Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sistem Ganjil Genap ke Tempat Wisata Jangan Hambat Perputaran Ekonomi Masyarakat Kuta

Bali Tribune / KAWASAN WISATA - Rencana pemerintah menerapkan lalulintas kendaraan ganjil genap di kawasan wisata Pantai Kuta membuat khawatir sejumlah kalangan masyarakat setempat.

balitribune.co.id | Kuta – Langkah pengaturan lalulintas kendaraan dengan sistem ganjil genap pada hari libur di jam tertentu untuk mengantisipasi adanya lonjakan wisawatan di tempat wisata seperti kawasan Pantai Kuta Kabupaten Badung dan Pantai Sanur, Kota Denpasar dinilai perlu dikaji lebih dalam dan disosialisasikan ke masyarakat. Pasalnya, perputaran roda ekonomi masyarakat Kuta belum pulih sejak dilonggarkannya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari uji coba pembukaan daya tarik wisata dan pusat perbelanjaan.

Rencana pemerintah menerapkan lalulintas kendaraan ganjil genap di kawasan wisata Pantai Kuta membuat khawatir sejumlah kalangan masyarakat setempat. Adanya pembatasan dari pemberlakuan sistem tersebut dinilai belum tepat waktunya, lantaran sejak dilonggarkan aturan PPKM dengan pembukaan daya tarik wisata dan pusat perbelanjaan, kunjungan wisatawan domestik ke Kuta masih sepi.

Tokoh masyarakat Kuta, Gusti Ngurah Sudiarsa, Senin (20/9) di Badung, meminta pemerintah melakukan uji coba dahulu kebijakan ganjil genap dan bukan langsung menerapkan secara resmi. Hal senada diungkapkan masyarakat Kuta yang menilai sistem ganjil genap akan menjadi dilema. Sebab disatu sisi masyarakat sudah merindukan wisatawan untuk berkunjung, namun disatu sisi pemerintah mencoba membatasi wisatawan datang dengan menerapkan sistem ganjil genap. Pemberlakuan sistem ganjil genap diharapkan jangan sampai menghambat perputaran roda ekonomi masyarakat Kuta, dan sekitarnya yang bertumpu penuh pada sektor pariwisata. 

Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Made Rentin menyatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan kemudian disesuaikan oleh pemerintah daerah, merupakan bagian dari penerapan PPKM Level 3. Dijelaskannya terdapat beberapa titik-titik penyekatan yakni mulai jalan akses Pantai Matahari Terbit, dari Simpang Bypass I Gusti Ngurah Rai hingga Lapangan Parkir Pantai Matahari Terbit. Daerah tujuan wisata Sanur, Kota Denpasar jalan akses Pantai Sanur, dari Jalan Hang Tuah Timur hingga Pantai Sanur. Jalan akses Pantai Segara, jalan akses Pantai Shindu, jalan akses Pantai Karang, jalan akses Pantai Semawang jalan akses Pantai Merta Sari. "Sementara untuk daerah tujuan wisata Kuta, yakni di sepanjang Jalan Pantai Kuta, dimulai dari Simpang Jalan Pantai Kuta-Jalan Bakung Sari," katanya.

Kebijakan Istruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 ini yang mengatur pengendalian mobilitas untuk mengurangi kepadatan ditujukan agar masyarakat tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk kepentingan bersama. Pemberlakuan sistem ganjil genap pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional merupakan sistem yang sudah diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemberlakuan itu dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 dan mempercepat pemulihan perekonomian rakyat.

Pembatasan orang menuju lokasi obyek wisata yakni Pantai Sanur dan Pantai Kuta pada jam tertentu berlangsung 3 jam di pagi hari ( 06.30 - 09.30) dan 3 jam di sore hari (15.00 - 18.00). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatur jadwal masyarakat mengunjungi atau berlibur ke pantai agar tidak menumpuk. 

Selain itu ada beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dapat melintas pada saat dilaksanakan penerapan sistem ganjil genap di Sanur dan Kuta, yakni jenis kendaraan operasional karyawan yang digunakan untuk menjemput tamu VIP, serta jenis angkutan online yang membawa makanan. Guna meminimalisir pelanggaran, maka pada kendaraan angkutan online yang diperbolehkan melintas akan disiapkan stiker oleh petugas.

Pemberlakuan sistem ini didasarkan pada kesesuaian hari dengan tanggal ganjil kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan dengan angka terakhir Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ganjil dan/atau sebaliknya, dan pembatasan arus tidak berlaku untuk kendaraan dengan TNKB berwarna dasar merah, TNKB berwarna dasar kuning, kendaraan dinas operasional TNI/Polri, kendaraan kepentingan tertentu, dan kendaraan pengangkut logistik.

wartawan
YUE

Modifikasi Honda Vario Bergaya Trail Sabet Best Media Pick

balitribune.co.id | Denpasar - Mengusung konsep matic trail, I Kadek Sartika sukses memodifikasi sepeda motor Honda Vario 110 miliknya. Pada karya modifikasi ini, mesin bawaan pabrik berjenis SOHC berkapasitas 108 cc, 4 langkah, satu silinder, tetap dipertahankan. Fokus perubahan justru tertuju pada bagian kaki-kaki, setang kemudi, serta tampilan bodi.

Baca Selengkapnya icon click

Dealer Changan Resmi Beroperasi di Bali, Usung Konsep Global dan Ramah Lingkungan

balitribune.co.id | Mangupura - Dealer Changan Bali resmi berdiri sebagai gerbang baru mobilitas modern dan ramah lingkungan di Pulau Dewata. Berlokasi strategis di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 18, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, dealer yang dikelola Top Motor ini diresmikan pada Senin (10/8/2026). Gerai ini menjadi yang pertama di Bali dan kelima di Indonesia yang menerapkan standar desain serta layanan penuh dari Changan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kejari Tabanan Geledah Kantor Diskes Terkait Dugaan Korupsi Minyak

balitribune.co.id I Tabanan - Tim penyidik dari Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tabanan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Diskes) setempat pada Senin (10/8/2026). 

Penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran belanja bahan bakar minyak (BBM), pelumas, serta makan minum tahun anggaran 2023-2025.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Aturan Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Pemkab Tabanan Minta Kelonggaran

balitribune.co.id I Tabanan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan telah resmi mengajukan permohonan perpanjangan masa transisi terkait aturan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Upaya ini dilakukan melalui surat resmi serta kajian teknis yang dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Binakuda) untuk mengantisipasi dampak fiskal pada APBD 2027.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.