balitribune.co.id | Gianyar - Sidang kasus dugaan korupsi dana LPD Desa Belusung terus berlanjut. Kali ini Staf Kolektor Tabungan LPD Desa Belusung terdakwa Ni Wayan Parmini dituntut 4 tahun, 6 bulan atau 4,5 tahun penjara.

Terdakwa Parmini diancam didenda Rp. 300 juta sesuai Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.

Demikian disampaikan Kasi Intel Kejari Gianyar, Gde Ancana, S.H, M.H seijin Kajari Gianyar, DR. Ni Wayan Sinaryati, S.H, Rabu (28/9/2022). Dikatakan, sidang lanjutan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi LPD Desa Pakraman Belusung dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Tim JPU Kejaksaan Negeri Gianyar berlangsung di Pengadilan Negeri Denpasar pada Senin (26/9/2022).

Dikatakan dalam persidangan dilaksanakan melalui video conference dengan terdakwa Ni Wayan Parmini tetap berada di Rumah Tahanan (Rutan) Gianyar. Dalam tuntutan JPU Kejari  Gianyar menyatakan terdakwa Ni Wayan Parmini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah turut serta bersama dengan terpidana Ni Nyoman Puspawati melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.

JPU Kejari Gianyar menuntut terdakwa  Ni Wayan Parmini dengan pidana penjara selama 4 tahun 6  bulan dan denda sejumlah Rp. 300 juta  subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Kasi Intel Kejari Gianyar menambahkan, sidang berikutnya akan dilaksanakan  Senin (5/10/2022) dengan agenda pembelaan dari penasehat hukum terdakwa.