Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekda Adi Arnawa Buka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi SIPD-RI

Bali Tribune/ SIPD-RI - Sekda Adi Arnawa saat membuka secara resmi Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi SIPD-RI, di Hotel The Trans Resort Bali, Kuta Utara, Senin (20/11).


balitribune.co.id | Mangupura - Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa, hadir sekaligus membuka secara resmi Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implementasi SIPD-RI, di Hotel The Trans Resort Bali, Kuta Utara, Senin (20/11).

Turut hadir Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) Horas Maurits Panjaitan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Jifvy Magdalena Dina Paomey, Kepala OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, serta Camat dan Lurah se-Kabupaten Badung.

Kesediaan Plh Dirjen Kemendagri untuk hadir sebagai narasumber, merupakan hal yang sangat disyukuri oleh Sekda Adi Arnawa. Dia mengucapkan terima kasih, mengingat sosialisasi tersebut tiada lain adalah untuk mendukung suksesnya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Badung.

Adapun materi yang akan disampaikan, di antaranya adalah kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2024 dengan menggunakan SIPD-RI menuju satu data nasional, isu-isu strategis pengelolaan keuangan daerah dan penyelarasan kebijakan nasional pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan daerah, dan pemutakhiran Kepmendagri Nomor : 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Oleh gelaran sosialisasi tersebut, Sekda Adi Arnawa berharap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin membaik, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. "Kami juga berharap, seluruh peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan dilaksanakan sosialisasi ini dapat tercapai dengan baik," harapnya.

wartawan
ANA
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.