Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

SMAN 1 Singaraja Bantah Adanya Siswa Titipan dan Penambahan Rombel

Gede Harja Astawa
Bali Tribune / Anggota Komisi 1 DPRD Bali Gede Harja Astawa

balitribune.co.id | Singaraja - Untuk memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025/2026 berjalan sesuai mekanisme, Komisi 1 DPRD Provinsi Bali melakukan kunjungan ke SMAN 1 Singaraja, Kamis (24/7). Dalam kunjungan tersebut selain Ketua Komisi 1 I Nyoman Budi Utama, ikut serta anggota Komisi 1 lainnya Gede Harja Astawa dan I Ketut Rochineng. 

Mereka diterima Asisten Wakasek Kurikulum Made Widiarsa, S.Pd., I Komang Mudita, S.Pd, Bidang Kesiswaan I Gede Arya Sudira, S.Pd., M.Pd, Wakasek Bidang Sarana dan Prasarana, serta Humas SMAN 1 Singaraja Ni Putu Rahayu. Dalam keterangannya, SMAN 1 Singaraja membantah keras adanya rekomendasi dari DPRD Bali maupun intervensi dari dinas terkait untuk menerima siswa di luar jalur resmi pada PPDB tahun ini. 

Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi simpang siur informasi yang beredar di masyarakat. Ditegaskan, tidak ada rekomendasi apapun dari DPRD Bali untuk menambah kuota siswa. Selain itu, pihak SMAN 1 Singaraja juga menampik adanya instruksi dari dinas setelah pengumuman kelulusan untuk mengakomodasi siswa yang tidak lolos. "SMAN 1 Singaraja telah menerima siswa sesuai dengan formasi rombongan belajar (rombel) yang telah ditetapkan, yaitu 11 kelas dengan masing-masing 36 siswa. Sudah tidak ada penambahan," kata Harja Astawa menjelaskan hasil pertemuan.

Terkait isu yang beredar di masyarakat mengenai penambahan satu rombel untuk menampung siswa yang tercecer, pihak sekolah juga memberikan bantahan. Ia menyatakan bahwa tidak ada penambahan rombel karena hal tersebut akan berpengaruh pada ketersediaan tenaga pengajar. "Jawabannya juga tegas, tidak ada. Karena apa? Ini akan berpengaruh pada tenaga pengajar," jelasnya.

Dengan demikian, ia menegaskan bahwa setelah pengumuman kelulusan, SMAN 1 Singaraja tidak lagi menerima siswa baru. "Setelah pengumuman, SMAN 1 Singaraja tidak lagi menerima siswa," katanya. Pihaknya berharap agar masyarakat, terutama orang tua yang anaknya belum diterima di SMAN 1 Singaraja, dapat memahami keputusan ini dan mempertimbangkan pilihan sekolah lain.

Selain itu Harja Astawa juga menyoroti pentingnya pemerataan fasilitas di semua sekolah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Menurutnya, hal ini penting agar tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit sehingga menimbulkan penumpukan calon siswa. "Ke depan ini arahnya seluruh sekolah itu fasilitasnya harus sama, sehingga masyarakat itu tidak mengidam-idamkan sekolah yang favorit," tandasnya.

wartawan
CHA
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.