BALI TRIBUNE -Program pembanguan satu juta rumah yang diluncurkan pemerintah pusat (Presiden), tidak sepenuhnya dapat berjalan di daerah-daerah. Seperti halnya di Kabupaten Bangli, program rumah bersubsidi yang peruntukannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan PNS ini belum bisa berjalan karena masalah mahalanya harga tanah dan belum adanya Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

Hal ini diungkapkan Kabid Pengembangan Lingkungan Hunian Dinas PU Bangli, I Komang Putra Aryana, Minggu (28/1). Menurut Putra Aryana sejatinya pihak Real Estate Indonesia (REI) sempat melakukan penjajakan dan melakukan kordinasi dengan pihak Bapeda Bangli dalam hal pembanguan rumah bersubsidi. “REI merupakan mitra Kementerian Umum dan Perumahan Rrakyat(PUPR) dalam hal pembanguan rumah bersubsidi,” ujar Putra Aryana.

Ternyata dalam kordinasi itu Bangli belum memilki rencana umum tata ruang (RUTR) yang penjabaranya  dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kata Putra Aryana dalam RTRW itu akan memuat wilayah dengan fungsi utama, seperti kawasan permukiman, lindung ,pedesaan dan lainya. “Dengan belum adanya RTRW maka belum bisa menentukan kawasan itu nantinya untuk  kawasan apa,” ujarnya.

Kata Putra Aryana, memang sempat ada rencana pihak REI membangun rumah bersubsidi di daerah Parayu, Bunutin, namun urung karena lahan yang rencananya dimanfaatkan adalah lahan produktif. Untuk program rumah bersubsidi  juga terbentur dengan mahalnya harga lahan. Bayangkan saja harga lahanya saja 80 juta per are sementara harga jual rumah berkisar 120 juta per unit. “Dengan uang Rp 40 juta tentu tidak bisa berbuat banyak untuk membangun rumah,” sebutnya.

Lain halnya kalau lahan yang dimanfaatkan untuk  rumah milik pemerintah daerah ,sementara Pemkab Bangli  sendiri tidak memilki lahan yang represenattif untuk perumahan “ Untuk  tahun ini  belum ada informasi lagi untuk pembanguan rumah bersubsidi di Bangli” ujar Putra Aryana.