Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Ketua DPRD Bangli Dorong Percepat Perubahan APBD 2025

Ketua DPRD Bangli
Bali Tribune / Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika

balitribune.co.id | Bangli - Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika mendorong Pemkab Bangli untuk mempercepat pembahasan Perubahan APBD 2025. Jika sebelumnya pembahasan dilakukan  pada September, kini Suastika berharap bisa dilakukan Juni. Bahkan terkait percepatan pembahasan, Ketut Suastika mengaku telah berkoordinasi secara lisan dengan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta.

Kata Suastika, adapun pertimbangan percepatan pembahasan karena adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Menurut Suastika, kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap sejumlah kegiatan daerah yang dananya harus dikurangi atau digeser untuk kegiatan lain.

Tidak menutup kemungkinan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam anggaran justru mendapat porsi akibat efisiensi itu. Kondisi ini, kata Suastika, tentu memengaruhi arah kebijakan umum anggaran. 

“Jadi kami dorong secepatnya Perubahan APBD,” tegas Suastika beberapa hari yang lalu.

Menurut politisi asal Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku ini, percepatan pembahasan Perubahan APBD akan berdampak positif terhadap pelaksanaan program fisik yang baru dapat dana setelah dilakukan efisiensi. Proyek yang membutuhkan anggaran besar dan waktu pengerjaan panjang bisa segera dibahas dan dieksekusi. 

“Kalau misalnya Perubahan APBD baru dilakukan September, maka tidak berani mengambil proyek fisik,” ungkap politisi PDI-P ini.

Namun demikian, Suastika mengingatkan bahwa sebelum Perubahan APBD diajukan, Pemkab Bangli harus lebih dulu menyusun laporan realisasi anggaran semester pertama. Selain itu, diperlukan pula prognosis untuk tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyusunan perubahan.  

Sementara itu, Penjabat Sekda Bangli I Made Ari Pulasari sebelumnya menyatakan bahwa banyak program dalam APBD 2025 terkena efisiensi.  Salah satunya perjalanan dinas yang dipotong 50 persen. ADD (Alokasi Dana Desa) juga mengalami pengurangan, dari Rp86,03 miliar menjadi Rp71 miliar. Di sisi lain, ada kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan namun kini mendapat alokasi, seperti pembangunan Sasana Budaya, Balai Kambang, dan Bangli Sport Center.

wartawan
SAM
Category

6 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Jalur Denpasar-Gilimanuk

balitribune.co.id | Tabanan - Bali Tribune – Enam kendaraan mengalami kecelakaan beruntun di jalur Denpasar-Gilimanuk, lingkungan Banjar Soka Kelod, Desa Antap, Kecamatan Selemadeg, pada Senin (8/12) sore.

Meski tidak sampai menimbulkan korban jiwa, insiden yang terjadi sekitar pukul 17.30 Wita tersebut mengakibatkan arus lalu lintas di jalur utama Denpasar-Gimanuk tersebut sempat mengalami kemacetan.

Baca Selengkapnya icon click

TPA Suwung Berfungsi Lokasi Pemrosesan Akhir Sampah Residu

balitribune.co.id | Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia terkait penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sarbagita Suwung yang selama ini masih menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping. Penutupan total ditargetkan rampung paling lambat 23 Desember 2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tekanan Fiskal, Pemkab Buleleng Potong Tambahan Penghasilan ASN

balitribune.co.id | Singaraja - Akibat mengalami tekanan fiskal (fiscal stress), Pemerintah Kabupaten Buleleng berencana mengambil jalan pintas dengan memotong anggaran pengahsilan untuk pegawai. Langkah memotong anggaran penghasilan pegawai (ASN) itu disebut merupakan langkah efisiensi untuk menyelamatkan keuangan daerah.

Dalam proyeksi APBD 2026 kekurangan anggaran hingga mencapai Rp 50 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

2025, Kejari Buleleng Terima 10 Laporan Dugaan Korupsi, Mayoritas Dihentikan

balitribune.co.id | Singaraja - Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng memaparkan capaian penanganan perkara korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang jatuh pada 9 Desember. Sepanjang Januari hingga Desember, tercatat sepuluh laporan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) telah diterima bidang pidana khusus (pidsus) dari berbagai elemen masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.