawasan Renon

Aksi tolak Event IMF-WB di Renon, kemarin.

BALI TRIBUNE - Untuk kedua kalinya aksi demo atas terselenggaranya acara tahunan IMF -WB mendapat penolakan dari para aktofis. Aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB melakukan aksi demonstrasi di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Niti Mandala Renon l, Denpasar, Senin (8/10). Mereka kembali menyerukan untuk meminta IMF-WB mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Dalam orasinya, Koordinator Gerakan Rakyat Menentang IMF-WB, Ali mengatakan pertemuan terbesar di dunia pada bidang ekonomi dan keuangan atau IMF-WB itu dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Tanah Air. "Pertemuan ini hanya membawa keuntungan bagi korporasi dan membesarkan ketimpangan yang akan menyengsarakan masyarakat, terutama buruh dan petani," teriaknya. Karena itu, menurut dia, aksi demo ini bertujuan untuk melindungi hak rakyat dan gerakan ini tidak ada tujuan merugikan rakyat Bali, namun meminta negara untuk mendorong IMF-WB agar memihak pada kesejahteraan masyarakat. "Kami ingin kesejahteraan masyarakat Indonesia meningkat dengan adanya kebijakan pertemuan IMF-WB," katanya. Direktur LBH Bali Dewa Putu Adnyana selaku pendamping aliansi mengatakan upaya kritis rakyat ini jangan dijadikan ancaman, namun harapan masyarakat kepada negara. "Kami hanya mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan aparat penegak hukum harus ikut membantu pengamanan gerakan ini," katanya lagi. Sementara dalam aksi yang sudah dua kali di gelar ini, sempat terjadi persitegangan antara warga dan para pendemo. Pasalnya selain membuat macet kondisi lalulintas, warga yang mengaku dari lingkungan desa Adat Renon itu merasa resah dengan aksi demo.

wartawan
Made Ari Wirasdipta
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.