Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Perbankan Genjot Transaksi Non Tunai di Kawasan Wisata

elektronik
Transaksi elektronik yang dilakukan di Pantai Pandawa

BALI TRIBUNE - Perbankan memberikan kemudahan seluruh transaksi kepada wisatawan yang berkunjung di kawasan Pantai Pandawa dan Gunung Payung Cultural Park dengan menggunakan kartu uang elektronik atau Unik (e-money). Regional CEO PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional XI Bali dan Nusra R. Erwan Djoko Hermawan mengatakan bahwa Bank Mandiri akan melakukan implementasi sistem prabayar di Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Badung khususnya untuk melayani transaksi di objek wisata Pantai Pandawa dan Gunung Payung Cultural Park.

"Kami berharap, melalui penerapan tansaksi non tunai di kawasan Pantai Pandawa dan Gunung Payung Cultural Park, seluruh masyarakat pengguna fasilitas akan lebih mudah dan lebih cepat dalam melakukan transaksi pembayaran menggunakan e-money," jelasnya saat penandatanganan perjanjian pemanfaatan layanan pembayaran elektonik- prabayar dengan Desa Adat Kutuh dan Desa Kutuh Badung, Senin (26/2).

Di kawasan wisata ini dikatakan Erwan, Bank Mandiri akan menyediakan sarana transaksi non tunai melalui penggunaan e-money, debit dan kartu kredit untuk pembayaran karcis masuk, wahana permainan, atraksi wisata dan belanja di warung-warung Pantai Pandawa dan Gunung Payung Cultural Park. Hal ini merupakan salah satu upaya perbankan dalam meningkatkan pelayanan kepada korporasi dan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah yang menggalakkan pembayaran elektronik atau gerakan nasional non tunai (GNNT) di kalangan masyarakat.

Pembayaran non tunai ini juga untuk menciptakan ekosistem wisata digital yang direncanakan akan segera diterapkan di Pantai Pandawa dan Gunung Payung Cultural Park pada Maret 2018 mendatang. "Ini merupakan momen yang tepat untuk menggerakan pariwisata melalui teknologi dan melalui Pandawa, kami mendukung Bali sebagai garda depan transformasi wisata digital di Indonesia  ujarnya.

Jro Bendesa Adat Kutuh, Made Wena menegaskan jika Desa Kutuh siap untuk membangun transaksi non tunai guna mendukung program pemerintah pusat dalam hal GNNT. "Dengan perkembangan teknologi dan informasi kita berupaya transaksi pembayaran mengikuti kebutuhan konsumen. Online dan elektronik adalah transaksi pilihan yang kedepannya wajib disediakan fasilitasnya. Ticketing (Pantai Pandawa dan Gunung Payung Cultural Park) kita gunakan transaksi non tunai," terangnya.

Sementara itu, Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Causa Iman Karana menyatakan transaksi non tunai di kawasan wisata ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa karena berkaitan dengan GNNT. 
"GNNT sudah merupakan arahan presiden bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah diminta melakukan transaksi dengan non tunai dan telah diawali oleh Desa Adat Kutuh," ucapnya.

Pria yang akrab disapa CIK ini mengatakan BI memiliki program desa digital dan desa wisata yang akan didorong untuk menerapkan transaksi non tunai. Sebab pengguna pembayaran non tunai di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lainnya di Asia ini masih cukup kecil yakni dibawah 50 persen. "Maka GNNT di Indonesia harus ditingkatkan di semua lini termasuk pariwisata," ucap CIK.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusra, Hizbullah mengharapkan agar perbankan tidak hanya menumbuhkan transaksi non tunai di kawasan wisata Desa Adat Kutuh juga memberikan perhatian terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) di kawasan itu. "Target kita bagaimana pariwisata tumbuh UKM juga berkembang," katanya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.