Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekretariat Dewan Raih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik

Bali Tribune / Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Gede Indra Dewa Putra (tengah)

balitribune.co.id | DenpasarSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Sekretaris Dewan, Gede Indra Dewa Putra selama satu tahun delapan bulan di Sekretariat DPRD Bali, sebanyak 3 kali telah mendapatkan penghargaan. Menjelang akhir tahun 2024, Sekretariat meraih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali. Dari delapan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali yang ikut masuk kategori penilaian, Sekretariat DPRD Bali termasuk sebagai badan yang informatif memberikan informasi sehingga mampu meraih nilai tertinggi dengan skor 9,7. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Bali, Gede Indra Dewa Putra, di Denpasar Selasa (10/12).

Menurutnya penghargaan ini diraih Sekretariat DPRD Bali tidak lepas dari peran bawahannya, Kabag, Kasubag dan seluruh staf yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Bali. Gede Indra Dewa Putra mengatakan, sejak dipercaya oleh pimpinan sebagai Sekretaris DPRD Bali, berusaha membangun komunikasi dengan semua perangkat yang ada, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan kian canggih. 

Pihaknya melakukan berbagai inovasi yang inovatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. "Kita sadar, tugas kita memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, pimpinan dewan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Bali," ujarnya.

Mewujudkan hal tersebut Gede Indra Dewa Putra, melakukan konsolidasi internal, mulai dari rapat-rapat dengan para Kabag, Kasubag dan staf. Hal ini dilakukan secara rutin untuk melakukan berbagai inovasi yang inovatif agar semua informasi publik bisa diakses masyarakat luas.

Setiap kegiatan para wakil rakyat di DPRD Bali, baik komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya semuanya sudah dipublikasikan lewat website Sekretariat DPRD Bali, termasuk di instagram, FB, dan media sosial lainnya. Sehingga masyarakat Bali secara langsung bisa mengakses semua informasi tersebut. 

Sementara dari apa yang sudah dilakukan hingga meraih penghargaan dengan penilaiannya melibatkan para asesor dari kalangan akademisi, LSM dan media ternyata masih ada yang kurang dari hasil penilaian asesor. "Dalam keterbukaan informasi publik, kita belum mampu secara lengkap menyiapkan fasilitas pelayanan bagi kaum disabilitas, itu saja kurangnya kita, sehingga skor kita 9,7," ungkapnya. 

Gede Indra Dewa Putra yang telah memberikan pengabdian selama 38 tahun lebih sebagai abdi negara tetap berharap, apa yang telah dicapai bersama dapat dilanjutkan siapapun yang akan menggantikannya nanti. "Sebentar lagi saya akan pensiun, karena mempertahankan penghargaan tersebut akan jauh lebih sulit," pungkasnya.

Sementara ditempat terpisah Plt. Kabag Umum Sekretariat DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama menambahkan, dalam penilaian oleh Komisi Informasi ada enam penilaian inti yang terdiri dari 89 indikator dan wajib diisi oleh badan publik itu. "Diantaranya ada komitmen organisasi, bagaimana perangkat daerah itu berkomitmen menyajikan keterbukaan informasi. Badan publik melayani, bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ada sarana dan prasarana, ada jenis informasi. Ada kualitas informasi yang dinilai melalui wesite," bebernya. 

Menurutnya Sekretariat DPRD Bali sudah memenuhi kualitas informasi terbaru dan  menyebarkan informasi tersebut melalui media berbasis digitalisasi. Selain itu ada validasi data yang diverifikasi langsung ke lapangan oleh Komisi Informasi. "Validasi data dari yang sudah diisi kemudian dicocokan dan presentasi langsung dilakukan oleh pak Sekwan, dari 15 menit waktu yang diberikan ternyata disajikan dalam waktu 45 menit dan semua peserta menyimaknya," pungkasnya.  

Seperti diketahui penghargaan lain yang pernah diraih Sekretariat DPRD Bali yakni Piagam Penghargaan Anugerah Legislasi 2023 dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Peringkat II Kategori DPRD Provinsi. Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2024 Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan pada serangkaian kegiatan Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-66 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar pada hari Rabu, 14 Agustus 2024.

Pemberian Penghargaan Adhyasta Prajaniti tersebut adalah sesuai dengan hasil penilaian tim penilai pemberian penghargaan dengan evaluasi/visitasi, karya tulis, pemaparan dan wawancara kepada beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

wartawan
YUE

Ukir Prestasi Internasional dan Aksi Sosial, Advokat Yuli Utomo Dinobatkan sebagai Mahasiswa Teladan Universitas Warmadewa

balitribune.co.id | Denpasar - Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa (Unwar), Advokat Yuli Utomo, S.H., M.H., C.Med., resmi menerima penghargaan sebagai Mahasiswa Teladan Unwar. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasinya yang luar biasa, baik di kancah internasional maupun dalam aksi sosial kemasyarakatan.

Baca Selengkapnya icon click

Sinergi BPJS Ketenagakerjaan dan JAMDATUN dalam Meningkatkan Kepatuhan Pemberi Kerja

balitribune.co.id | Jakarta - Pemerintah terus memperkuat langkah untuk memastikan setiap pekerja Indonesia memperoleh haknya atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

OJK Serahkan Hasil Pemeriksaan Khusus PT Dana Syariah Indonesia ke Bareskrim Polri

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat upaya penegakan hukum dalam penanganan kasus PT Dana Syariah Indonesia (PT DSI). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menyerahkan hasil pemeriksaan khusus kepada Bareskrim Polri, termasuk temuan sejumlah aset yang diduga diperoleh dari penggunaan dana milik para lender.

Baca Selengkapnya icon click

DJP Tegaskan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Bukan Petugas Pajak

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan penjelasan terkait pemberitaan yang berkembang di media massa maupun media sosial mengenai keterlibatan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri) dalam pelaksanaan tugas DJP. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Selasa (21/7/2026), DJP menegaskan bahwa kedua unsur tersebut bukan petugas pajak dan tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas perpajakan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Hari Anak Nasional 2026, Bunda PAUD Karangasem Ajak Tanamkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat

balitribune.co.id | Amlapura - Bunda PAUD Kabupaten Karangasem, Nyonya Mas Parwata, menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang mengusung tema "Membangun Generasi Sehat, Ceria, dan Berkarakter melalui Senam 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat" di GOR Gunung Agung Amlapura, Kamis (23/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Outlet Baru 7AM 7PM Sanur Dibuka 26 Juli 2026

balitribune.co.id | Denpasar - Sanur yang menjadi kawasan wisata bagi turis asing dan domestik maupun warga lokal Bali dilirik pelaku bisnis usaha kuliner. Salah satunya 7AM 7PM kini membuka outlet baru di Sanur, Denpasar. General Manager 7AM 7PM, Gary Foster mengatakan, 7AM 7PM Sanur adalah outlet yang ke-4 di Bali. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.