Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekretariat Dewan Raih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik

Bali Tribune / Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Gede Indra Dewa Putra (tengah)

balitribune.co.id | DenpasarSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Sekretaris Dewan, Gede Indra Dewa Putra selama satu tahun delapan bulan di Sekretariat DPRD Bali, sebanyak 3 kali telah mendapatkan penghargaan. Menjelang akhir tahun 2024, Sekretariat meraih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali. Dari delapan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali yang ikut masuk kategori penilaian, Sekretariat DPRD Bali termasuk sebagai badan yang informatif memberikan informasi sehingga mampu meraih nilai tertinggi dengan skor 9,7. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Bali, Gede Indra Dewa Putra, di Denpasar Selasa (10/12).

Menurutnya penghargaan ini diraih Sekretariat DPRD Bali tidak lepas dari peran bawahannya, Kabag, Kasubag dan seluruh staf yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Bali. Gede Indra Dewa Putra mengatakan, sejak dipercaya oleh pimpinan sebagai Sekretaris DPRD Bali, berusaha membangun komunikasi dengan semua perangkat yang ada, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan kian canggih. 

Pihaknya melakukan berbagai inovasi yang inovatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. "Kita sadar, tugas kita memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, pimpinan dewan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Bali," ujarnya.

Mewujudkan hal tersebut Gede Indra Dewa Putra, melakukan konsolidasi internal, mulai dari rapat-rapat dengan para Kabag, Kasubag dan staf. Hal ini dilakukan secara rutin untuk melakukan berbagai inovasi yang inovatif agar semua informasi publik bisa diakses masyarakat luas.

Setiap kegiatan para wakil rakyat di DPRD Bali, baik komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya semuanya sudah dipublikasikan lewat website Sekretariat DPRD Bali, termasuk di instagram, FB, dan media sosial lainnya. Sehingga masyarakat Bali secara langsung bisa mengakses semua informasi tersebut. 

Sementara dari apa yang sudah dilakukan hingga meraih penghargaan dengan penilaiannya melibatkan para asesor dari kalangan akademisi, LSM dan media ternyata masih ada yang kurang dari hasil penilaian asesor. "Dalam keterbukaan informasi publik, kita belum mampu secara lengkap menyiapkan fasilitas pelayanan bagi kaum disabilitas, itu saja kurangnya kita, sehingga skor kita 9,7," ungkapnya. 

Gede Indra Dewa Putra yang telah memberikan pengabdian selama 38 tahun lebih sebagai abdi negara tetap berharap, apa yang telah dicapai bersama dapat dilanjutkan siapapun yang akan menggantikannya nanti. "Sebentar lagi saya akan pensiun, karena mempertahankan penghargaan tersebut akan jauh lebih sulit," pungkasnya.

Sementara ditempat terpisah Plt. Kabag Umum Sekretariat DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama menambahkan, dalam penilaian oleh Komisi Informasi ada enam penilaian inti yang terdiri dari 89 indikator dan wajib diisi oleh badan publik itu. "Diantaranya ada komitmen organisasi, bagaimana perangkat daerah itu berkomitmen menyajikan keterbukaan informasi. Badan publik melayani, bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ada sarana dan prasarana, ada jenis informasi. Ada kualitas informasi yang dinilai melalui wesite," bebernya. 

Menurutnya Sekretariat DPRD Bali sudah memenuhi kualitas informasi terbaru dan  menyebarkan informasi tersebut melalui media berbasis digitalisasi. Selain itu ada validasi data yang diverifikasi langsung ke lapangan oleh Komisi Informasi. "Validasi data dari yang sudah diisi kemudian dicocokan dan presentasi langsung dilakukan oleh pak Sekwan, dari 15 menit waktu yang diberikan ternyata disajikan dalam waktu 45 menit dan semua peserta menyimaknya," pungkasnya.  

Seperti diketahui penghargaan lain yang pernah diraih Sekretariat DPRD Bali yakni Piagam Penghargaan Anugerah Legislasi 2023 dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Peringkat II Kategori DPRD Provinsi. Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2024 Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan pada serangkaian kegiatan Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-66 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar pada hari Rabu, 14 Agustus 2024.

Pemberian Penghargaan Adhyasta Prajaniti tersebut adalah sesuai dengan hasil penilaian tim penilai pemberian penghargaan dengan evaluasi/visitasi, karya tulis, pemaparan dan wawancara kepada beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

wartawan
YUE

Kemenpar Sebut Pariwisata Makin Kuat Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia mengajak sama-sama mendukung perkembangan pariwisata Indonesia agar dampaknya lebih terasa. Mengingat pada tahun 2026 ini triwulan I 2026, devisa pariwisata mencapai USD 4,05 miliar atau setara Rp68,28 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Waspada Emas Hasil Kejahatan, Polda Bali Minta Pedagang Wajib Periksa KTP Penjual

balitribune.co.id | Denpasar - Para pedagang emas (pengamplung) di Bali diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak membeli emas hasil tindak kejahatan. Saat melakukan transaksi, pedagang diminta tegas meminta identitas diri dari pihak penjual.

Baca Selengkapnya icon click

Imbas SK Mandek Bantuan Dana Macet, Desa Adat Banyuasri Somasi MDA Bali

balitribune.co.id | Singaraja - Desa Adat Banyuasri, Kecamatan Buleleng, resmi melayangkan somasi kepada Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali. Langkah hukum ini diambil lantaran belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) penetapan dan pengukuhan Kelian Adat beserta Prajuru Desa Adat Banyuasri untuk periode 2022–2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polisi Tetap Usut Kasus Penganiayaan Oknum Anggota DPRD Klungkung

balitribune.co.id | Gianyar  - Meskipun dikabarkan telah ada pencabutan laporan dan kesepakatan damai, kasus dugaan pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Klungkung terhadap seorang sopir kini memasuki babak baru. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gianyar menegaskan tetap mendalami kasus ini dengan meminta keterangan saksi dan mengumpulkan barang bukti.

Baca Selengkapnya icon click

Topang Kas Daerah, Sektor Kuliner Sumbang Pajak Tertinggi di Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar terus menggenjot penerimaan kas daerah dari sektor pajak. Berdasarkan data hingga 25 Mei 2026, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Denpasar tercatat telah mencapai Rp735.353.609.579,63.

Capaian ini setara dengan 41,66 persen dari total target APBD Induk tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,76 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.