Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perbaiki Tata Kelola Pariwisata Bali, Asita dan HPI Sepakati Sejumlah Peraturan

Bali Tribune / BERSEPAKAT - Asita Bali dan HPI Bali saat menyatakan bersepakat dan sanggup untuk menaati peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi etika kerja selaku BPW

balitribune.co.id | Denpasar - Pelaku pariwisata berkomitmen memperbaiki tata kelola pariwisata Bali pada pangsa pasar Tiongkok yang telah disepakati anggota Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali. Ketua Asita Bali, Putu Winastra mengatakan, telah dilakukan diskusi dan musyawarah yang dihadiri pengurus Asita Bali, anggota dari pangsa pasar Tiongkok, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kasat Pol PP Provinsi Bali pada Jumat 25 Agustus 2023 di Ruang Rapat Dinas Pariwisata Bali.

"Setelah dilakukan musyawarah bersama terkait perbaikan tata kelola pariwisata Bali pada pangsa pasar Tiongkok, maka anggota Asita pangsa pasar Tiongkok bersepakat dan sanggup untuk menaati peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi etika kerja selaku biro perjalanan wisata (BPW) dengan mengacu pada AD/ART Asita. Menjaga citra pariwisata Bali sebagai wisata budaya serta ikut melestarikan kebudayaan bangsa pada umumnya dan kebudayaan Bali pada khususnya," jelas Winastra. 

BPW pangsa pasar Tiongkok di Bali bersepakat selalu menggunakan tour guide atau pemandu wisata berlisensi yang berada dibawah naungan HPI Bali. Peraturan lainnya yakni tidak akan melakukan praktik yang sering disebut dengan istilah 'jual beli kepala' dengan menerima sejumlah uang tertentu dari pramuwisata, meminta pramuwisata menanggung biaya-biaya yang seharusnya ditanggung oleh BPW misalnya entrance fee dan lain-lain baik dalam bentuk dan cara apapun juga. 

Asita pangsa pasar Tiongkok pun bersepakat dan sanggup untuk tidak akan melakukan praktik yang sering disebut dengan istilah zero tour guide fee yaitu dengan tidak memberikan guide fee atau memberikan guide fee yang sangat rendah dari perusahaan kepada pemandu wisata. Selain itu, tidak akan menjual produk dengan harga dibawah pasar yang akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat, serta turunnya kualitas pariwisata Bali khususnya. 

Apabila melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut, bersedia diberhentikan dari keanggotaan Asita, dicabut izin usahanya oleh Disparda Provinsi Bali dan dicabut izin tempat usahanya oleh Pemda setempat serta dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. "Kesepakatan ini kami tandatangani secara bersama-sama dan mengikat seluruh anggota Asita yang dipasar Tiongkok sebanyak 66 BPW," tegasnya.

Dikatakannya, anggota Asita dan HPI Bali telah melakukan kesepakatan, sehingga hasil kesepakatan tersebut bisa diberikan kepada pemerintah sebagai referensi Asita Bali ikut menjaga keamanan dan kenyamanan destinasi Bali dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah.

wartawan
YUE

Telkomsel Salurkan Bantuan CSR untuk Korban Banjir di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Telkomsel menunjukkan kepedulian sosialnya dengan menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat yang terdampak musibah banjir di Pulau Bali. Bantuan ini merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam mendampingi masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Sampaikan Tanggapan Terkait Pendapat Gubernur Terhadap Dua Raperda Inisiatif DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke- 4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Tanggapan Dewan terkait Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Bali tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali dan Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsu

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setop Lahan Produktif untuk Komersial, Gubernur Koster Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan moratorium alih fungsi lahan produktif untuk fasilitas komersial sebagai langkah strategis pascabanjir besar baru-baru ini yang menewaskan 17 orang di Pulau Dewata.

Baca Selengkapnya icon click

Pansus DPRD Badung Serap Aspirasi Sempurnakan Ranperda Inisiatif  Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

balitribune.co.id | Mangupura - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung menyerap aspirasi pelaku seni budaya dan UMKM dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual. Rapat serap aspirasi itu digelar di Ruang Madya Gosana, Gedung DPRD Badung. Senin (15/9).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lagi, Banjir Genangi Jalan Pantai Berawa Canggu, Satu Unit Kendaraan Tenggelam

balitribune.co.id | Mangupura - Hujan deras kembali memicu bencana banjir di sejumlah titik di kawasan Denpasar dan Kabupaten Badung, pada Senin (15/9). Beruntung banjir kali ini tak separah banjir yang terjadi pada 10 September lalu.

Namun, sejumlah titik yang sebelumnya jauh dari luapan air kini justru dilanda banjir. Salah satu titik banjir baru yang cukup tinggi di Kabupaten Badung adalah di Jalan Pantai Berawa, Canggu, Kuta Utara.

Baca Selengkapnya icon click

PDIP Buleleng Serukan Solidaritas untuk Korban Bencana Banjir di Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Menyikpai bencana banjir akibat hujan deras dan cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah di Bali pada 9–10 September 2025, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana dan musibah tersebut. Terlebih bencana tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan rumah warga, serta infrastruktur di beberapa kabupaten/kota.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.