Denpasar, Bali Tribune
Ada tiga isu besar yang harus dihadapi calon pemimpin Bali lima tahun ke depan. Tiga isu seksi tersebut bahkan diprediksi akan menjadi ujian berat bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung pada Pilgub Bali 2018 mendatang. Ketiga isu besar itu, masing-masing soal pro kontra reklamasi Teluk Benoa, korupsi dan anarkisme ormas.
"Jika ada calon gubernur dari manapun yang memiliki nyali dan secara gamblang dan jelas -jelas menyatakan penolakannya terhadap reklamasi, dan secara tegas memiliki nyali untuk memberantas praktik korupsi dan anarkisme ormas, itulah yang akan laku,” ujar pengamat politik I Gusti Putu Artha, saat dikonfirmasi, di Denpasar, Selasa (19/7).
Hanya saja, ia memprediksi angka golput akan cukup tinggi pada Pilgub mendatang. Hal tersebut mengandaikan hanya ada dua pasangan yang bertarung, dan dua-duanya tidak menolak soal reklamasi. "Suara golput akan tinggi. Indikatornya di sana,” tandas mantan Komisioner KPU RI itu.
Ia sendiri berpandangan, selama ini di bawah kepemimpinan Gubernur Mangku Pastika, masyarakat Bali sudah memperoleh politik anggaran yang sangat bagus. Politik anggaran yang dimainkan mantan Kapolda Bali itu, disebut Putu Artha, sangat pro rakyat.
"Pesannya nanti, teruskan politik anggaran pro rakyat ini, seperti bedah rumah. Sedangkan hal-hal yang kurang agar diisi, seperti kepemimpinan yang tegas cegah anarkisme, kepemimpinan yang memihak Hindu, serta tegas-tegas menolak reklamasi,” ujar Putu Artha.
Ia berpandangan, Pilgub mendatang akan benar-benar dipakai rakyat Bali sebagai momentum apakah reklamasi nanti bisa lanjut atau tidak. Sebab, sejauh ini persoalan reklamasi ini gabeng di pusat. Di sisi lain, Gubernur Mangku Pastika juga terkesan kurang tegas.
”Kalau soal reklamasi, pemerintahan Pak Mangku Pastika kurang tegas. Tidak menentukan sikap, dan cenderung cuci tangan. Kenapa? Karena rezim yang ada sekarang ini baik parlemen, partai penguasa seperti PDI Perjuangan saat ini basah kuyup semua. Kena semua. Soal isu Rp1 triliun itu ke mana-mana. Maka terjadilah anti tis. Tisnya adalah mana calon gubernur yang berani menyatakan sayalah orang yang pertama akan menarik surat yang dikirim soal persetujuan perubahan Perpres, maka dialah yang akan laku,” ucapnya.
Dari pengamatan serta survei, lanjut Putu Artha, dengan melihat dinamika yang sangat kencang sekarang ini, maka penolakan reklamasi Teluk Benoa sudah sangat kuat. Bahkan ia berkalkulasi, hampir 90 persen masyarakat menolak megaproyek itu. "Karena itu di Pilgub nanti calon yang tolak reklamasi akan sangat laku," tandas Putu Artha.
Disinggung terkait calon perseorangan atau independen, Artha menyebut hal itu akan berat di Bali. Sulitnya peluang independen, menurut dia, karena basis suara PDIP di Bali sangat besar. Maka jika bicara kalkulasi politik, jika PDIP bisa mengusung calon yang berani menolak reklamasi, maka diyakini pasangan calon tersebut akan meraih suara 70 persen di Pilgub Bali nanti.
"Kursi PDIP di DPRD kabupaten dan kota meningkat 35 persen. Dibandingkan lima tahun lalu mestinya mesin partai lebih kuat dan siap. Bupatinya juga jauh lebih banyak. Badung sudah diambil, kecuali Klungkung tetap, Karangasem masih kuat,” jelas Putu Artha.
Melihat dinamika ini, Putu Artha meyakini bahwa mesin PDIP menjadi lebih kuat saat Pilgub nanti. “Faktor lain, Pilgubnya bulan Juni, sementara DCT Pileg bulan Agustus. Artinya lebih dulu Pilgub. Sehingga bisa saja bilang kalau lu gak bisa menangkan suara di desa masing-masing (saat Pilgub), maka lu gak bisa masuk ke DCT. Mereka takut dapat hukuman itu,” pungkas Putu Artha.
