Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Koster: Membangun Jalan Baru untuk Memisahkan Jalan Masuk dan Keluar Pelabuhan Sanur

Bali Tribune / DIPILIH - Pelabuhan Sanur kerap dipilih wisatawan asing maupun domestik untuk menuju Nusa Penida
balitribune.co.id | Denpasar - Kondisi pariwisata Bali yang kian menunjukkan peningkatan pascapemulihan akibat dampak dari pandemi Covid-19, membawa sejumlah permasalahan hingga menuai keluhan dari masyarakat maupun wisatawan saat berada di pulau ini. Diantaranya adalah kemacetan di Sanur, Denpasar dan Nusa Penida Kabupaten Klungkung serta ulah wisatawan asing yang tidak mengikuti aturan. 
 
Terkait hal tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali saat Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (19/6) mengatakan, mengenai kemacetan di Sanur, pihaknya telah merencanakan membangun tempat parkir. "Selain itu membangun jalan baru untuk memisahkan jalan masuk dan jalan keluar Pelabuhan Sanur, serta menyusun manajemen rekayasa lalu-lintas," jelasnya.
 
Sementara itu terkait kemacetan di Nusa Penida Kabupaten Klungkung, orang nomor satu di Bali ini mengaku telah mengusulkan kepada Kementerian PUPR untuk peningkatan jalan lingkar karena Nusa Penida merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
 
Kemudian terhadap turis mancanegara yang tidak mematuhi peraturan telah diberlakukan tindakan tegas. "Pendapat Dewan mengenai perlunya tindakan tegas terhadap wisatawan yang berperilaku tidak baik, saya sangat setuju. Saya sudah mengambil tindakan tegas, menerbitkan Surat Edaran, melakukan sosialisasi Surat Edaran, dan memberikan arahan kepada seluruh pelaku industri pariwisata," tegasnya.
 
Ia meminta semua pihak termasuk Dewan Bali untuk mendukung upaya menata pariwisata Bali. "Dengan adanya ulah-ulah wisatawan asing di Bali, kita bisa lebih cepat untuk melakukan penataan. Saya mohon supaya Dewan sama-sama mendukung upaya ini tapi kita semua harus kompak. Saya melakukan tindakan tegas banyak yang mendukung ada juga yang nyirnyir. Tentu saya memilih jalan yang terbaik," ucapnya. 
 
Gubernur Koster pun menjelaskan mengenai larangan pendakian gunung yang sempat ia sampaikan hingga menuai pro dan kontra di masyarakat Bali. "Saya telah melakukan kajian yang komprehensif dari berbagai perspektif, baik aspek kepentingan menjaga kawasan suci gunung sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, kesesuaian dengan nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana dan Sad Kertih, serta pendapat Sulinggih. Mengenai risiko terhadap larangan pendakian gunung, saya telah menghitung dan mempertimbangkan alternatif solusi yang tidak merugikan kepentingan masyarakat sekitar," katanya. 
wartawan
YUE

Musrenbang RKPD 2027, Bupati Sanjaya Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Produk Unggulan

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, Dr. I Komang Gede Sanjaya, S.E.,M.M secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Non-Subsidi

balitribune.co.id I Denpasar - Informasi grafis mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang disebut-sebut berlaku mulai 1 April 2026, ramai beredar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa kabar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Selengkapnya icon click

Karya Ngusaba Kedasa Pura Ulun Danu Batur, Polres Bangli Siapkan 21 Pos Pengamanan

balitribune.co.id I Bangli - Sebanyak 21 pos pengamanan disiagakan untuk kelancaran rangkaian Karya Pujawali Ngusabha Kedasa di Pura Ulun Danu Batur, Kintamani, Bangli. Rekayasa arus lain juga akan diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Tabanan Tekankan Pemerataan Guru di Tiap Wilayah

balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan menekankan soal pemerataan guru di masing-masing wilayah. Ini menjadi catatan penting Komisi IV untuk menghindari kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah di Tabanan. Komisi IV menekankan hal tersebut dalam rapat kerja membahas Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2025 pada Selasa (31/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.