Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Luas Wilayah Tentukan Dana Promosi

kementrian pariwisata
I Gde Pitana

KEMENTERIAN Pariwisata mengklaim kebutuhan biaya promosi suatu negara berbeda-beda dengan lainnya. Dana yang diperlukan untuk berpromosi disesuaikan dengan luas wilayah negara tersebut.

Misalnya Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan wilayahnya pun luas maka dana promosinya juga lebih tinggi dibanding negara lainnya. Demikian disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata RI, I Gde Pitana, di Denpasar baru-baru ini.

Menurutnya dana promosi sesuai standar dunia adalah sekitar 10 dolar AS per wisatawan. Namun, angka tersebut dikatakannya untuk negara-negara Eropa yang citranya sudah bagus dan negaranya kecil, serta obyek wisatanya sedikit.

Dia menceritakan, dana promosi pariwisata Malaysia menggunakan angka sekitar USD11,8 per turis. Sedangkan Singapura menghabiskan USD18 per kedatangan wisatawan. “Berapa Indonesia? Nah akhirnya setelah dihitung-hitung minimal kita itu USD20 per orang,” ungkap Pitana.

Kenapa biaya promosi Indonesia lebih tinggi? Dijelaskannya, alasan pertama karena jumlah yang harus dipromosikan itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. “Banyak sekali tempat yang dipromosikan,” cetusnya.

Kedua, dilanjutkan Pitana karena ada sejumlah destinasi wisata yang harus dipromosikan dan belum mempunyai nama. Beda halnya dengan mempromosikan Bali yang sudah memiliki brand sehingga dengan dana USD5 per orang pun dinilai cukup.

“Tapi kalau mempromosikan Ende yang belum ada di peta pariwisata dunia itu mungkin perlu USD 20 - 30 per turis. Oleh karena itu rata-rata kita hitung membutuhkan USD20 per kepala. Sehingga harapan 2017 target 15 juta wisatawan mancanegara dapat terpenuhi,” ucapnya.

wartawan
ayu eka

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click

Ribuan Ojol Turun ke Jalan, URC Bergerak Tegaskan Empat Tuntutan dan Tolak Komisi 10 Persen

balitribune.co.id | Jakarta - Ribuan pengemudi ojek online (Ojol) yang tergabung dalam komunitas URC Bergerak menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. 

Dalam orasinya, perwakilan URC menegaskan pentingnya pelibatan langsung mitra pengemudi dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur ekosistem transportasi online. Mereka menolak apabila aturan disusun secara sepihak tanpa ruang dialog yang adil.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Dukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah

balitribune.co.id | Denpasar - Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali memperkuat langkah optimalisasi pengelolaan keuangan daerah salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah pusat dan daerah, antara lain melalui ikut aktif dalam pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi elektronifikasi dalam penguatan sumber dana dan belanja daerah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.