Denpasar, Bali Tribune
Tingginya komitmen TNI dalam penanganan masalah kependudukan yang jumlahnya besar disertai kualitas rendah. Ini seiring anggota TNI diimbau untuk mengikuti program KB yang dicanangkan oleh BKKBN.
“Kami mengimbau kepada anggota TNI supaya mengikuti program KB ini. Apalagi, pemerintah hanya menanggung kebutahan anak hanya dua orang saja,” ungkap Mayor Achmad Musa yang mewakili Danrem 163/Wirasatya kepada wartawan pada acara pembukaan Pelatihan Penggerakan Methode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) bagi Babinda di Denpasar, Selasa (7/6).
Dikatakan Achmad Musa, dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sebesar 237,6 juta jiwa, apabila keadaan seperti ini tidak ditangani secara serius, maka dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi masyarakat dan negara, termasuk ancaman dalam negeri. Penduduk dengan jumlahnya besar, namun bila kualitas rendah justru akan menjadi beban bangsa dan rentan terhadap keamanan dalam negeri.
“Di sini TNI juga unya kepentingan. Untuk itu, kami dari TNI sangat mendukung program KB ini. Karena jumlah penduduk yang besar tetapi tidak diimbangi dengan daya dukung, seperti sandang, pangan dan papan, akan menyebabkan berbagai persoalan sosial, seperti kriminalitas yang akan mempengaruhi ketahanan bangsa dan negara ini. Untuk itu, masalah kependudukan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak BKKBN sendiri tetapi semua pihak,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN provinsi Bali, Ida Bagus Wirama, SH, MKes, bahwa hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010 jelas menunjukkan gejala ledakan penduduk. Sebab, selama 10 tahun terakhir penduduk Indonesia bertambah dari 205,1 juta jiwa (SP tahun 2000) menjadi 237,6 juta jiwa (SP 2010), dengan Laju Pertumbuhan Pnduduk (LPP) 1,49 persen per tahun.
Apalagi LPP masih tetap 1,49 persen seperti saat ini, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 menjadi 450 juta jiwa. Ini berarti satu dan 20 penduduk dunia adalah orang Indonesia. Sementara itu, daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin tidak ideal.
“Apabila gejala ledakan penduduk tidak terkendali, maka akan terjadi kehancuran ekologi dan beberapa masalah sosial lainnya, seperti penangguran, masalah pemukiman, kesehatan, kebutuhan pangan, pendidikan dan tidak seimbangnya lapangan kerja baru yang akan merangsang terjadinya tindak kriminalitas akibat kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi. Untuk itu, kami menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mitra kerja BKKBN yang ikut serta mensukseskan program KB ini. Dan perlu diketahui, bahwa program KB ini tidak hanya identik dengan alat kontrasepsi saja,” tukasnya.
