balitribune.co.id | Negara - Keberadaan penduduk pendatang (Duktang) masih menjadi perhatian serius. Terlebih di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Kini kembali dilakukan pendataan penduduk pendatang yang ada di Jembrana. Pendataan yang dilakukan ke seluruh desa/kelurahan ini untuk mengantisipasi pergerakan pelaku kejahatan di Jembrana.
Di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, pendataan terhadap keberadaan penduduk pendatang yang ada di Jembrana kini diintensifkan. Satpol PP bersama instansi terkait di Kabupaten Jembrana kini gencar melakukan pendataan. Seperti pendataan yang dilakukan Senin (21/6/2021). Petugas gabungan menyisir wilayah Desa Yehkuning, Kecamatan Jembrana. Terlebih di desa yang berbatasan langsung dengan pantai ini terdapat kantong-kantong penduduk pendatang.
Satu persatu rumah kost disisir petugas. Selama pendataan identitas, petugas yang juga didampingi aparat desa setempat mendata kepatuhan warga baik dalam administrasi kependudukan seperti pembuatan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) maupun vaksinasi Covid-19.
Dari hasil pendataan, sebagian besar penduduk pendatang yang bermukim di wilayah yang memiliki pelabuhan tradisional ini sudah mengikuti ketentuan kependudukan maupun pencegahan penularan Covid-19 yakni vaksinasi lengkap.
Dari puluhan penduduk pendatang yang ada, petugas hanya menemukan enam penduduk pendatang dari sejumlah wilayah di Pulau Jawa yang masih belum mengantongi SKPNP. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan Satpol PP Jembrana, Nyoman Wiastana mengatakan penduduk pendatang ini dilakukan bertahap. Tidak hanya menyasar wilayah-wilayah yang menjadi kantong penduduk pendatang, tapi menurutnya penyisiran kini dilakukan secara merata ke 51 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Jembrana.
Pendataan yang bekerjasama dengan masing-masing desa dan kelurahan setempat ini, menurutnya juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya penduduk pendatang terpapar Covid-19 lantaran berasal dari beberapa kota besar di Jawa yang saat ini kasus Covid-19 meningkat.
"Kami melakukan operasi gabungan yang menyasar tempat-tempat kos bersama kecamatan dan desa/kelurahan. Tujuannya kita melakukan penegakan Peraturan Bupati Jembrana nomor 13 tahun 2019 tentang Pendataan Penduduk Non Permanen,” tegasnya.
Terkait pendataan di Desa Yehkuning, pihaknya mengakui hanya ada enam penduduk pendatang yang belum mengikuti ketentuan tertib administrasi kependudukan. Enam penduduk pendatang yang tidak melengkapi diri dengan SKPNP tersebut sudah didata dan berikan pembinaan serta membuat pernyataan. Pihaknya juga mengaku tidak mendapati pelaku tindak kejahatan yang bersembunyi di wilayah yang disasar.
“Mereka membuat pernyataan agar segera mengurus surat keterangan penduduk non permanen,” tandasnya.
wartawan
PAM
Category
