Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Marak Konten Menjurus Kampanye Negatif, Masyarakat Diajak Ciptakan Pilkada yang Berintegritas

Bali Tribune/ PENGAWASAN - Banyak konten yang menjurus ke kampanye negatif, Bawaslu Jembrana gencarkan pola pengawasan partisipatif.
Balitribune.co.id | Negara - Di tengah maraknya konten unggahan di berbagai media sosial di masa kampanye Pilkada Jembrana 2020, bahkan tidak sedikit yang mengarah pada kampanye negatif (black campaign), kini pengawasan dilakukan secara partisipatif. Semua komponen masyarakat diajak melakukan pengawasan untuk menciptakan Pilkada yang berintegritas.
 
Di masa kampanye Pilkada Jembrana 2020, di dunia maya kini marak konten-konten yang diunggah oleh akun-akun yang mendukung para pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jembrana. Di tengah berbagai pembatasan terhadap kegiatan pengumpulan masa di masa pandemi Covid-19, media sosial menjadi sarana strategis bagi para pendukung untuk menggaet hati pemilih dengan penyebaran berbagai konten. Kini marak konten-konten berbau politik yang mengarah pada kampanye negatif. Banyak muncul akun di berbagai plafform media sosial yang menggunakan nama samaran. Akun-akun yang tidak diketahui siapa identitas aslinya gencar mengunggah konten yang saling menyerang dan menjatuhkan pasangan calon lain untuk meraih simpati netizen demi meraih suara saat hari pemungutan suara nanti. 
 
Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana Pande Made Ady Mulyawan mengakui pada Pilkada Jembrana kali ini pertarungan antar pendukung justru lebih sengit di dunia maya dibandingkan gerakan di dunia nyata.“Di tengah keterbatasan akibat Covid-19, sekarang semua melirik medsos, tapi kontennya sudah menjurus ke penghinaan hingga saling hujat,” ujarnya. 
 
Bawaslu juga diberi amanah untuk mengawasi kampanye di dunia maya, namun diakuinya akun-akun di media social jumlahnya sangat banyak. “Kami masih ada keterbatasan, sehingga kesulitan mengidentifikasi pemilik akun-akun palsu. Sedangkan dalam penanganan, data harus valid, tidak boleh katanya-katanya, walaupun kami sudah ada kerjasama dengan Polda Bali,” ungkapnya.
 
Saat ini pihaknya hanya baru mengintensifkan pengawasan terhadap akun-akun resmi (official) masing-masing pasangan calon yang terdaftar secara resmi di KPU Jembrana. “Kalau pengawasan terhadap akun yang resmi dari paslon ini postingannya santun, tapi kalau yang diluar kelewatan bahasanya. Kami sangat berhati-hati melakukan pengawasan di media sosial. Tapi bukan berarti kami mengabaikannya, sepanjang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang jelas namanya. Yang pakai nama abal-abal ini yang memang menyulitkan. Kita akui kehadiran Bawaslu di medsos masih minim. Nanti disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bali agar ada langkah awal sehingga kami tidak hanya memantau saja,” tegasnya.
 
Pihaknya juga menggalakan pengawasan partisipatif dengan menjaga sinergitas bersama seluruh komponen di masyarakat. Terlebih menurutnya indikator keberhasilan pengawasan yang dilakukan Bawaslu bukanlah pada banyaknya penanganan namun pada sejauh mana pencegahan yang dilakukan sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berujung penanganan.
 
Diakuinya, selama ini memang jauh lebih banyak laporan pelanggaran dari masyarakat dibandingkan temua dari internal Bawaslu, salah satunya memang karena upaya pencegahan yang dilakukan pihaknya. “Dibandingkan temuan kami, memang lebih banyak laporan dari pihak lain. Karena selain jangkuang pengawasan yang luas dengan personil terbatas, kami juga langsung melakukan pencegahan kalau ada potensi pelanggaran. Bersyukur tim pemenangan rajin berkordinasi, sehingga tidak sampai menjadi temuan,” tandasnya. 
wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

DLHK Badung Target Fasilitas RDF Beroperasi Juli 2026

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung memastikan proses pengadaan fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) tetap berjalan pada tahun 2026. Fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu ditarget mulai beroperasi pada pertengahan Juli mendatang.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Bidik PMA Ilegal, Vila dan Usaha Asing Bermasalah Disorot

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung mulai menyoroti maraknya dugaan Penanaman Modal Asing (PMA) ilegal yang beroperasi di sejumlah kawasan pariwisata. Komisi I dan Komisi II DPRD Badung bahkan menggelar rapat kerja lintas komisi bersama sejumlah OPD untuk membahas pengawasan dan pembatasan investasi asing di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

IPTU Nyoman Agus Putra Jabat Kasat Resnarkoba Polres Gianyar

balitribune.co.id I Gianyar - Kapolres Gianyar Chandra C. Kesuma pimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasat Resnarkoba dan Kasat Lantas, Selasa (12/5/2026) pagi.  Pelaksanaan serah terima jabatan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Bali Nomor: KEP/182/IV/2026 tanggal 30 April 2026. 

Baca Selengkapnya icon click

Identitas Pembuang Bayi di Sawah Buruan Akhirnya Terungkap, Kini Jalani Perawatan Medis di Ubud

balitribune.co.id I Gianyar - Penyelidikan cepat dilakukan Unit Reskrim Polsek Blahbatuh berhasil mengungkap identitas ibu dari bayi laki-laki yang ditemukan di areal Subak Pejeng Banjar Kutri, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. Dari hasil penyelidikan di lapangan, diketahui ibu bayi tersebut berinisial D.A.P.P. yang saat ini masih menjalani perawatan medis di sebuah yayasan di Ubud.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

300 Guru Non-ASN di Badung Terancam Berhenti, DPRD Ingatkan Risiko Stagnasi Pendidikan

balitribune.co.id | Mangupura - Nasib ratusan guru non-ASN di Kabupaten Badung mulai menjadi sorotan serius DPRD Badung. Pasalnya, kebijakan penghentian tenaga non-ASN pada akhir 2026 dikhawatirkan memicu kekosongan tenaga pengajar dan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah negeri.

Baca Selengkapnya icon click

Bandara Bali Tingkatkan Standar Keamanan

balitribune.co.id I Mangupura - Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali bersama organisasi penerbangan sipil internasional, ICAO (International Civil Aviation Organization) dan Kementerian Perhubungan mengikuti ICAO Aviation Security National Instructors Course bersama berbagai negara anggota ICAO di kawasan Asia Pasifik, diantaranya Indonesia, Vietnam, Makau, Republik Rakyat Tiongkok, Timor Leste, serta Maladewa dan Kepulauan Solomon.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.