Mangupura, Bali Tribune
Belanja daerah Kabupaten Badung 2017 dirancang nyaris menyentuh angka Rp5 triliun, tepatnya Rp4.960.523.583.567,29. Hal itu diungkapkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, SSos dalam rapat paripurna DPRD Badung, Rabu (20/7).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata tersebut dihadiri Wabup Ketut Suiasa, Wakil Ketua DPRD Nyoman Karyana dan Made Sunartha serta anggota DPRD Badung. Acara tersebut juga dihadiri Sekda Badung Kompyang R Swandika bersama kadis, kepala kantor, dan kabag di lingkungan Pemkab Badung serta undangan lainnya.
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap 5 ranperda. Kelima ranperda tersebut adalah ranperda kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Badung tahun anggaran 2017, ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badung tahun anggaran 2015, ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana tahun 2016-2021, ranperda tentang kabupaten layak anak, serta ranperda tentang pencabutan Perda No.3 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
Menurut Bupati, belanja daerah Badung 2017 mengalami peningkatan Rp899,9 miliar atau 22,16 persen dibandingkan APBD induk tahun 2016 yang nilainya Rp4,060 triliun. Bupati merinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp2,68 triliun, serta belanja langsung menembus Rp2,27 triliun.
Pada kesempatan itu, Bupati juga memaparkan pendapatan daerah yang dirancang Rp4,2 triliun atau meningkat Rp455,6 miliar atau 11,89 persen dibandingkan APBD induk 2016. Pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp3,5 triliun, dana perimbangan dirancang Rp 570,8 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp200,1 miliar. Defisit belanja daerah ditutup dari pembiayaan netto 2016 senilai Rp328,7 miliar. “Dengan begitu, pada tahun anggaran 2017 tidak ada sisa lebih pembiayaan tahun berkenan,” katanya.
Menurutnya, pada tahun anggaran 2017, alokasi belanja langsung diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah, yang diwujudkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah.
Urusan pendidikan, katanya, tetap mendapat porsi sesuai ketentuan yakni Rp1 triliun lebih. Persentasenya mencapai 20,21 persen dari APBD, sementara ketentuannya minimal 20 persen. Selanjutnya di sektor kesehatan, Badung mengalokasikan Rp525,4 miliar atau sekitar 10,59 persen.
Selain dua urusan wajib tersebut, Badung tak melupakan pembangunan di sektor ekonomi dengan program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, program perkembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, serta program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
Di sektor lingkungan hidup, Bupati mengalokasikan anggaran Rp45,1 miliar yang digunakan untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program pengelolaan ruang terbuka hijau, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup, serta program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA.
Dalam bidang sarana prasarana wilayah, perumahan dan permukiman, Badung mengalokasikan anggaran hingga Rp757 miliar lebih. Dana ini digunakan untuk program peningkatan jalan dan jembatan, program pengembangan prasarana dan fasilitas perhubungan serta pelayanan angkutan, program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, program penyehatan lingkungan, serta program penataan bangunan/gedung.
Di sektor pariwisata yang memberikan kontribusi tertinggi bagi pendapatan daerah, ujar Bupati, Badung mengalokasikan anggaran hingga Rp14,4 miliar. Anggaran ini digunakan untuk promosi pariwisata, pengadaan bahan promosi, pengaman wisata pantai, publikasi kepariwisataan Badung, mengikuti live saving world championship di Australia, pembangunan pos Balawisata, pembangunan toilet di Seminyak, pengadaan sarana pengaman pantai, kajian pengembangan potensi pariwisata, dan program perencanaan, pengembangan dan revitalisasi desa wisata. Anggaran ini juga mencakup sejumlah program di sektor pertanian dan kebudayaan.
