Virus Demokrasi

BALI TRIBUNE - Hari ini, tanggal 4 Agustus 2018, adalah hari pertama pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Paslon Capres-Cawapres). Hingga tanggal 10 Agustus 2018, KPU membuka pendaftaran Paslon sebagai peserta Pilpres. Tahapan pertama hajat politik Pilpres kini dimulai. Tahapan ini akan diikuti dengan proses verifikasi data administrasi, kelayakan dukungan parpol, masa kampanye, debat Paslon hingga puncaknya pada hari pemungutan suara tanggal 17 April  2019.

 

Tahapan Pilpres itu kait mangait secara berantai dan menyita waktu selama sembilan bulan. Inilah proses suksesi kepemimpinan nasional di alam reformasi, yang melibatkan demikian banyak komponen bangsa, termasuk seluruh rakyat Indonesia.

 

Tidak seperti era sebelum reformasi, sosok kepemimpinan nasional sudah dipaket sebelumnya, setelah 'kaki tangan' penguasa terlebih dahulu membunuh akal sehat publik dengan jargon-jargon tak mendidik. Beberapa saat setelah itu, kumandang kebulatan tekad bergema dari dan muncul di mana-mana.

 

Parpol pemerintah, yang didukung utusan daerah kemudian menggodog pasangan calon jagoan penguasa. Paket matang ini lalu dipilih oleh DPR yang sudah dicekoki kewajiban untuk memenangkan. Tiba-tiba, rakyat terkejut nama Presiden dan Wakil Presiden baru, dipermaklumkan kepada publik. Selesailah sudah akrobat politik suksesi  kepemimpinan nasional yang syarat dengan rekayasa dan ingkar terhadap daulat rakyat.

 

Kini, setelah 20 tahun kita masuk dalam alam reformasi, daulat rakyat mulai menguat. Proses suksesi kepemimpinan nasional pun, secara dialektik, terus berubah menuju kesempurnaan. Kata-kata sakti seperti 'kebulatan tekad', 'demi stabilitas nasional', dan lain-lain yang beraroma Orde Baru sudah tak lagi terdengar. Kita Sedang menuju ke alam demokrasi sesungguhnya.

 

Hanya saja, demokrasi di era reformasi, khususnya di periode ini, kita masih harus berhadapan dengan virus 'over dosis' demokrasi. Kita mengalami polusi moral-etik yang terbawa oleh angin kebebasan yang kebablasan. Jagad politik negeri ini dikotori oleh perilaku politik barbar: ujaran kebencian bernuansa SARA, caci maki, saling klaim serta saling serang dengan menciptakan dan membuka aib lawan, memenuhi ruang publik kita.

 

Politik kita, menjelang Pilpres yang berlangsung bersamaan dengan Pileg, memasuki fase demoralisasi. Upaya menjatuhkan lawan dengan berita hoax, foto dan video porno, rekayasa gambar binatang berkepala manusia, bahkan kisah kelam masa lalu sang lawan, direproduksi masal setelah dibubuhi bumbu penyedap rasa.

 

Apakah praktek demokrasi seperti ini yang kita idamkan? Tentu tidak. Kita tidak sedang berperang melawan penjajah. Senjata berdaya bunuh tinggi seperti hoax, foto dan video porno, narasi-narasi menyeramkan, hendaknya kita lucuti. Kita hendak melahirkan pemimpin nasional yang cerdas, amanah dan berintegritas, tanpa harus membunuh lawan dengan senjata pemusnah modern dengan memanfaatkan teknologi informatika yang digandrungi manusia era milenia ini.

 

Rivalitas Pilpres 2019 diprediksi hanya memperhadapkan dua paslon, kecuali jika rancang bangun koalisi pemerintah dan oposisi mengalami perubahan akibat penentuan Cawapres pendamping Jokowi maupun Prabowo yang tidak pas. Jika hanya dua Paslon, maka kita mengulang Pilpres 2014, yang berlangsung demokratis tanpa dinodai oleh begitu banyak polusi konflik, intrik dan moral-etik.

 

Jika ada perubahan strategi pemenangan yang dirancang kedua kubu, kita harapkan tidak turut menambah polusi. Kepada para pencinta bangsa dan negara, jangan kita biarkan ruang publik ini dibajak oleh orang-orang tak bernalar. Kaum cendikia dan para pengamat, diharapkan memproduksi diksi yang menjadi penyedap rasa, bukan narasi penghambar rasa.