Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sengketa Pelaba Pura, Bendesa Adat Pulesari Turut Tergugat

Bali Tribune/ Anak Agung Putra Wiratjaya
balitribune.co.id | Bangli - Sengketa lahan pelaba pura  Puseh Dadia Pasek kubakalal dan  pelaba Pura Puncak Sari, Desa Pakraman Pulesari, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku memasuki babak baru. Dalam sengketa ini pihak yang merasa dirugikan yakni  I Komang Kicen (39) melayangkan gugatan  perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bangli lewat kuasa hukumnya, Ni Made Sumiati SH. Sementara sebagai pihak tergugat, yakni Men Kartini (70)  dan turut tergugat I Made Kertana (40) yang juga Bendesa Adat Pulesari.
 
Humas Pengadilan Negeri Bangli Anak Agung Putra Wiratjaya saat dikonfirmasi membenarkan sengketa lahan tersebut. “Untuk sidang pertama dengan  agenda mediasi akan dilaksanakan Kamis pekan ini,” ujar Agung Putra Wiratjaya, Selasa (13/8). Adapun materi gugatan yang dilayangkan I Komang Kicen  yakni perbuatan melawan hukum dengan pihak tergugat (1) Men Kartini dan turut tergugat Bendesa Adat  Pulesari  I Made Kertana.
 
Sebut Agung Putra Wiratjaya, dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan yakni almarhum Nang Tegteg merupakan bapak kandung dari penggugat  dan Nang Sripada merupakan paman penggugat yang merupakan pengempon Pura Puseh dadia Pasek Kubakal dan Pasek Kayu Selem yang memperoleh pembagian tanah pelaba pura tersebut dan tanah Pelapuh Karang.
 
Disebutkan bahwa almahum Nag Tegteg  meninggalkan seorang anak bernama Komang Kicen (Penggugat)  yang mewarisi hak dan kewajiban sebagai pengempon pura. Sementara almahum Nang Suweta ,Nang Kartini  dan Nang Punduh  merupakan saudara kandung serta keluarga dari tergugat. Dikatakan kalau Nang Suweta dan keluarga mendapat sebidang tanah pelaba Pura Puseh Desa dan sebidang tanah pelaba Pura Puncak Sari.
 
Pada tanggal 21 Juni 1978  antara Nang Tegteg dan Nang Sripada (keluarga penggugat)  melakukan penukaran sebidang tanah pelaba pura Puseh Dadia Pasek Kubakal  dan Pasek kayu Selem.,sebidang tanah pelapah karang ditambah 2 ekor sapi dan uang sejumlah Rp 75 ribu dengan Nag Suweta dan keluarganya (keluraga tergugat) yang memilki dua bidang tanah ,dimana satu bidang merupakan pelaba pura Puncak Sari yang dibuktikan dengan kwintansi.
 
Disebutkan setelah hasil penukaran tersebut bagian tanah yang diperoleh oleh Nang Suweta  yakni sebidang tanah pelapah karang sudah dijual. Sedangkan saudara dari Nang Suweta masing-masing mendapat bagian dari hasil penukaran tersebut. Dalam gugatan tersebut Men Kartni  yang merupakan istri dari Nang Kartini atau ipar dari Nang Suweta  mengatakan 2 bidang tanah  yakni tanah pelaba pura Puseh Desa dan Pelaba Pura Puncak sari  yang ditukar dengan Nang Tegteg  dan Nang Sripada ( keluarga Penggugat)  tersebut digadaikan dan akan ditebus oleh tergugat.
 
Kata Agung Putra Wiratjaya, dalil penggugat juga menyebutkan antara pihak penggugat dan tergugat telah beberapa kali melakukan penyelesaian masalah lewat mediasi, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sementara untuk I Made Kertana yang notabene Bendesa Adat Pekraman Pulesari, Desa Penijoan disebutkan merupakan kerabat dari tergugat. Dimana I Made Kertana membuat surat keputusan bendesa yang dikelurakan secara sepihak tanpa adanya paruman yang memutuskan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk penggugat dan satu bagian lagi untuk tergugat. Dengan adanya surat keputusan tersebut penggugat merasa dirugikan  dan menggap tidak ada keadilan bagi penggugat.
 
Terkait dalil yang disampaikan pihak penggugat, kata Agung Putra Wiratjaya  tentu harus dibuktikan keabsahannya dalam persidangan. ”Jika mediasi mentok baru akan dilanjutkan dengan proses persidangan,” sebutnya.
 
Bendesa Adat Pulesari I Made Kertana mengatakan kalau pihaknya ikut sebagai turut tergugata dalam sengketa lahan tersebut. I Made Kertana mengaku memang telah mengelurakan surat keputusan  agar lahan tersebut dibagi. “Surat panggilan mengikuti sidang sudah kami terima, tentu nanti dalam sidang akan kami sampaikan semuanya,” ujar I Made Kertana. (u)
wartawan
Agung Samudra
Category

Pemkab Badung Kembali Beri Bantuan Hari Raya Galungan, Wujud Nyata Pemerintah Ringankan 83 Ribu Beban Krama Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komitmen Pemerintah Kabupaten Badung menghadirkan kebijakan yang inklusif, adaptif, dan berpihak kepada masyarakat terus diwujudkan secara konkret, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat kesejahteraan sosial.

Baca Selengkapnya icon click

Komisi II DPRD Badung Raker Bersama 5 OPD Bahas Program Kegiatan Tahun 2026

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (Reker) dengan mengundang lima organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung untuk membahas program kegiatan tahun 2026, bertempat di lantai II Gedung Dewan, pada Senin (10/11).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selamat Memperingati Hari Pahlawan

Segenap Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Memperingati Hari Pahlawan 10 November 2025.

“Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan.”

Mari kita kobarkan semangat kepahlawanan dalam diri, meneladani perjuangan para pahlawan bangsa
untuk membangun Badung yang maju, berdaya saing, dan berkarakter.

Baca Selengkapnya icon click

Soal Penyesuaian Target Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, Ketua DPRD Badung: Sangat Realisitis dan Keputusan yang Tepat

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengapresiasi langkah pemerintah yang telah merespons seluruh masukan secara jelas dan komprehensif terhadap pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD Badung atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Komisi IV DPRD Badung Kawal Bansos Hari Raya Rp2 Juta per KK

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi IV DPRD Badung mengaku akan terus mengawal seluruh bantuan kepada masyarakat Kabupaten Badung. Sejumlah bantuan yang sedang 'hot' akan disalurkan oleh Pemkab Badung adalah bantuan sosial (Bansos) tunai untuk hari raya sebesar Rp2 juta per KK. Bansos kali kedua yang disalurkan lewat Dinas Sosial ini kurang lebih menyasar 150 ribu KK penerima dengan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Baca Selengkapnya icon click

Masalah Kemacetan Masih Jadi Sorotan Komisi II DPRD Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Komisi II DPRD Badung menyoroti besarnya anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung. Instansi ini mengelola anggaran lebih dari Rp3 triliun. Anggaran yang besar ini diharapkan bisa dikelola secara maksimal, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan dan estetika utilitas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.