balitribune.co.id | Singaraja - Tingkat inflasi Buleleng hingga Juli 2022 mencapai 5,3 persen. Angka inflasi itu lebih tinggi dari inflasi nasional yang mencapai angka 4,94 persen. Untuk menurunkan angka inflasi di daerah, Sekretaris Daerah Gede Suyasa menginstruksikan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buleleng memantau angka inflasi setiap minggunya.
Hal itu Suyasa sampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 secara daring dan luring bersamaTim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buleleng secara daring dari Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Kamis (18/8/2022). Disebutkan, penyebab kenaikan inflasi di Indonesia per Juli 2022 yang mencapai angka 4,94 persen disebabkan dari kenaikan harga beberapa komoditas pangan global, cuaca, tekanan inflasi dari daerah lain, dan produksi.
Gede Suyasa yang juga Ketua TPID Buleleng mengatakan, tingkat inflasi per Juli 2022 mencapai 5,3 persen. Hal itu disebabkan kenaikan harga pangan hingga sektor pendidikan. Ia memberikan instruksi kepada anggota tim untuk memantau inflasi dan melaporkan perkembangannya setiap minggu. ”Jadi harus lebih cepat dan intensif pergerakannya. Setiap minggu TPID harus mengevaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil berikutnya,” kata Suyasa.
Suyasa meminta TPID Buleleng juga memantau penyebab harga-harga beberapa komoditas seperti daging ayam dan sapi yang masih tinggi dari daerah lain. Sehingga dapat dicari jalan keluarnya termasuk yang harus dipersiapkan oleh pemerintah kabupaten. ”Harga daging Ayam dan Sapi masih tinggi di Buleleng. Padahal tidak ada hari raya. Ini yang harus dicari penyebabnya. Juga solusi dari perumda terkait apakah harus menyiapkan cold storage untuk stok daging sehingga pasokan lebih besar dari kebutuhan,” tambahnya.
Suyasa memberi instruksi untuk mempetakan daera-daerah yang menjadi produsen pangan yang hasilnya melimpah.Hal ini untuk bisa didistribusikan ke daerah yang pasokannya sedikit. Hanya saja problemnya,kata Suyasa,petani akan cenderung lebih memilih menjual hasil panen ke luar daerah karena harga belinya lebih mahal. ”TPID harus bisa mengintervensi pasar sehingga petani tidak menjual hasil produksi pangan ke daerah lain dengan harga lebih tinggi. Sementara di daerah sendiri pasokannya kurang sehingga harga jualnya ke masyarakat lebih mahal,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo saat Rakornas memberikan arahan kepada tim pengendalian inflasi tingkat daerah, provinsi, hingga pusat untuk bersinergi menurunkan angka inflasi keangka paling rendah. Bahkan disebutkan situasi yang dihadapi saat ini tidak mudah. Oleh sebab itu Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati tidak boleh bekerja standar. Mikro dan detail lewat angka dan data juga harus dilihat. ”Saya ingin Gubernur dan Walikota/Bupati betul-betul mau bekerjasama dengan tim pengendalian inflasi daerah dan pusat. Tanyakan dimasing-masing daerah apa yang menyebabkan inflasi. Dan harus dicek, daerah mana yang mempunyai produksi melimpah, itu harus disambungkan. Masalah biaya transportasi yang tinggi, bisa menggunakan BTT agar inflasi dapat ditekan,” kata Jokowi.
