Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sekretariat Dewan Raih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik

Bali Tribune / Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Gede Indra Dewa Putra (tengah)

balitribune.co.id | DenpasarSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Sekretaris Dewan, Gede Indra Dewa Putra selama satu tahun delapan bulan di Sekretariat DPRD Bali, sebanyak 3 kali telah mendapatkan penghargaan. Menjelang akhir tahun 2024, Sekretariat meraih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali. Dari delapan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali yang ikut masuk kategori penilaian, Sekretariat DPRD Bali termasuk sebagai badan yang informatif memberikan informasi sehingga mampu meraih nilai tertinggi dengan skor 9,7. Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Bali, Gede Indra Dewa Putra, di Denpasar Selasa (10/12).

Menurutnya penghargaan ini diraih Sekretariat DPRD Bali tidak lepas dari peran bawahannya, Kabag, Kasubag dan seluruh staf yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Bali. Gede Indra Dewa Putra mengatakan, sejak dipercaya oleh pimpinan sebagai Sekretaris DPRD Bali, berusaha membangun komunikasi dengan semua perangkat yang ada, mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan kian canggih. 

Pihaknya melakukan berbagai inovasi yang inovatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. "Kita sadar, tugas kita memberikan pelayanan terbaik kepada anggota, pimpinan dewan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat Bali," ujarnya.

Mewujudkan hal tersebut Gede Indra Dewa Putra, melakukan konsolidasi internal, mulai dari rapat-rapat dengan para Kabag, Kasubag dan staf. Hal ini dilakukan secara rutin untuk melakukan berbagai inovasi yang inovatif agar semua informasi publik bisa diakses masyarakat luas.

Setiap kegiatan para wakil rakyat di DPRD Bali, baik komisi maupun alat kelengkapan dewan lainnya semuanya sudah dipublikasikan lewat website Sekretariat DPRD Bali, termasuk di instagram, FB, dan media sosial lainnya. Sehingga masyarakat Bali secara langsung bisa mengakses semua informasi tersebut. 

Sementara dari apa yang sudah dilakukan hingga meraih penghargaan dengan penilaiannya melibatkan para asesor dari kalangan akademisi, LSM dan media ternyata masih ada yang kurang dari hasil penilaian asesor. "Dalam keterbukaan informasi publik, kita belum mampu secara lengkap menyiapkan fasilitas pelayanan bagi kaum disabilitas, itu saja kurangnya kita, sehingga skor kita 9,7," ungkapnya. 

Gede Indra Dewa Putra yang telah memberikan pengabdian selama 38 tahun lebih sebagai abdi negara tetap berharap, apa yang telah dicapai bersama dapat dilanjutkan siapapun yang akan menggantikannya nanti. "Sebentar lagi saya akan pensiun, karena mempertahankan penghargaan tersebut akan jauh lebih sulit," pungkasnya.

Sementara ditempat terpisah Plt. Kabag Umum Sekretariat DPRD Bali, Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama menambahkan, dalam penilaian oleh Komisi Informasi ada enam penilaian inti yang terdiri dari 89 indikator dan wajib diisi oleh badan publik itu. "Diantaranya ada komitmen organisasi, bagaimana perangkat daerah itu berkomitmen menyajikan keterbukaan informasi. Badan publik melayani, bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi. Ada sarana dan prasarana, ada jenis informasi. Ada kualitas informasi yang dinilai melalui wesite," bebernya. 

Menurutnya Sekretariat DPRD Bali sudah memenuhi kualitas informasi terbaru dan  menyebarkan informasi tersebut melalui media berbasis digitalisasi. Selain itu ada validasi data yang diverifikasi langsung ke lapangan oleh Komisi Informasi. "Validasi data dari yang sudah diisi kemudian dicocokan dan presentasi langsung dilakukan oleh pak Sekwan, dari 15 menit waktu yang diberikan ternyata disajikan dalam waktu 45 menit dan semua peserta menyimaknya," pungkasnya.  

Seperti diketahui penghargaan lain yang pernah diraih Sekretariat DPRD Bali yakni Piagam Penghargaan Anugerah Legislasi 2023 dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Dirjen PP), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Peringkat II Kategori DPRD Provinsi. Penghargaan Adhyasta Prajaniti Tahun 2024 Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang diberikan pada serangkaian kegiatan Upacara Bendera Peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-66 di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Renon, Denpasar pada hari Rabu, 14 Agustus 2024.

Pemberian Penghargaan Adhyasta Prajaniti tersebut adalah sesuai dengan hasil penilaian tim penilai pemberian penghargaan dengan evaluasi/visitasi, karya tulis, pemaparan dan wawancara kepada beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

wartawan
YUE

HUT ke-56: Astra Motor Perkuat Komitmen Energi Bersih dengan Pemasangan Solar PV di Semarang

balitribune.co.id | Semarang – Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56, Astra Motor resmi mengoperasikan sistem Solar Photovoltaic (Solar PV) berkapasitas 40 kilowatt peak (kWp) di Astra Motor Safety Riding Center Jawa Tengah, Bukit Semarang Baru (BSB), Semarang, Kamis (15/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penataan Pantai Bingin Mulai Ditender, Desain Kawasan Masih Digodok

balitribune.co.id I Mangupura - Setahun setelah 48 bangunan liar di Pantai Bingin dibongkar, Pemerintah Kabupaten Badung mulai memproses penataan kawasan tersebut. Meski tender sudah berjalan, hingga kini desain induk (master plan) dan gambar teknis penataan masih dalam tahap pembahasan.

Baca Selengkapnya icon click

Terganjal Aturan Kepegawaian, Layanan Forensik RS Tabanan Belum Jalan

balitribune.co.id I Tabanan – Rencana RSUD Tabanan untuk mengoperasikan layanan forensik di Instalasi Pemulasaraan Jenazah yang baru masih menemui jalan buntu. Hingga kini, fasilitas tersebut belum bisa memberikan tindakan medis forensik karena terganjal aturan kepegawaian serta sulitnya mencari dokter spesialis di bidang tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Tetapkan 16.466,23 Hektar Lahan Sawah Jadi LP2B

balitribune.co.id I Tabanan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan resmi menetapkan ribuan hektar sawah produktif untuk mencegah masifnya ancaman alih fungsi lahan. Langkah strategis ini dilakukan dengan mengunci 16.466,23 hektar area persawahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.