Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Sistem Ganjil Genap ke Tempat Wisata Jangan Hambat Perputaran Ekonomi Masyarakat Kuta

Bali Tribune / KAWASAN WISATA - Rencana pemerintah menerapkan lalulintas kendaraan ganjil genap di kawasan wisata Pantai Kuta membuat khawatir sejumlah kalangan masyarakat setempat.

balitribune.co.id | Kuta – Langkah pengaturan lalulintas kendaraan dengan sistem ganjil genap pada hari libur di jam tertentu untuk mengantisipasi adanya lonjakan wisawatan di tempat wisata seperti kawasan Pantai Kuta Kabupaten Badung dan Pantai Sanur, Kota Denpasar dinilai perlu dikaji lebih dalam dan disosialisasikan ke masyarakat. Pasalnya, perputaran roda ekonomi masyarakat Kuta belum pulih sejak dilonggarkannya aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari uji coba pembukaan daya tarik wisata dan pusat perbelanjaan.

Rencana pemerintah menerapkan lalulintas kendaraan ganjil genap di kawasan wisata Pantai Kuta membuat khawatir sejumlah kalangan masyarakat setempat. Adanya pembatasan dari pemberlakuan sistem tersebut dinilai belum tepat waktunya, lantaran sejak dilonggarkan aturan PPKM dengan pembukaan daya tarik wisata dan pusat perbelanjaan, kunjungan wisatawan domestik ke Kuta masih sepi.

Tokoh masyarakat Kuta, Gusti Ngurah Sudiarsa, Senin (20/9) di Badung, meminta pemerintah melakukan uji coba dahulu kebijakan ganjil genap dan bukan langsung menerapkan secara resmi. Hal senada diungkapkan masyarakat Kuta yang menilai sistem ganjil genap akan menjadi dilema. Sebab disatu sisi masyarakat sudah merindukan wisatawan untuk berkunjung, namun disatu sisi pemerintah mencoba membatasi wisatawan datang dengan menerapkan sistem ganjil genap. Pemberlakuan sistem ganjil genap diharapkan jangan sampai menghambat perputaran roda ekonomi masyarakat Kuta, dan sekitarnya yang bertumpu penuh pada sektor pariwisata. 

Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, I Made Rentin menyatakan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan kemudian disesuaikan oleh pemerintah daerah, merupakan bagian dari penerapan PPKM Level 3. Dijelaskannya terdapat beberapa titik-titik penyekatan yakni mulai jalan akses Pantai Matahari Terbit, dari Simpang Bypass I Gusti Ngurah Rai hingga Lapangan Parkir Pantai Matahari Terbit. Daerah tujuan wisata Sanur, Kota Denpasar jalan akses Pantai Sanur, dari Jalan Hang Tuah Timur hingga Pantai Sanur. Jalan akses Pantai Segara, jalan akses Pantai Shindu, jalan akses Pantai Karang, jalan akses Pantai Semawang jalan akses Pantai Merta Sari. "Sementara untuk daerah tujuan wisata Kuta, yakni di sepanjang Jalan Pantai Kuta, dimulai dari Simpang Jalan Pantai Kuta-Jalan Bakung Sari," katanya.

Kebijakan Istruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 ini yang mengatur pengendalian mobilitas untuk mengurangi kepadatan ditujukan agar masyarakat tertib dan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk kepentingan bersama. Pemberlakuan sistem ganjil genap pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional merupakan sistem yang sudah diterapkan di sejumlah wilayah di Indonesia. Pemberlakuan itu dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 dan mempercepat pemulihan perekonomian rakyat.

Pembatasan orang menuju lokasi obyek wisata yakni Pantai Sanur dan Pantai Kuta pada jam tertentu berlangsung 3 jam di pagi hari ( 06.30 - 09.30) dan 3 jam di sore hari (15.00 - 18.00). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatur jadwal masyarakat mengunjungi atau berlibur ke pantai agar tidak menumpuk. 

Selain itu ada beberapa jenis kendaraan yang dikecualikan dapat melintas pada saat dilaksanakan penerapan sistem ganjil genap di Sanur dan Kuta, yakni jenis kendaraan operasional karyawan yang digunakan untuk menjemput tamu VIP, serta jenis angkutan online yang membawa makanan. Guna meminimalisir pelanggaran, maka pada kendaraan angkutan online yang diperbolehkan melintas akan disiapkan stiker oleh petugas.

Pemberlakuan sistem ini didasarkan pada kesesuaian hari dengan tanggal ganjil kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan dengan angka terakhir Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) ganjil dan/atau sebaliknya, dan pembatasan arus tidak berlaku untuk kendaraan dengan TNKB berwarna dasar merah, TNKB berwarna dasar kuning, kendaraan dinas operasional TNI/Polri, kendaraan kepentingan tertentu, dan kendaraan pengangkut logistik.

wartawan
YUE

Biadab! Hanya Karena Setoran, Bos Tega Bakar Sopir 

balitribune.co.id | Amlapura - Nasib tragis menimpa I Gede Slamet (20), seorang sopir truk asal Banjar Dinas Susut, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Karangasem. Ia mengalami luka bakar serius di sekujur tubuhnya setelah dibakar hidup-hidup oleh bosnya sendiri, I Putu CP (39), asal Kecamatan Rendang, pada Jumat (18/9/2026) siang. 

Baca Selengkapnya icon click

Koster Bagikan Nasi Jinggo di SMPN 13 Denpasar

balitribune.co.id | Denpasar - Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mendampingi Gubernur Bali, Wayan Koster, melakukan kunjungan kerja ke SMP Negeri 13 Denpasar pada Jumat (18/9/2026). Kedatangan orang nomor satu di Bali dan Denpasar ini disambut antusias oleh seluruh siswa, guru, dan jajaran sekolah lewat beragam kreativitas seni dan budaya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Polres Jembrana Gulung Jaringan Narkoba Antarpulau 

balitribune.co.id I Negara - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Jembrana berhasil membongkar tujuh kasus peredaran narkotika dalam operasi beruntun periode Agustus hingga September 2026. 

Dari rangkaian penindakan tersebut, polisi meringkus delapan tersangka yang terdiri dari tujuh pria dan satu wanita, serta menyita barang bukti sabu seberat total 111,25 gram netto (119,02 gram bruto).

Baca Selengkapnya icon click

Tagihan Semu PBB Jembrana Capai Miliaran

balitribune.co.id | Negara - Ketidaksinkronan data pertanahan antara instansi vertikal pusat dan daerah memicu pembengkakan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jembrana hingga menembus angka fantastis, yakni Rp54,5 miliar. 

Data yang tidak akurat ini memicu penumpukan tagihan semu yang terus bertambah setiap tahun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Badung Sepakati APBD Perubahan 2026, Infrastruktur Jadi Prioritas

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat arah pembangunan Badung, khususnya melalui peningkatan porsi anggaran untuk sektor infrastruktur.

Baca Selengkapnya icon click

APBD-P Badung 2026 Tembus Rp13 Triliun, Infrastruktur Dapat Porsi 59,23 Persen

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam perubahan anggaran tersebut, belanja daerah dipatok lebih dari Rp13 triliun dengan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.