Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

PB Perkemi Tetap Helat Pra-PON Sesuai Jadwal

Bali Tribune/ Yudi Siswantoro dan Nyoman Suwarjoni Astawa (kanan)
balitribune.co.id | Denpasar - Pengurus Besar Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (PB Perkemi) tetap akan menghajat Pra-PON sesuai jadwal meski gelaran PON XX/2020 Papua ada kemungkinan diundur hingga tahun 2022.
 
Ketua Majelis Guru PB Perkemi, Yudi Siswantoro ditemui di sela-sela pelaksanaan Gashuku Nasional Wilayah Tengah (Gasnaswilteng) di Denpasar, mengatakan, hasil rakernas beberapa waktu lalu, Pra-PON untuk cabor kempo akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada November 2019.
 
“PON XX mau diundur atau dimajukan tidak akan mempengaruhi jadwal Pra-PON kempo yang sudah kami tetapkan. Kalau terpengaruh, maka akan berantakan semua. Jadi, apa yang telah direncanakan akan kami laksanakan,” tutur Yudi Siswantoro, Minggu (18/8).
 
Seperti diberitakan, Gubernur Papua Lukas Enembe yang juga Ketua PB PON XX, hari Senin (19/8) menghadap Presiden Joko Widodo dan meminta agar pelaksanaan PON XX yang sedianya Oktober 2019 diundur tahun 2022.
 
Alasan Enembe menunda PON XX karena menyangkut peralatan pertandingan dan pembangunan infrastruktur lainnya, yang ternyata harus dibangun dari nol. Untuk PON saja, kata Enembe, diperlukan dana Rp 4 triliun.
 
Yudi Siswantoro mengatakan, seluruh provinsi sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi Pra-PON, termasuk cabang olahraga kempo. Karena itu, PB Perkemi berharap adanya kendala yang muncul mengenai PON XX/2020 hendaknya dicarikan solusi sehingga tidak sampai menunda gelarannya.
 
 Kalaupun nantinya diundur hingga tahun 2022, Yudi Siswantoro mengatakan PB Perkemi mesti membuat event, bahkan berskala internasional supaya para kenshi masing-masing daerah yang dipersiapkan ke PON bisa diturunkan di event tersebut.
 
“Kalau nanti PON XX diundur menjadi tahun 2022, PB Perkemi akan gelar kejuaraan dunia di Indonesia dengan mengundang berbagai Negara.  Banyak provinsi di Indonesia yang siap jadi tuan rumah event tersebut,” ucapnya.
 
Yudi mengakui jika nantinya PON diundur, maka hasil Pra-PON 2019 jika digunakan pada PON tahun 2022, mungkin sebagian sudah tidak bisa berlaga karena faktor usia dan kondisi fisik. Misalnya, berat badannya sudah tidak sesuai lagi dengan kelas yang diikuti saat Pra-PON.
 
“Kalau itu kondisinya, mungkin juga Pra-PON digelar ulang dekat-dekat PON 2022 karena ada pautan usia ini termasuk juga perubahan berat badan akan berubah,” demikian Yudi Siswantoro.(u)
wartawan
Djoko Purnomo
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Banjir Rob Terjang Pantai Mongalan Kusamba

balitribune.co.id I Semarapura - Air pasang kembali menerjang kawasan Pantai Mongalan, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung, Selasa (19/5/2026). Kondisi tersebut menyebabkan satu rumah warga yang sudah luluh lantak, kembali diterjang ombak ganas air laut akibat abrasi yang terus terjadi di pesisir pantai tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Semarak Hari Posyandu 2026, Bunda Rai Pantau Transformasi Posyandu 6 SPM di Desa Mambang, Selemadeg Timur

balitribune.co.id | Tabanan - Semarak Hari Posyandu Tahun 2026 di Kabupaten Tabanan berlangsung penuh antusias melalui pelaksanaan pelayanan Posyandu 6 SPM serentak yang digelar di tingkat desa/kelurahan. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tabanan, Ny.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sasar Tiga Desa Percontohan, Bangli Targetkan Digitalisasi Data Desa

balitribune.co.id | Bangli - Pemerintah Kabupaten Bangli memperkuat fondasi pembangunan berbasis data dengan meluncurkan program Desa Cinta Statistik atau “Desa Cantik” 2026. Pencanangan dilakukan secara hybrid di Ruang Rapat Krisna Setda Bangli pada Selasa (19/5/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Sidak KEK Kura Kura Bali, Pimpinan Dewan Ingatkan Pansus TRAP Soal Ranah Kewenangan Pusat

balitribune.co.id | Denpasar - Pimpinan DPRD Provinsi Bali menyoroti pola kerja Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait dugaan pelanggaran di kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali di Serangan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.