Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Konsep Green Election Diharapkan Tidak Hanya Seremonial

Bali Tribune / PENANAMAN - Konsep Green Eletion salah satunya melalui penanaman pohon oleh seluruh penyelenggara pemilihan diharapkan tidak hanya seremonial, namun bisa berkelanjutan.

balitribune.co.id | NegaraPesta demokrasi disebut juga memberikan dampak terhadap iklim. Hajatan demokrasi seperti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang saat ini tahapannya sedang bergulir kini terus didorong menuju green election. Konsep pemilihan ramah lingkungan ini diharapkan tidak hanya sekedar seremonial.

Berbagai hal dalam pelaksanaan hajatan demokrasi seperti pada Pilkada ini juga disebut memilki dampak terhadap perubahan iklim. Persoalan tersebut di antaranya penggunaan kertas selama pelaksanaan tahapan pemilihan yang berlangsung serentak baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kini berbagai upaya dilakukan langkah proaktif dalam rangka menyukseskan Pilkada Serentak 2024 yang ramah lingkungan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penanaman pohon. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian atas penggunaan kertas selama pelaksanaan pemilihan, sekaligus sebagai bentuk kontribusi dalam upaya pengurangan pemanasan global. Penanaman pohon dalam rangka Green Election di Jembrana dilaksanakan di kawasan Pura Dang Kahyangan Mertasari Jembrana Kamis (7/11).

Komisioner KPU Jembrana, Gusti Ayu Putu Sudiastari mengaku hajatan demokrasi seperti Pilkada memanfaatkan kertas suara yang berasal dari kulit pohon. Konsep Green Election ini merupakan program yang dicanangkan oleh KPU Provinsi Bali dan KPU RI. Menurutnya konsep pemilihan yang ramah lingkungan ini bertujuan mengurangi jejak karbon dari tahapan pemilihan dengan sebagai bentuk pengembalian ke alam.

Menurutnya seluruh insan penyelenggara pemilihan hingga di tingkat terbawah yakni setiap petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diwajibkan menanam satu pohon. Melalu Green Election ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata dalam menjaga lingkungan. “Di Pura Mertasari saja ada 120 pohon cempaka yang ditanam, yang nantinya diharapkan bisa bermanfaat bagi pura ini,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jembrana, Dewa Gede Ary Candra Wisnawa mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan pemilihan yang mengusung konsep Green Election dalam rangkaian persiapan Pilkada Kabupaten Jembrana dan Pilkada Provinsi Bali tahun ini. Ia menyebut kegiatan yang dikemas secara menarik tersebut menggabungkan demokrasi dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Dikatakannya konsep pemilihan ramah lingkungan merupakan upaya menjaga harmonisasi kehidupan manusia dengan alam lingkungan (palemahan), “Kami sangat mengapresiasi upaya ini. Menjaga keseimbangan antara alam dan manusia adalah hal yang penting, termasuk dalam proses demokrasi. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan adalah melalui penanaman pohon untuk penghijauan,” ungkapnya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya aksi nyata seperti ini sebagai bentuk pendidikan kepada generasi muda dalam berdemokrasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. “Kami dari Pemerintah Kabupaten Jembrana menyambut baik dan Kami berharap kegiatan ini tidak sekedar seremonial, melainkan berkelanjutan untuk mendukung lingkungan yang lebih baik ke depannya,” tandasnya.

wartawan
PAM
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.