Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Peningkatan Kualitas Sapi Bali Ditargetkan Rebut Pasar Pariwisata

Peternakan
PETERNAKAN - Peternakan sapi Bali diharapkan bisa meningkatkan kualitasnya sehingga daging sapi Bali bisa dipasok ke hotel dan restoran.

BALI TRIBUNE - Tingginya permintaan daging sapi potong berkualitas dari sektor pariwisata (hotel dan restoran) di Pulau Dewata ini memicu Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan kualitas daging sapi Bali. Sehingga diharapkan kedepannya, dengan peningkatan kualitas daging sapi Bali dapat mengurangi impor daging sapi dari negara pemasok.

Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali, Wayan Mardiana, menjelaskan guna mendorong kemajuan sektor peternakan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan kualitas sapi Bali, Pemprov Bali menggandeng Prefektur Kumamoto, Jepang. Dengan kualitas daging sapi yang bagus, tentu akan meningkatkan harga jual dan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak sapi di Bali.

Mardiana mengatakan, kualitas daging sapi Bali sekarang ini masih rendah dibandingkan daging sapi impor yang dikarenakan oleh faktor pakan (makanan) ternak serta cara pemeliharaan. Kerjasama dengan pihak Jepang ini nantinya akan meningkatkan kualitas daging sapi Bali sehingga dapat bersaing di pasar pariwisata. “Peningkatan kualitas daging sapi Bali ini nantinya untuk memenuhi kebutuhan pariwisata di Bali dan pasar ekspor,” ucapnya di Denpasar, Selasa (11/7).

Selama ini dikatakannya, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi berkualitas di pasar pariwisata masih bergantung pada daging impor. Sepanjang tahun 2016 kebutuhan daging sapi impor untuk hotel dan restoran di Bali sekitar 1.800 ton, jumlah tersebut terbilang cukup tinggi. “Kita harapkan dengan meningkatnya kualitas daging sapi Bali, maka kita dapat mengambil potensi dari jumlah impor ini. Kita bisa memasok daging sapi untuk pasar pariwisata atau memenuhi permintaan wisatawan mancanegara di hotel dan restoran di Bali,” ujar Mardiana.

Guna dapat masuk ke pasar pariwisata, selain kualitas daging yang harus ditingkatkan, proses pengemasan serta cara memasak daging dan alur distribusi juga perlu mendapat perhatian. Dijelaskannya, saat ini harga daging sapi Bali hidup berkisar Rp 46 ribu/kilogram. Sedangkan harga daging potong di pasaran berkisar Rp 100 ribu/kilogram. Harga tersebut sangat rendah dibandingkan harga daging sapi impor berkualitas (daging sapi wagyu) yang mencapai Rp 1 juta/kilogram.

Jika menerapkan sistem pemeliharaan dari Jepang ini harga daging sapi Bali akan naik hingga Rp 700 ribu/kilogram karena kualitasnya sama dengan daging sapi impor. “Ini untuk memenuhi pasar pariwisata bukan untuk konsumsi lokal,” cetusnya. Lebih lanjut dia menyebutkan, daya populasi ternak sapi Bali baik jantan dan betina pada tahun 2016 lalu sebanyak 546.370 ekor. Populasi paling banyak di Kabupaten Karangasem yaitu 127.757 ekor dan Kabupaten Buleleng 125.439 ekor.

Selain untuk memenuhi konsumsi lokal, sapi Bali hidup ini kata dia juga untuk memenuhi permintaan DKI Jakarta dan Jawa Barat. “Kalau untuk sapi potong memenuhi kebutuhan lokal. Pada tahun 2016 pemotongan tercatat untuk konsumsi lokal 36.756 ekor. Sedangkan produksi daging sapi Bali tahun 2016 sebanyak 7.304 ton dan pengeluaran sapi Bali dari Bali untuk memenuhi permintaan beberapa daerah pada 2016 lalu sebanyak 43.665 ekor,” sebutnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.