Gianyar, Bali Tribune
Meski masalah pendataan penduduk pendatang kerap menjadi sorotan, pihak perbekel/lurah cederung kalah aktif dengan aparat Desa Adat maupun instansi keamanan. Seperti halnya sidak duktang yang digelar aparat kepolisian dan petugas adat, puluhan duktang yang terjaring pun tidak ditindak tegas.
Sidak digelar, Sabtu (6/8) malam, dengan menyasar tempat kos dan bedeng proyek yang menampung duktang. Operasi dipimpin oleh Kanit Bimas IPDA A.A Nyoman Oka dengan 7 orang anggota Polsek Tegallalang, pawas dengan kuat personil berjumlah didampingi Kadus Cebok I Made Dana, Bendesa Cebok I Nyoman Suwena dan 6 pecalang.
Di rumah kost mili Ni Wayan Seni, petugas menjaring 5 orang pendatang yang semuanya tidak mengantongi kelengkapan administrasi kependudukan. "Tidak ada yang sudah memiliki Kartu indenitas penduduk pendatang sementara atau KIPPS," terang Ipda A.A Nyoman Oka.
Dari rumah kost itu, aparat gabungan polisi dan pecalang ini, lantas beranjak ke sebuah bedeng, tempat penampungan buruh bangunan. Di bedeng proyek villa ini, didapati 17 orang duktang dan lagi-lagi belum mengantongi KIPPS. Sang Mandor proyek, Wahyu berdalih jika buruhnya itu baru dan datang dan berjanji akan segera melapor ke kantor desa.
Sayang, dalam kegiatan tersebut bagi warga yang tidak melengkapi diri dengan KIPPS, hanya diberikan pembinaan dan himbauan agar mengurus identitas kependudukan musiman itu ke kantor desa setempat.
"Yang berwenang menindaklanjutinya adalah aparatur desa. Kami dari kepolisian hanya meminta kepada penduduk pendatanag ini agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan tempat tinggal masing-masing. Termasuk menjalin komunikasi dengan warga sekitar, tidak terlibat narkoba dan memberikan informasi kepada pihak Kepolisian jika ada hal-hal yang mencurigakan," pungasnya.
