Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Optimalisasi TTP Sanda Segera Dilakukan

Bali Tribune/ Bupati I Komang Gede Sanjaya.



Balitribune.co.id | Tabanan - Sejak diserahkan dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan pada 2019, di tempat yang direncanakan menjadi penelitian untuk sektor pertanian ini belum memiliki aktivitas.Namun sejalan dengan dibentuknya Badan Riset dan Inovasi Daerah (Bripda), optimalisasi TTP ini akan segera dilakukan.

Demikian diungkapkan Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, Rabu (25/1/23). "Saat ini kondisi TTP Sanda sudah bersih, Pak Sekda, Dinas Pertanian, dan tim ahli sudah ke lokasi. Dengan adanya Bribda ini, nantinya optimalisasi TTP Sanda akan dilakukan. Tidak banyak TTP Sanda, tapi juga beberapa proyek pembangunan di Tabanan yang belum optimal akan menjadi tanggungjawab Bripda," jelasnya.

Meski akan menjadi tanggungjawab dari Bripda,namun untuk optimalisasi TTP Sanda ini, Bupati Sanjaya menyatakan tetap harus menunggu arahan Gubernur Bali. Selain menunggu arahan Gubernur, Pemkab Tabanan dikatakan Sanjaya juga akan melakukan pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat sekitar mengenai keberadaan TTP ini. "Nanti akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur terkait program pertanian ini. Terkait sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan, karena status TTP sebagai lembaga riset pertanian yang menghasilkan program pertanian unggulan Tabanan harus diketahui oleh masyarakat," lanjut Sanjaya.

TPP adalah bantuan dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Tabanan melalui Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Provinsi Bali, TPP dibangun pada 2017 di Desa Sanda. Setelah pembangunan rampung tahun 2020, pengelolaannya diserahkan ke Pemkab Tabanan dengan leading sector Dinas Pertanian Tabanan. Konsep awal rancangan TPP ini adalah berbagai teknologi pertanian dalam arti luas. Seperti contoh cara membuat benih padi, budidaya sayur, budidaya buah manggis, pisang, beternak ataupun mengolah kopi.

wartawan
JIN
Category

Koster Ajukan Raperda Alih Fungsi Lahan Buat Kendalikan Pembangunan

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, mulai mengajukan Rancangan Peraturan Daerah berjudul Pengendalian Alih Fungsi dan Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah serta Praktik Nominee ke DPRD Bali.

Koster di Denpasar, Senin (1/12) , mengatakan, raperda ini untuk mengendalikan pembangunan masif yang semakin hari semakin memakan lahan produktif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Bahas Raperda Pengendalian Toko Modern Lindungi Warung

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berjudul Pengendalian Toko Modern Berjejaring demi melindungi perekonomian warga di warung-warung mikro (UMKM).

Gubernur Koster di Denpasar, Senin (1/12), menyampaikan ke DPRD Bali bahwa mengendalikan waralaba-waralaba yang semakin hari terus bertambah di Bali itu penting.

Baca Selengkapnya icon click

Investor Asal Prancis Jadi Pengedar Narkoba

balitribune.co.id | Mangupura - Seorang investor asal Prancis berinisial QAAS (35) ditangkap anggota Polres Badung karena kedapatan membawa berbagai jenis narkotika di kawasan Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung,  Jumat (28/11) sekitar pukul 13.30 WITA. Peran tersangka sebagai pengedar narkoba. Menariknya, ia sempat melakukan perlawanan saat diamankan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Batalkan Putusan PN Singaraja, MA Vonis Terdakwa Kasus Penusukan 3 Tahun Penjara

balitribune.co.id | Singaraja - Upaya hukum Kasasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng atas kasus pembunuhan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, dengan terdakwa I Wayan Suarjana alias Jana (46), dikabulkan Mahkamah Agung (MA). Melalui putusannya MA menjatuhkan vonis tiga tahun penjara kepada Suarjana setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pembunuhan.

Baca Selengkapnya icon click

BKSAP DPR RI Kunjungi Pemkot Denpasar, Bahas Waste Management dan Quality Tourism

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, memerlukan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan kualitas pariwisata. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.