BALI TRIBUNE - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Gianyar sudah semakin dekat. Potensi-potensi konflik antar masyarakat rentan terjadi. Sebab, berkaca pada Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2016, masyarakat di Indonesia saat cenderung terpecah belah akibat perbedaan pandangan politik. Syukurnya kondisi Gianyar hingga kini sangat sejuk dan kondusif.
Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, Politik (Kesbangpol) Kabupaten Gianyar Dewa Alit Mudiartha, Selasa (10/4), menegaskan, suhu politik di Gianyar hingga kini masih relatif sejuk. Pihaknya di lapangan sudah menyediakan satu posko induk di belakang Kantor Kesbangpol Kabupaten Gianyar. Berfungsi untuk mewadahi setiap laporan atau kegiatan sosialisasi terkait Pilkada Gianyar 2018. Selanjutnya, akan dibentuk posko di masing-masing kecamatan di Kabupaten Gianyar. ”Tim kami bergerak penuh setiap hari memantau perkembangan,” ujar pejabat asal Kenderan, Tegalalang itu.
Lanjutnya, sejauh ini belum ada gesekan-gesekan yang terjadi akibat pilkada. Masing-masing pasangan calon (paslon) melaksanakan kampanye dengan bijak. Menurut dia, masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam berdemokrasi. Tidak ada lagi zamannya bertindak anarkis dan arogan hanya demi menunjukkan militansi terhadap paslon masing-masing. ”Apalagi kampanye pengerahan massa sudah tidak ada,” kata mantan Kadisdikpora Kabupaten Gianyar tersebut.
Dewa Alit mengimbau agar masyarakat tetap menahan diri masing-masing, untuk tidak terpancing, bila ada pihak-pihak atau oknum yang ingin memperkeruh suasana di lapangan. Laporkan saja terhadap aparat terkait, agar bisa ditindaklanjuti. Dia juga mengharapkan masyarakat memilih dengan cerdas, sesuai hati nurani. Supaya pilkada berjalan dengan suasana damai, tanpa politik uang, kampanye hitam dan isu SARA. Tak luput, netralitas birokrasi juga mesti terjaga. Sebab, sudah jelas perintah Pj Bupati akan menindak tegas bagi aparatur negara yang terlibat langsung dalam kampanye politik.”Kita harus kawal itu,” ucapnya.
Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Gianyar Cokorda Gede Putra Dharmayuda menambahkan, tindakan pencegahan sebelum kejadian menjadi prioritas utama Kesbangpol. Pihaknya bekerja tidak terlihat di permukaan. Bilamana, koordinasi, komunikasi, dan fasilitator sudah tercakup semua, maka, disanalah fungsi pemerintah daerah, dalam hal ini Kesbangpol saat melaksanakan tugasnya sudah berjalan dengan baik.
