Sekwan: Anggaran Seragam Baru dan Pin Emas Anggota DPRD Bangli Rp 591 Juta Lebih | Bali Tribune
Diposting : 3 June 2024 20:56
SAM - Bali Tribune
Bali Tribune / Anggota dewan terpilih melakukan pengukuran baju

balitribune.co.id | Bangli - Pengukuran baju bagi anggota DPRD Bangli terpilih periode (2024-2029) mulai dilakukan, Senin (3/6). Hari pertama pengukuran diikuti sebanyak 6 orang anggota dewan terpilih. Sekretariat DPRD Bangli mengalokasikan anggran Rp 120 juta untuk pengadaan baju bagi 30 anggota dewan.

Sekretaris DPRD Bangli, Nasrudin SH mengatakan, pengukuran baju dilakukan karena semakin dekatnya waktu pelantikan anggota dewan terpilih yang akan dilaksanakan pada 12 Agustus 2024 nanti. Pengukuran pakaian dinas diberikan waktu tiga hari. ”Dari 30 caleg, hari pertama baru 6 orang caleg yang ukur baju, proses pengukuran disesuaikan dengan ketersedian waktu dari bapak-bapak anggota dewan terhormat,” ujar Nasrudin.

Kata Nasrudin, untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut pimpinan serta anggota DPRD Bangli dialokasikan anggaran Rp 120 juta. Sedangkan untuk pengadaan lewat E-katalog.

Selain pakian dinas anggota dewan terpilih juga mendapatkan pin lambang daerah kabupaten Bangli. Lambang daerah ini kata Nasrudin berbahan emas 22 karat untuk 30 anggota dewan. Untuk satu pin lambang daerah dianggarkan Rp 15, 7 juta, ”Total anggaran untuk pengadaan pin lambang daerah bagi 30 anggota dewan Rp 471 juta lebih,” ungkap Nasrudin.

Disinggung apakah nanti dalam pelantikan para  anggota dewan  menggunakan pakaian adat, kata Nasrudin untuk penyiapan pakian sipil lengkap (PSL) adalah sesuai dengan aturan atau ketentuan. Apakah nantinya dalam pelantikan menggunakan pakian adat, pihaknya masih menunggu edaran atau peraturan Gubernur.

”Kan ada peraturan Gubenur yang mengatur terkait pengenaan pakian adat, bisa saja nanti dalam pelantikan gunakan pakian adat, namun demikian kami masih menunggu perintah/petunjuk dari Gubernurr,” kata mantan Kabag Hukum Setda Bangli ini.

Sebagai persiapan pelantikan, pihaknya telah membentuk kepanitiaan dengan melibatkan instansi terkait. Semisal untuk masalah keamanan kita menggandeng pihak kepolisian dan Sat Pol PP, sedangkan untuk parkir kendaraan kita menggandeng Dinas Perhubungan.